Pakar Dorong Lockdown:

Jika Tidak, Ekonomi Bisa Tambah Parah

* PPKM Sudah Tamat, Saatnya Lockdown Akhir Pekan

179 view
Jika Tidak, Ekonomi Bisa Tambah Parah
Edi Wahyono/detikcom
Ilustrasi Corona
Jakarta (SIB)
Seruan untuk melakukan lockdown demi meredam kasus Corona masih nyaring. Bahkan kondisi ekonomi Indonesia disebut bakal makin parah jika tidak lockdown.

Seruan lockdown itu datang dari guru besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Prof Sulfikar Amir. Namun dalam hal ini ia memaklumi kondisi budget pemerintah yang terbatas.

"Iya (saya dukung lockdown). Tapi saya juga paham budget pemerintah terbatas banget. Tapi mau gimana lagi? PPKM mikro diketatin gimana pun kurang efektif," kata Sulfikar Amir kepada wartawan, Selasa (22/6).

Dia menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia bakal tambah parah jika tidak lockdown. Bahkan situasi ini bisa mengancam daerah seperti Bali yang relatif aman.

"Bakal tambah parah ekonomi. Bahkan ngancam daerah yang relatif aman kayak Bali," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini Indonesia hanya disodori pilihan ekonomi buruk atau ekonomi lebih buruk. Sebab, lanjutnya, kondisi ideal hanya fantasi.

"Sekarang pilihannya mau ekonomi buruk atau ekonomi lebih buruk. Ya tipikal politik +62. Kondisi ideal cuma fantasi," jelasnya.

Kendala Lockdown
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah merespons usulan lockdown ini. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tidak memiliki anggaran jika lockdown diterapkan.

Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sejatinya apa pun nama kebijakannya hampir sama, tetapi intinya adalah membatasi pergerakan.

"Sebenarnya nama PPKM mikro, nama PSBB, nama lockdown, esensinya bukan di namanya, esensinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi mobilitas. Bagaimana kita mengurangi pergerakan, ada yang bilang lockdown, ada yang bilang PSBB, ada yang bilang PPKM mikro," kata Budi, seperti dilansir dari CNN Indonesia TV.

Budi mengungkap arahan Presiden Jokowi adalah membatasi pergerakan di daerah zona merah, misalnya membatasi mobilitas antara 75 dan 100 persen. Namun nama kebijakannya tetap PPKM mikro, tapi intinya adalah membatasi mobilitas.

"Nah sekarang yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden adalah kita membatasi pergerakan di daerah-daerah merah seperti Jakarta gitu ya, antara 75 persen sampai 100 persen total itu kita batasi, namanya apa ya memang kita menggunakan nama PPKM mikro, tapi intinya kita menggunakan pembatasan pergerakan warga secara signifikan supaya memang laju penularannya kita bisa kendalikan," ungkapnya.

Sudah Tamat
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai kebijakan PPKM mikro yang dilakukan untuk menekan penyebaran Corona tak lagi efektif. Saleh menyarankan agar dilakukan lockdown akhir pekan.

"PPKM yang sudah dilaksanakan berjilid-jilid itu, kalau ibarat buku sudah tamat itu sebetulnya. Tapi belum menghasilkan sesuai yang signifikan terhadap perubahan keterpaparan," kata Saleh kepada wartawan, Senin (21/6).

"Mungkin pemerintah harus mencari alternatif lain selain PPKM. Salah satu alternatif yang dulu sudah pernah saya umumkan, sudah pernah saya minta itu adalah lockdown akhir pekan," lanjutnya.

Saleh meminta agar lockdown akhir pekan itu diterapkan. Dia mencontohkan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta warganya di rumah saja saat akhir pekan.

"Lockdown akhir pekan itu kan tempo hari dianggap pilihan yang kurang baik, padahal belum pernah dicoba. Hari ini Anies Baswedan saja di Jakarta sudah mengatakan kalau akhir pekan kalau bisa kita di rumah saja, itu sama aja sebetulnya meminta kita lockdown akhir pekan," tutur dia.

Saleh mengatakan lockdown akhir pekan bisa disesuaikan dengan zonasi penyebaran virus Corona. Dia menyarankan agar daerah di zona merah dan oranye segera diterapkan lockdown akhir pekan.

"Lockdown akhir pekan itu dia harus dilihat dari peta persebaran dulu. Jadi kalau peta penyebaran itu zonanya merah dan oranye, saya kira itu bisa. Tapi kalau yang hijau yang perlu dikawal itu jangan sampai ada orang yang keluar-masuk tanpa dipastikan orang tersebut sehat, jadi tinggal melihat perbatasan-perbatasan saja, supaya tidak ada mutasi, migrasi dari virus dari satu daerah ke daerah lain. Kalau di tempat merah dan oranye saya kira sudah bisa dilakukan lockdown akhir pekan itu," jelasnya.

Selain itu, Saleh menyoroti kapasitas di rumah sakit (RS) yang mulai penuh. Saleh meminta pemerintah setempat menyediakan gedung pelatihan untuk digunakan sebagai tempat isolasi pasien Corona.

"Perlu diperhatikan itu pertama adalah tempat perawatan, yaitu fasilitas perawatan masyarakat tentu harus ada alat kesehatannya, kedua harus ada tenaga medis yang memang untuk melakukan perawatan itu," tutur dia.

"Selain itu, tentu kita juga mendesak kepada pemerintah untuk menyiapkan tempat isolasi, seperti bisa menggunakan tempat pelatihan pemerintah, misalnya wisma haji di seluruh Indonesia, atau balai latihan milik pemerintah dan pada akhirnya juga harus bersama pihak swasta dalam hal ini pihak hotel-hotel dan tempat lain, dan itu bukan suatu hal yang baru. Itu untuk tempat isolasi," lanjutnya. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com