Jampidmil Jerat Brigjen TNI di Kasus Korupsi TWP AD


291 view
Jampidmil Jerat Brigjen TNI di Kasus Korupsi TWP AD
Foto: dok. Kejagung
Gedung Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer
Jakarta (SIB)
Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil), Laksda TNI Anwar Saadi menunjukkan aksi perdananya usai dilantik beberapa bulan lalu. Dia mengusut kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) pada 2013-2020.

Dalam kasus tersebut, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan anggota TNI AD.

"Telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) pada 2013-2020," ujar Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/12).

Penetapan tersangka ini dilakukan oleh tim penyidik koneksitas, yang terdiri atas jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019 menjadi tersangka dari pihak TNI. Sementara, tersangka lainnya adalah pihak swasta, Direktur Utama PT Griya Sari Harta berinisial NPP.

Kejagung awalnya menetapkan tersangka Brigjen TNI YAK pada Juli. Kemudian, NPP selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (10/12).

Para tersangka sudah ditahan. Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli hingga saat ini. Sedangkan, NPP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Kasus bermula dari adanya dugaan penetapan atau pengelolaan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi TWP. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis. NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama, dan Kol CZI (Purn) CW dan KGS M M S dari PT Artha Mulia Adiniaga.

"Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara. Di mana sumber dana TWP adalah gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebit langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit," papar Leonard.

Di kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 127.736.000.000 (127,7 miliar), berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP.

Leonard mengatakan, tersangka Brigjen TNI YAK telah mengeluarkan uang Rp 127.736.000.000 (127,7 miliar) dari rekening milik TWP AD ke rekening pribadi. Kemudian tersangka Brigjen TNI YAK mentransfer uang tersebut ke rekening tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kaveling perumahan bagi prajurit TNI.

"Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi," kata Leonard.

Sementara tersangka NPP berperan menerima uang transfer dari Brigadir Jenderal TNI YAK. Selain itu, tersangka NPP menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya, yaitu PT Griya Sari Harta.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 8 juncto Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (detikcom/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com