Dukung Penerapan PPKM Darurat

Jaksa Agung Perintahkan Seluruh Kajati, Kajari Terapkan 5 Langkah


211 view
Jaksa Agung Perintahkan Seluruh Kajati, Kajari Terapkan 5 Langkah
(Foto: dok, Kejagung)
Jaksa Agung, ST Burhanuddin 
Jakarta (SIB)
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mendukung kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diwilayah kabupaten/kota seluruh provinsi Jawa dan Bali. Pemerintah beralasan dengan menerapkan PPKM Darurat, penularan Covid19 bisa diminimalisir.

"Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada hari Selasa lalu 29 Juni 2021 yang membahas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa dan Bali, Jaksa Agung Dr Burhanuddin SH MH memerintahkan jajaran Kejaksaan untuk berperan aktif dan mengambil inisiatif untuk memastikan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,"kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leornad Eben Ezer Simanjuntak dalam rilisnya yang diterima, Rabu (30/6).

Menurut Kapuspenkum Kejagung yang akrab dipanggil Leo itu menegaskan, sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan PPKM Darurat, Jaksa Agung dengan mengeluarkan perintah kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, agar turut terlibat dalam pelaksanaan PPKM Darurat guna mengendalikan penyebaran Covid -19 yang cukup tinggi.

Berikut lima langkah kebijakan yang diperintahkan Jaksa Agung kepada seluruh jajarannya di tanah air, yakni :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, kewenangannya untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat;

2. Menggelar Operasi Yustisi Penegakan Hukum Kedisiplinan PPKM, dengan berkoordinasi dengan Satgas Covid – 19, Kepolisian, Pemerintah Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pengadilan;

3. Memastikan setiap pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu serta memastikan sanksi yang dijatuhkan tersebut mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya;

4. Memastikan setiap pengadaan dan distribusi barang yang terkait penanggulangan Covid – 19 berjalan lancar serta menindak tegas setiap upaya yang berpotensi menghambat ataupun menggagalkan pengadaan dan distribusi barang dimaksud ;

5. Menyelenggarakan Program Vaksinasi untuk pegawai, keluarga dan masyarakat di wilayah hukum masing masing, dengan berkoordinasi dengan Satgas Covid – 19 setempat untuk. (H3/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com