Jaksa Agung Minta Jampidsus Percepat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat


172 view
Jaksa Agung Minta Jampidsus Percepat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat
Foto Istimewa
Jaksa Agung, ST Burhanuddin
Jakarta (SIB)
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mempercepat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa kini. Jaksa Agung Burhanuddin meminta penuntasan kasus itu tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.

"Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengambil langkah-langkah strategis percepatan penuntasan penyelesaian dugaan perkara HAM yang berat masa kini dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/11).

Burhanuddin menilai perlu adanya terobosan hukum untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat. Ia berharap Jampidsus mengambil langkah tepat.

"Jaksa Agung menilai perlu diambil terobosan progresif untuk membuka kebuntuan pola penanganan akibat perbedaan persepsi antara penyidik HAM dan penyelidik Komnas HAM," ujar Leonard.

"Jaksa Agung mengharapkan dalam waktu dekat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur terkait beberapa dugaan pelanggaran HAM yang berat," imbuhnya.

Komnas HAM Kritik Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Era Jokowi.

Sebelumnya, Komnas HAM mengatakan belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang 'pecah telur' di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Komnas HAM menilai hal tersebut menjadi catatan serius.

"Salah satu catatan yang paling serius, yang harus diperhatikan oleh Presiden Jokowi adalah pelanggaran HAM yang bagi saya berat. Sampai sekarang banyak kasus pun yang 'pecah telur' itu belum," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Selasa (19/10).

Anam menyatakan itu saat menanggapi perihal situasi HAM di periode kedua kepemimpinan Jokowi. Anam berharap setidaknya satu kasus pelanggaran HAM berat dituntaskan penanganannya pada era periode kedua kepemimpinan Jokowi.

"Pak Presiden Jokowi mau terakhir, ini mungkin setengahan. Besok tahun 2022, 2023 udah sibuk soal politik. Ada baiknya pecah telur satu kasus pelanggaran HAM yang berat. Minimal satulah. Itu minimal," ujarnya.

"Walaupun kami juga dengar mau ada mekanisme tertentu yang mau juga dibangun. Bagi kami kewenangan Komnas HAM salah satunya pengadilan HAM. Jadi kasus-kasus yang ada sampai detik ini belum ada yang pecah telur. Ini jadi catatan merahnya Presiden Jokowi," lanjutnya.

Anam menyampaikan sampai saat ini masih ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan pemerintah. Menurutnya, Jokowi akan disorot kinerjanya bila ada kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan.

"Kalau bisa 'pecah telur' lumayan. Orang bisa membedakan, presiden yang bisa membawa kasus pelanggaran HAM berat siapa? Orang akan ingat 'Oh Presiden Jokowi'. Masih 12 (kasus pelanggaran HAM berat)," tutur dia.

"Saya kira yang belum kuat di Presiden Jokowi soal pelanggaran HAM yang berat politiknya. Jadi memang penguatan effort politik dalam konsep penyelesaian pelanggaran HAM yang berat harus tinggi," sambung Anam.

Lebih lanjut Anam menceritakan Komnas HAM pernah bertemu dengan Presiden Jokowi dan membicarakan terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Namun, menurut Anam, eksekusi penyelesaian kasus yang didukung oleh kekuatan politik masih lemah di lapangan, sehingga belum ada yang terselesaikan.

"Beberapa kali indikasi bahwa akan melangkah lebih baik pernah ada. Termasuk pidato kepresidenan tahun 2018, terus ketemu dengan kami tahun 2019 ngomong soal pelanggaran HAM yang berat ada. Beberapa kali ketemu sama kami," ujar Anam.

"Cuma eksekusi lapangan yang didukung oleh politik yang lebih konkret itu yang belum kuat. Makanya sampai saat ini belum pecah telur kasus pelanggaran HAM yang berat itu," pungkas dia. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com