Jaksa Sebut Irjen Napoleon Minta Rp 7 M buat Petinggi, Polri: Tak Ada di BAP


276 view
Jaksa Sebut Irjen Napoleon Minta Rp 7 M buat Petinggi, Polri: Tak Ada di BAP
Ari Saputra/detikcom
Irjen Napoleon Bonaparte 
Jakarta (SIB)
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte (NB) disebut jaksa meminta jatah suap lebih sebesar Rp 7 miliar ke Djoko Tjandra untuk diberikan kepada petingginya. Menanggapi hal tersebut, Polri menjelaskan dan mengatakan bahwa dakwaan jaksa kepada Napoleon tidak ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Jadi gini, apa yang disampaikan Saudara tersangka NB di pengadilan kemarin itu sudah saya konfirmasi kepada penyidik, tidak ada di dalam BAP. Jadi pengakuan yang bersangkutan di persidangan ya silakan itu kan fakta persidangan. Tapi fakta penyidikan tidak ada di dalam BAP. Bagaimana kelanjutannya tentunya nanti kita sama-sama lihat ini kan baru awal," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Awi kemudian mempertanyakan mengapa pernyataan tersebut muncul di pengadilan sementara tidak disebutkan dalam BAP. Awi meminta semua pihak tetap menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Kemarin waktu pembacaan tuntutan disampaikan demikian, yaitu yang disampaikan yang bersangkutan. Nanti kita sama-tunggu bagaimana perkembangannya tentunya nanti kita sama-sama perhatikan, tentunya menjadi bahan evaluasi yang dipertanyakan gitu, waktu diperiksa kenapa dulu tidak menyampaikan itu tapi kenapa sekarang di pengadilan menyampaikan itu," ujarnya.

Awi menyampaikan dakwaannya yang disampaikan jaksa merupakan pernyataan dari Napoleon sendiri. Dirinya juga sudah mengecek langsung kepada penyidik terkait hal tersebut, tapi pernyataan yang bersangkutan tidak ada dalam BAP.

"Bukan (surat dakwaan), kan pengakuannya. Kalau kemarin saya tanya penyidik, katanya nggak ada (di BAP)," tutur Awi.
Awi menyampaikan bahwa tim jaksa penuntut umum (JPU) mempunyai hak memeriksa ulang tersangka. Hal itu dapat dilakukan bila ada hal yang belum jelas.

"Tapi begini, JPU itu berhak memeriksa ulang. Kalau memang ada sesuatu yang belum jelas, diperiksa bisa. Tapi dari penyidiknya saya tanyakan begitu," imbuhnya.

Seperti diketahui, Irjen Napoleon disebut jaksa menyinggung perihal 'petinggi' dalam sengkarut aliran suap dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Napoleon disebut jaksa meminta Rp 7 miliar untuk mengurus keperluan penghapusan red notice dan status buronan Djoko Tjandra yang merupakan terpidana kasus hak tagih Bank Bali.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (2/11). Irjen Napoleon yang didakwa menerima suap diduga meminta jatah suap yang lebih ke Djoko Tjandra dengan klaim bukan untuk dirinya saja.

Awalnya Irjen Napoleon dipertemukan dengan Tommy Sumardi yang merupakan teman Djoko Tjandra yang mengurus keperluan penghapusan red notice dan status buronan. Napoleon menyanggupinya asalkan ada imbalannya.

"Dalam pertemuan tersebut terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte menyampaikan bahwa 'Red Notice Joko Soegiarto Tjandra bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya'. Kemudian Tommy Sumardi menanyakan berapa nominal uangnya dan oleh Irjen Napoleon Bonaparte dijawab '3 lah ji (Rp 3 milliar). Setelah itu Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Usai pertemuan itu, Tommy Sumardi pun menghubungi Djoko Tjandra yang posisinya saat itu berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Djoko Tjandra lantas mengirimkan uang USD 100 ribu ke Tommy Sumardi melalui sekretarisnya bernama Nurmawan Francisca.

Namun, sebelum uang itu diserahkan ke Napoleon, Tommy Sumardi bertemu dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo merupakan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri yang mengenalkan Tommy Sumardi ke Napoleon. Brigjen Prasetijo lantas mengambil USD 50 ribu dari USD 100 ribu yang dibawa Tommy Sumardi untuk Napoleon.

Dalam sidang ini Irjen Napoleon datang langsung ke ruang sidang sebagai terdakwa. Dakwaan Irjen Napoleon dibacakan lebih dulu, sementara dakwaan untuk Brigjen Prasetijo Utomo dibacakan kemudian.

Setelah itu, Brigjen Prasetijo dan Tommy Sumardi mengantarkan uang USD 50 ribu ke Napoleon. Namun Napoleon tidak mau menerima dan malah meminta lebih dari Rp 3 miliar menjadi Rp 7 miliar.

"Selanjutnya, sekira pukul 15.54 WIB, Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetijo Utomo tiba di gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Irjen Napoleon Bonaparte di ruang Kadivhubinter di lt. 11. Setiba di ruangan Kadihubinter, Tommy Sumardi menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD 50 ribu. Namun Irjen Napoleon Bonaparte tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut," kata jaksa.

"Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dengan mengatakan 'ini apaan nih segini, nggak mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan buat depan juga, bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau, dan berkata 'petinggi kita ini'. Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetijo Utomo dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri," imbuh jaksa.

Dalam perjalanannya secara bertahap Irjen Napoleon menerima total SGD 200 ribu dan USD 270 ribu dari tangan Tommy Sumardi di mana sumber uangnya adalah dari Djoko Tjandra. Selain itu Brigjen Prasetijo juga diduga menerima USD 150 ribu.

Irjen Napoleon pun memproses penghapusan red notice Interpol untuk Djoko Tjandra. Data penghapusan red notice lantas digunakan oleh Djoko Tjandra untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelahnya kehebohan mengenai Djoko Tjandra pun terjadi hingga akhirnya Djoko Tjandra ditangkap berkat kerja sama police to police antara Polri dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Djoko Tjandra ditangkap pada Kamis (30/7) dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo turun langsung membawa Djoko Tjandra dari Malaysia. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com