Minggu, 23 Juni 2024 WIB
Jokowi ke KSAL:

Jaga Netralitas TNI di Pemilu

* Kapolri Ingatkan Agar Semua Dukung Pemilu Sehat
Redaksi - Jumat, 30 Desember 2022 08:35 WIB
1.294 view
Jaga Netralitas TNI di Pemilu
(Foto: Antara/M Risyal Hidayat)
BERI KEMUDI KAPAL: Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kedua kiri) bersama istri Ny Vero Yudo Margono (kiri) memberikan kemudi kapal kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kanan) dan istri Ny Fera Muhammad
Jakarta (SIB)
Laksamana TNI Muhammad Ali resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana Yudo Margono. Ali mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Jokowi setelah dia dilantik.

"Sesuai dengan arahan Presiden juga, tetap menjaga soliditas tadi dan netralitas TNI di pemilu yang akan datang," ujar Ali di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (29/12).

Ali mengatakan, akan bekerja dan menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang. Dia juga mengatakan, akan bersinergi dengan TNI Angkatan Darat (AD) dan TNI Angkatan Udara (AU).

"Tentunya saya, sesuai dengan undang-undang, saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas serta sinergisitas antarangkatan. Baik TNI, antara TNI Angkatan Darat dan Udara, maupun dengan Polri," kata Ali.

Ali menuturkan, secara umum visi dan misi dirinya mengikuti kebijakan TNI secara umum. Namun ada beberapa hal yang nantinya akan diperkuat dari tujuan tersebut.

"Visi misi sebenarnya tidak jauh dengan TNI. Karena kita berada di bawah naungan TNI secara keseluruhan. Jadi saya akan meneruskan visi misi beliau, tidak ada yang berubah, mungkin hanya akan ada beberapa perkuatan seperti yang tadi disampaikan," kata dia.

Dia menambahkan, program kerja yang dilakukan selanjutnya pun masih mengacu pada program yang sudah disusun dalam rencana strategis tahun anggaran 2023.

"Program yang dijalankan hampir sama dengan yang sudah ada di dalam program yang direncanakan dari renstra maupun dalam tahun anggaran 2023," jelasnya.

Dukung Pemilu Sehat
Terpisah, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan semua pihak agar mendukung Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 berjalan sehat.

"Bagaimana mendorong agar perjalanan politik, perjalanan pemilu ini betul-betul berjalan dengan baik, dengan sehat dan menunjukkan kematangan-kematangan demokrasi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu tentunya tidak ada kata lain yang namanya sosialisasi, edukasi harus terus dilakukan," kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Kamis (29/12).

Sehingga, lanjut Kapolri pemilu ke depan menjadi pemilu yang aman, damai dan betul-betul menjadi pesta rakyat.
"Betul-betul menjadi pesta rakyat, pesta demokrasi, yang namanya pesta itu semuanya senang, jadi kalau masalah pilihan menang atau kalah itu risiko di dalam suatu kompetisi, namun suasana keakraban, suasana kegembiraan di dalam pesta demokrasi itu tetap ada," kata dia.

Menurut Kapolri, walaupun berbeda pandangan maupun pilihan politik, tapi hal itu tidak membuat masyarakat menjadi pecah.

"Dan ini yang harus dijaga, berapa hal yang tentunya harus diperkuat, disinergikan," ucapnya.
Semua pihak menurut Kapolri perlu mendorong agar masing-masing calon peserta pemilu nantinya saling adu program, ide-ide visi misi yang tentunya menarik dibanding dengan cara-cara yang mungkin justru membawa pada kemunduran.

"Tentunya agenda pembangunan nasional yang saat ini sudah bisa dicapai mungkin akan terus bisa dilanjutkan bahkan bisa ditingkatkan (jika pesta demokrasi 2024 berhasil berjalan dengan baik), pertumbuhan ekonomi tentunya akan semakin meningkat," katanya

Namun, lanjut Kapolri kalau pemilu gagal, yang terjadi malah polarisasi, bonus demografi yang harusnya bisa dimanfaatkan justru menjadi bencana demografi, terjadi kemunduran proses pembangunan yang akan berdampak terhadap perpecahan dan juga ujung-ujungnya rakyat ataupun masyarakat yang akan dirugikan.

