Jaksa Agung Tegaskan akan Tindak Tegas Penyalahgunaan Kebijakan Restorative Justice


184 view
Jaksa Agung Tegaskan akan Tindak Tegas Penyalahgunaan Kebijakan Restorative Justice
(Foto: Dok/Penkum Kejagung/Baren Siagian)
Jaksa Agung RI Prof. Dr Burhanuddin saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pengawasan Kejaksaan RI Tahun 2021 secara virtual dari ruang kerjanya di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/10/21). 
Jakarta (SIB)
Jaksa Agung RI Prof Dr Burhanuddin menegaskan dirinya siap memberikan sanksi tegas kepada setiap anggota korp Kejaksaan jika menyalahgunakan Kebijakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

“Yang mau coba-coba menguji ketegasan saya silahkan. Saya minta selain bidang Pidum yang melakukan monitoring dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keadilan Restorative bidang pengawasan juga mengambil peran aktif dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif,"kata Jaksa Agung saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pengawasan Kejaksaan RI Tahun 2021 secara virtual dari ruang kerjanya di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/10).

Menurut Jaksa Agung RI sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 yang silam. Presiden telah menyampaikan jika Kejaksaan adalah wajah penegakan hukum Indonesia di mata masyarakat dan internasional.

"Jangan pernah main-main dengan integritas. Saya harapkan Kejaksaan yang kita cintai ini diisi dengan orang-orang yang berintegritas,"tegasnya.

Karena itu, sambungnya, diperintahkan setiap tingkah laku dan sepak terjang setiap personil di Kejaksaan dalam penegakan hukum akan menjadi tolak ukur wajah negara dalam mewujudkan supremasi hukum di mata dunia. Apalagi, kepercayaan yang diberikan Presiden, harus kita pertahankan dan jawab dengan integritas.

"Oleh karena itu, penguatan terhadap pengawasan dan penegakan disiplin internal dalam tubuh Kejaksaan adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi,”ketusnya.

Jaksa Agung membeberkan salah satu kebijakan institusi yang rawan disalahgunakan adalah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Tolong jaga dan terapkan Keadilan Restoratif ini secara sungguh-sungguh sesuai dengan maksud dan tujuannya. Termasuk, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative merupakan terobosan hukum Kejaksaan yang diakui dan banyak diapresiasi masyarakat.

Lantaran penerapan Keadilan Restorative merupakan bukti kepekaan insan Adhyaksa yang terus berupaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan dari masyarakat kecil. Oleh karena itu, jangan ciderai dan khianati kebijakan itu.” Jangan coba-coba mengambil keuntungan finansial dari kebijakan keadilan Restorative
Jaksa Agung mengingatka seluruh insan Adhyaksa menjaga sikap dan perilaku. Hindari tingkah laku yang arogan. Jabatan adalah sarana terbaik untuk dapat berbuat lebih banyak dalam menabur kebajikan, bukan justru sebagai sarana untuk menjadi angkuh dan sombong di masyarakat.

"Biasakanlah berkomunikasi dengan baik yang mengedepankan etika. Hargai dan layani masyarakat dengan sopan santun. Kita adalah abdi negara, abdi masyarakat. Saya yakin pelaksanaan tugas yang penuh etika dan sopan santun, justru akan membuat masyarakat segan dan menghargai kita. Dan selalu ingat, di atas ilmu ada adab yang harus kalian perhatikan.

Selain daripada itu, untuk bijaksana dalam penggunaan media sosial, sebagai salah satu sarana berkomunikasi,"ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, diminta kepada seluruh anggota Korp Adhykasa perhatikan dan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab petunjuk yaqq dalam Surat Nomor: R-41/A/SUJA/09/2021. Seluruh pegawai wajib memperhatikan etika, adab, dan sopan santun dalam menggunakan media sosial.

Bukan hanya itu saja, bebernya, cermati dan pahami setiap unggahan di media sosial tidak mengandung hal-hal yang bersifat SARA, radikalisme, kebohongan, berita palsu, menyerang pribadi orang lain, atau bertentangan dengan kebijakan institusi dan pemerintah. Tolong, hindari memamerkan kemewahan atau hedonisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di medsos.

Untuk itu, dalam setiap proses kegiatan institusi yang dilakukan secara berkelanjutan, diperlukan suatu perencanaan strategis dalam Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan penjaminan mutu hasil penilaian maturitas SPIP pada Kejaksaan bertujuan memberikan penilaian independen dan obyektif tentang tingkat maturitas atau kematangan penyelenggaraan satuan kerja berdasarkan penilaian mandiri.

HUKUM
Jaksa Agung meminta kepada Amir Yanto selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan dan jajaran pengawasan harus mampu memastikan SPIP Kejaksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan SPIP dapat menjadi sarana dalam mengawal Program Reformasi Birokrasi dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, maupun Penerapan Manajemen Risiko sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2020, serta menurunkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Penegakan disiplin ke dalam internal Kejaksaan dan pelayanan prima dalam memberikan kecepatan respon atas aduan masyarakat akan berdampak meningkatnya public trust. Dengan adanya public trust masyarakat, kejaksaan hebat dapat kita wujudkan. Pasalnya pengawasan merupakan elemen vital sebagai early warning system (sistem peringatan atau deteksi dini untuk melihat potensi pelanggaran).

Secara garis besar terdapat 3 unsur yang terkandung dari fungsi pengawasan yaitu: Menjaga, sebagai unsur pencegahan. Membina, sebagai unsur perbaikan, dan Menghukum, sebagai unsur penjeraan. Unsur 3M tersebut harus menjadi landasan atau suatu asas bagaimana pengawasan bekerja. Cegah dahulu sebelum terjadinya perbuatan indisipliner agar institusi tetap terjaga marwahnya.

"Bina apabila pegawai yang melanggar masih dapat diperbaiki perilakunya. Dan hukum bagi mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi pegawai yang lain,"pungkasnya. (H3/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com