Jokowi: Cegah Pendanaan Terorisme Berkedok Donasi

* Konsisten Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Ekonomi

189 view
Foto Kompas/Dian Dewi Purnamasari
KOORDINASI: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kegiatan koordinasi tahunan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 secara daring dan luring di Jakarta, Kamis (14/1). Acara tersebut juga dihadiri Presiden Joko Widodo. (
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pendanaan terorisme berkedok donasi kemanusiaan. Jokowi meminta proses pencegahan dimaksimalkan.

"Selain itu, optimalkan juga peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat. Berkedok sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat," kata Jokowi dalam acara koordinasi tahunan dan arahan Presiden mengenai TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan tindak pidana pendanaan terorisme 2021, Kamis (14/1).

Jokowi berharap semua hal yang mengganggu stabilitas ekonomi dapat dimitigasi. Jokowi juga berbicara potensi kejahatan lain yang menggunakan teknologi baru.

"Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi. Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta ada sinergi antara sektor publik dan privat. Dua sektor tersebut diharapkan dapat membuat terobosan-terobosan baru, khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara.

"Dengan membentuk public private partnership anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Seperti antara lain melalui Indonesian (Financial) Transaction Report and Analysis Center atau INTRAC," imbuh Jokowi.
Pesan juga disampaikan Jokowi kepada aparat penegak hukum. Jokowi menekankan upaya penindakan dan pencegahan kejahatan ekonomi.

"Kepada aparat hukum saya minta komitmen dan konsistensinya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan yang diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang agar mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana," tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berharap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan lebih besar untuk mengembangkan ekosistem keuangan yang kondusif. Jokowi meminta PPATK mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi yang makin canggih.

"Kami mengharapkan PPATK berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Tidak hanya menjadi world class financial intelligence unit, tetapi berkontribusi lebih besar untuk membantu program-program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta PPATK ikut mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis. Para calon pejabat itu agar dipastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih.

"PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta semua hal yang dapat mengganggu sistem keuangan Indonesia diantisipasi.
Jokowi meminta semua pihak bekerja sama menjaga integritas sistem perekonomian Indonesia. Dia berharap Indonesia kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan.

"Upaya tersebut kita harapkan mendukung program pemerintah untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ini. Pemerintah masih akan menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus ekonomi yang nilainya sangat besar. Sangat-sangat besar dan jenisnya juga beragam. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu," imbuh dia. (detikcom/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com