"Jadi hal ini yang tentunya harus diantisipasi ke depan bagaimana mendorong agar perjalanan politik, perjalanan pemilu ini betul-betul berjalan dengan baik, dengan sehat dan menunjukkan kematangan demokrasi Bangsa Indonesia," ujarnya.

Teken Kerjasama
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Kepolisian Republik Indonesia meneken nota kesepahaman untuk untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang aman dan berkualitas.

"Pada hari Kamis 29 Desember 2022, di ujung 2022, KPU menyelenggarakan kegiatan berupa penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan Polri, terutama dalam rangka kerjasama untuk pengamanan kegiatan kepemiluan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Kamis (29/12).

Selain itu, kerjasama juga terkait tugas-tugas kepolisian untuk pengamanan itu kata Hasyim juga untuk tahapan yang khusus yaitu proses pencetakan distribusi surat suara dari perusahaan yang mencetak sampai TPS.

"Oleh karena itu kami dari KPU menyambut baik kegiatan ini, sebetulnya ini bukan situasi yang baru dari Polisi dengan KPU, dari setiap waktu memperbarui nota kesepahaman itu karena situasi-situasi yang kaki hadapi dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada ada situasi-situasi baru," katanya.

Listyo Sigit Prabowo menyampaikan nota kesepahaman itu merupakan wujudkan sinergisitas Kepolisian Republik Indonesia dengan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

"Tentunya sinergisitas ini tidak hanya dipusat, tapi berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Rangkaian kegiatan penyelenggaraan yang akan dilaksanakan oleh KPU, KPUD, betul-betul bisa berjalan dengan baiknya, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," kata Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan harapan agar refleksi dari Pemilu 2019 dapat menjadi evaluasi bagi semua. Ketika itu, ratusan penyelenggara yang terlibat mengalami permasalahan kesehatan sampai meninggal dunia.[br]



"Karena kelelahan dan kemudian meninggal. Tentunya menjadi evaluasi bagi semua, karena kalau dilihat saat ini jumlah parpol peserta juga bertambah, sehingga dari sisi masyarakat dalam memilih memerlukan waktu lebih banyak, proses selanjutnya juga mengikuti. Oleh karena itu hal-hal ini tentunya harus betul-betul diantisipasi," katanya.

Permasalahan lainnya kata Kapolri yang perlu diantisipasi yakni seperti pengiriman logistik, politik identitas, dan bentuk-bentuk lainnya yang bisa berdampak pada kemunduran baik dalam demokrasi maupun kemunduran bangsa di sisi-sisi lainnya.

"Ini menjadi komitmen bahwa tidak boleh terulang kembali di 2024 (politik identitas) karena apa, ini ada di posisi persimpangan apakah mau maju, tetap jalan di tempat atau bahkan mundur ke belakang," kata Kapolri.

Oleh karena itu Kapolri mengimbau semua pihak termasuk peserta pemilu bersama-sama menyukseskan Pemilihan Umum 2024 menjadi pesta demokrasi yang berkualitas sehingga sosok-sosok yang terpilih bisa melanjutkan capaian-capaian positif yang telah diraih sampai saat ini. (Detikcom/Antaranews/a)


Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Presiden Jokowi Saksi Pernikahan Putra Anwar Usman dan Idayati di Solo
Bentuk Tim Jaksa Gakkumdu dan Posko Pemilu, Kajari Medan Ajak Forwakum Jaga Kondusifitas Pilkada 2024
PSU di 9 TPS Sumut Hanya Memilih Caleg DPRD Kabupaten/Kota Saja
Korban Judi Online Dapat Bantuan Bansos, Jokowi: Itu Nggak Ada
Status DPO, Intel Kejaksaan Tangkap Terpidana Perkara Pemilu
Presiden Shalat Idul Adha di Semarang
komentar
beritaTerbaru