Ketua KPK ke Para Kepala Daerah:

Jangan Ada Korupsi di Sektor Investasi

* Firli Heran Sudah Banyak OTT Tapi Korupsi Masih Terus AdaMenPAN

399 view
Jangan Ada Korupsi di Sektor Investasi
(Foto: Dok Biro Humas KPK)
SEMINAR NASIONAL: Ketua KPK Firli Bahuri dalam Seminar Nasional bertema ‘Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Tambang’, Rabu, (1/12). 

Jakarta (SIB)

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kepada kepala daerah untuk mencegah adanya korupsi pada sektor investasi. Sebab, menurutnya, hal itu akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.


"Kami dari KPK sungguh berharap tidak ada lagi tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan investasi dan perizinan kemudahan usaha," kata Firli di 'Seminar Nasional: Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan' pada YouTube KPK, Rabu (1/12).


Firli menyoroti tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya belanja APBN/APBD. Kepala daerah disarankan membangun komunikasi yang baik dengan legislatif dalam maksud pengesahan APBD bisa dilakukan secara lancar.


"Kenapa ini penting? Karena kita lihat faktor besar terhadap pertumbuhan ekonomi setidaknya hanya tiga. Yang pertama adalah belanja APBN maupun APBD. Karenanya, kami berharap kepala daerah, bupati, gubernur, dan wali kota, bekerja sama dengan DPRD supaya cepat pengesahan APBD-nya, dan supaya cepat juga eksekusi serta pelaksanaan anggarannya, tetapi tetaplah dilaksanakan secara profesional, akuntabel, bertanggung jawab, dan tidak ada ruang melakukan korupsi," kata Firli.


Lalu, ada konsumsi masyarakat, yang disebut Firli dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Dia menyebut konsumsi masyarakat dapat mempermudah investor untuk membuka usaha maupun lapangan kerja.


"Yang berikutnya adalah konsumsi masyarakat. Belanja konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi pendapatan masyarakat.


Nah, terkait dengan kata kunci belanja konsumsi masyarakat, ini erat kaitannya dengan investasi dan kemudahan usaha.


Kalau investasi diberi kemudahan, banyak investor yang membuka usaha. Dengan banyaknya lapangan usaha dibuka, maka tentulah akan menyerap tenaga kerja. Dengan tenaga kerja yang banyak diserap, maka akan juga mendatangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujarnya.


"Kalau saja pendapatan masyarakat meningkat, tentulah juga belanja konsumsi masyarakat meningkat dan tujuan berikutnya adalah memajukan kesejahteraan umum juga bisa tercapai. Pendapatan masyarakat dekat tentulah juga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai. Karena itu, kami meminta kepada rekan-rekan semua, berikan kemudahan investasi dan kemudahan berusaha," tambahnya.


Selanjutnya adalah investasi. Firli meminta kepada para kepala daerah mempermudah investasi. Firli berharap kepala daerah dapat menumbuhkan tujuan negara, bahkan saat berkampanye.


"Yang ketiga pertumbuhan ekonomi dipengaruhi karena investasi. Tolong kepada gubernur, wali kota, dan bupati, berikan kemudahan investasi. Kalau kita ingin kembali lebih jauh dari itu, maka tugas Bapak setidaknya ada lima peran kepala daerah," ujarnya.


"Lima peran kepala daerah saya sebutkan pertama adalah Bapak diberi mandat untuk mewujudkan tujuan negara, tolong ini di saat bapak kampanye, di saat Bapak mendaftarkan diri sebagai kepala daerah, jangan lupa tanamkan tujuan Bapak jadi kepala daerah adalah dengan mewujudkan tujuan negara, itu yang pertama. Yang kedua kepala daerah punya tanggung jawab menjamin stabilitas politik dan keamanan," sambungnya.


Menurut Firli, setiap program nasional tak akan mudah berjalan jika stabilitas politik dan keamanan tidak terjamin. Dia berharap kepala daerah dapat membangun sinergisitas dengan DPRD, khususnya pada sektor investasi.


"Kenapa? Karena tidak akan pernah program nasional bisa berjalan, tidak akan pernah program-program pembangunan daerah bisa berjalan, tanpa ada stabilitas politik dan keamanan yang terjamin. Pandai-pandailah kepala daerah berkomunikasi dengan rekan-rekan legislatif. Bangun sinergi dengan kawan-kawan yang ada di parlemen, baik DPRD tingkat I provinsi, kabupaten/kota," ujarnya.


"Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan luar biasa, terutama adalah hak budgeting, bahkan Bapak tidak akan pernah bisa melaksanakan rancangan anggaran pendapatan daerah tanpa persetujuan DPR," sambungnya.


Heran

Firli Bahuri menyebut penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) banyak dilakukan KPK. Namun Firli heran mengapa korupsi masih terus ada.


"KPK betul-betul konsentrasi untuk melakukan pemberantasan korupsi, sampai-sampai saya dan pimpinan lain, begitu kami dilantik, kami susun, kami lakukan evaluasi, penangkapan sudah banyak, OTT ada, tapi korupsi masih ada terus. Kalau begitu, di mana yang harus kita lakukan," kata Firli.


Karena itu, Firli pun menyiapkan tiga strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Salah satunya, dengan memberikan upaya pendidikan masyarakat dalam mencegah korupsi.


"Sehingga akhirnya KPK menentukan tiga strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi, termasuk kegiatan hari ini, ini adalah upaya pendidikan masyarakat dan pencegahan tindak pidana korupsi," ujar Firli.


Selain itu, KPK tak akan lelah memberikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Menurut Firli, dengan pendidikan tersebut, nilai-nilai antikorupsi akan tertanam di masyarakat.


"Kenapa melakukan kalimat pendidikan masyarakat menjadi penting, karena, satu, landasannya adalah karena kita ingin ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua karena, melalui pendidikan, kita akan tanamkan nilai-nilai antikorupsi.


Dengan pendidikan masyarakat, kita akan bangun karakter karakter budaya antikorupsi," ujarnya.


"Dengan karakter tadi, maka akan timbul budaya antikorupsi, budaya antikorupsi akan berubah menjadi peradaban antikorupsi," sambung Firli. (detikcom/d)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com