KTT ASEAN Tanpa Myanmar:

Jokowi: Perkuat Persatuan ASEAN

* Myanmar Tak Diundang, Dinilai Tidak Hargai Kekeluargaan ASEAN

197 view
Jokowi: Perkuat Persatuan ASEAN
Foto Ant/Biro Pers dan Media Kepresidenan/Lukas/Handout
KTT ASEAN: Presiden Joko Widodo (kanan) menghadiri KTT ASEAN ke-38 dan 39 secara virtual di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10).
Bandar Seri Begawan (SIB)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) virtual Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) digelar 26-28 Oktober 2021 tanpa kehadiran perwakilan Myanmar. Junta militer Myanmar menolak mengirim perwakilan setelah pemimpin junta militer tidak diundang karena dianggap mengabaikan komitmen untuk meredakan kekacauan usai kudeta di negara itu.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (26/10), ASEAN menyatakan akan menerima perwakilan non-politik dari Myanmar dalam KTT itu. Namun, pada Senin (25/10) waktu setempat, Myanmar menegaskan hanya akan menyetujui pemimpinnya atau menterinya untuk hadir. Absennya Myanmar dalam KTT tidak disebutkan baik oleh Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN saat ini, maupun oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN saat pembukaan pertemuan virtual itu.

ASEAN telah memutuskan untuk mengabaikan Jenderal Min Aung Hlaing dari KTT karena kegagalannya menghentikan permusuhan di Myanmar, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan rival-rivalnya, sesuai yang disepakati dengan ASEAN pada April lalu. Usai pertemuan pemimpin ASEAN pada Selasa (26/10) waktu setempat, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, menyatakan dirinya mendukung sepenuhnya keputusan Brunei soal perwakilan Myanmar.

Sedangkan PM Thailand, Prayuth Chan-o-Cha, menyebut kesepakatan ASEAN dengan Myanmar sangat penting bagi reputasi dan ujian untuk tekadnya. "Peran konstruktif ASEAN dalam mengatasi situasi ini sangat penting, dan tindakan kita terhadap persoalan ini akan berdampak pada kredibilitas ASEAN di mata komunitas internasional," sebut Prayuth dalam pernyataannya.

Sikap ASEAN mengesampingkan Jenderal Min Aung Hlaing dari KTT menjadi penghinaan terbesar untuk junta militer Myanmar, dan menjadi langkah tegas yang langka oleh kelompok regional yang dikenal dengan aturan non-intervensi-nya. Militer Myanmar sangat menentang dan menuduh ASEAN menyimpang dari norma-normanya dan membiarkan diri dipengaruhi oleh negara-negara lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS).

Keputusan tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar itu diambil beberapa hari setelah Utusan Khusus ASEAN, Erywan Yusof, mengungkapkan dirinya tidak diberi akses untuk bertemu semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang dilengserkan dan dijerat berbagai dakwaan pidana. Yusof dikabarkan hanya diizinkan bertemu dengan mantan Wakil Presiden Henry Van Thio dan mantan Ketua Majelis Rendah T. Khun Myat, kata sumber Irrawaddy di Myanmar.

Prayuth dalam pernyataannya mendorong Myanmar agar memenuhi komitmennya dan segera mengizinkan kunjungan Erywan, juga mengambil langkah penting pertama dalam proses membangun kepercayaan. "(Prayuth) Menyatakan harapan agar Myanmar mempercayai ASEAN dalam membatu Myanmar mencapai perdamaian dan keselarasan, juga kembali ke proses demokratis," demikian pernyataan kantor PM Prayuth.

Tidak Hargai Kekeluargaan
Sementara itu, presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyayangkan tindakan Myanmar yang tidak menghargai niat baik ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis politik negara itu.

Pernyataan itu diutarakan Jokowi setelah mayoritas negara ASEAN, termasuk Indonesia, menganggap junta militer Myanmar tidak serius memenuhi lima poin konsensus yang disepakati asosiasi itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada April lalu.

"Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar," ucap Jokowi dalam KTT tersebut, Selasa (26/10).

"Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional," kata Jokowi menambahkan.

Perkuat Asean
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin ASEAN menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Jokowi mengatakan tahun ini bukan tahun yang mudah bagi ASEAN.

"Kita hidup dalam situasi yang sangat dinamis, di mana rivalitas antara kekuatan besar menjadi makin mengemuka," ujar Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (26/10).

Jokowi meminta ASEAN tidak hanyut akan jargon-jargon yang membuat terlena. Jokowi mengajak semua pihak memperkuat persatuan ASEAN.

"Kita harus bekerja keras untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN. Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN," kata Jokowi.

Atas hal itu, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan ASEAN. Jokowi berharap pada akhir tahun depan Indonesia dapat menerima rekomendasi tersebut dan mengambil keputusan untuk penerapannya pada 2023.

"Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudnyatakan Visi Baru pasca-2025. Indonesia telah menyampaikan concept paper bagi pembahasan mengenai penguatan ASEAN. Saya sangat menghargai dukungan para pemimpin ASEAN terhadap inisiatif Indonesia ini," ujar Jokowi.

Pentingnya Vaksinasi
Jokowi juga berbicara mengenai pentingnya percepatan vaksinasi di ASEAN. Saat ini, tingkat vaksinasi penuh di kawasan ASEAN masih 10 persen di bawah rata-rata dunia.

"ASEAN harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin, dan menyuarakan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi semua," kata Jokowi.

Poin kedua yang ditekankan Jokowi adalah pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan dalam mengatasi pandemi ke depan. Selain itu, Jokowi mendorong harmonisasi kebijakan darurat kesehatan publik antarnegara ASEAN, terkait dengan deteksi, mitigasi, dan cross border policy, segera dilakukan.

Covid-19 ASEAN Response Fund harus ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat. ASEAN Emergency Health Fund, untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin di masa darurat. ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies perlu terus diperkuat.

"Di saat yang sama, kawasan ASEAN didorong menjadi hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin kawasan. Ini untuk menjamin pasokan kebutuhan negara ASEAN saat terjadi darurat kesehatan publik," ungkapnya.

Keberhasilan dalam bidang kesehatan, lanjut Jokowi, akan membuka pintu kesuksesan di bidang perekonomian. ADB Outlook 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2022 sebesar 5 persen.

"Kita harus membuktikan bahwa kita bisa mencapai lebih dari itu, dengan cara disiplin bekerjasama dan melakukan langkah bersama," ujar Jokowi.

Jokowi juga menekankan pentingnya reaktivasi perjalanan, termasuk pariwisata, yang aman dari Covid-19, dan dipercaya oleh masyarakat global.

"Penerapan koridor perjalanan berdasar ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) perlu segera diimplementasikan dengan tertib," ungkap Jokowi.

Selain itu, adaptasi menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara untuk menyiasati keterbatasan pergerakan manusia. Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar.

"Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar AS di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita dan menjadi kontribusi ASEAN untuk pemulihan ekonomi global," ujar Jokowi. (Rtr/detikcom/CNNI/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com