Jadi Pangkostrad, Mayjen Dudung Diminta Tegas Hadapi Intoleransi dan Radikalisme


220 view
Jadi Pangkostrad, Mayjen Dudung Diminta Tegas Hadapi Intoleransi dan Radikalisme
Dyas/detikcom
Foto: Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrahman
Jakarta (SIB)
Mayjen Dudung Abdurachman diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertapati berharap Dudung bisa mengatasi masalah radikalisme dan intoleransi.

Perempuan yang akrab dipanggil Nuning ini, menyebut ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah perang hibrida. Dilihat dari situs TNI AU, Perang hibrida adalah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman cyber warfare.

"Dengan adanya ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia terhadap Perang Hibrida, maka Kostrad harus selalu membina kesiapan operasional segenap jajaran Komandonya," ucap Nuning saat dihubungi, Rabu (26/5).

Karena itu, bagi Ninung, Pangkostrad harus menghadapi berbagai ancaman pertahanan negara. Salah satunya soal radikalisme dan intoleransi.

"Pangkostrad baru diharapkan tetap sebagai sosok yang tegas hadapi berbagai ancaman pertahanan negara. Kini dalam lingkungan strategis pertahanan keamanan muncul masalah intoleransi dan radikalisme yang harus ditanggulangi," ujarnya.

Ninung juga menyebut Pangkostrad harus melaksanakan operasi stratgis sesuai kebijakan Panglima TNI. Beberapa hal bisa dilakukan oleh Kostrad sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Satuan Kostrad juga dituntut memiliki mobilitas yang tinggi, mampu bereaksi cepat sebagai satuan penangkal, penindak dan pemukul yang handal dan siap digerakkan sebagai wujud ketanggapsegeraan terhadap segala bentuk dan jenis ancaman yang timbul di seluruh wilayah NKRI," katanya.

Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi. Salah satu perwira tinggi yang dirotasi ialah Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi Pangkostrad.

Nama MayjenDudung menjadi sorotan saat memerintahkan anggota TNI AD mencopoti baliho Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Mulanya, sejumlah pria berbaju loreng mencopot baliho Habib Rizieq itu viral di media sosial.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Mayjen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Mayjen Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal pemasangan baliho. Mayjen Dudung menyatakan, bila perlu, FPI dibubarkan saja. Pernyataan itu diucapkan sebelum pemerintah melarang FPI.

"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya. (detikcom/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com