Jokowi: Salah Besar APBN-APBD Dipakai Beli Produk Impor

* Kepala Daerah Diminta Masukkan Produk Unggulan ke e-Catalog Lokal

175 view
Jokowi: Salah Besar APBN-APBD Dipakai Beli Produk Impor
Foto: Istimewa
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jakarta (SIB)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti jangan sampai uang rakyat dipakai untuk membeli produk impor. Jokowi menegaskan memakai uang rakyat untuk membeli produk impor adalah salah besar.


"Jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income negara sangat sulit. Mencari devisa negara sangat sulit, lha uang di APBN-APBD di BUMN dibelikan barang impor, produk-produk luar," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dan evaluasi aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/5).


"Gimana nggak salah? Salah besar sekali," imbuhnya.


Selain itu, Jokowi menyoroti beberapa instansi yang serapan anggarannya masih kecil. Bahkan ada yang masih nol persen

"Kelihatan semuanya. 107 pemda serapannya masih 5 persen, bahkan yang 17 pemda masih nol persen," ujar Jokowi.


Instansi yang serapan anggarannya masih kecil nantinya akan ditayangkan. Jokowi ingin instansi-instansi ini merasakan efek jera.


"Sebetulnya mau saya tayangin, tapi nggak, sepertinya bulan September saja, biar kelihatan semua. Nih, pemda mana, nih kementerian mana. Biar kapok, tayangkan. Mana komitmennya? 100 realisasi hanya 5," ungkapnya.


e-Catalog Lokal

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta pimpinan daerah segera memasukkan produk-produk unggulan daerahnya ke e-catalog lokal. Jokowi menekankan pembuatan e-catalog saat ini sangat mudah.


"Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekda yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal, produk-produk unggulan itu segera bisa masuk pada e-catalog lokal, segera!" kata Jokowi.


Jokowi kemudian menyoroti daerah yang belum memiliki e-catalog lokal. Jokowi menyebut hanya 46 daerah yang memiliki e-catalog.


"Yang punya e-catalog lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-catalog lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu, dulu memang rumit, sekarang sangat simpel," tuturnya.


Jokowi mengatakan dirinya telah menanyakan ke Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengenai pengurusan e-catalog ini. Jokowi menekankan pembuatan e-catalog lokal saat ini sangat mudah.


"Saya tadi memastikan pagi tadi kepada Kepala LKPP Pak Anas, dulu berapa langkah? Dulu 8 langkah, sekarang hanya 2 langkah, sangat gampang sekali,"


"Sehingga sekali lagi kepala daerah dan sekda ini segera dilakukan. Produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah segera masuk ke e-catalog lokal," sambungnya.


Jokowi mengatakan produk lokal seperti arem-arem bisa masuk ke e-catalog lokal. Dia menekankan bahwa e-catalog lokal bisa membantu pengusaha kecil.


"Kalau barang-barang lokal bisa masuk ke e-catalog lokal semuanya bisa, arem-arem masukkan e-catalog karena di dalamnya ada telor, ada daging dan lain-lain, misalnya. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha kecil kita, UMKM kita akan bisa semuanya berputar," tuturnya.


Diminta SNI

Jokowi meminta LKPP mempermudah produk lokal yang ingin masuk ke e-Katalog. Dia mengatakan tak semua produk harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).


"Sudah saya sampaikan kepada kepala LKPP jangan ruwet-ruwet seperti dulu lah. Semua produk harus SNI, semua produk harus SNI, yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa kalau diminta SNI semuanya," ujar Jokowi.


Dia mengatakan saat ini tak semua produk harus SNI. Dia menyebut produk SNI hanya yang berhubungan dengan keselamatan seperti helm dan kabel listrik.


"Sekarang tidak wajib, sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan itu harus SNI, contoh helm," ucapnya.


Jokowi mengaku heran jika batu bata diminta SNI. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal.


"Tapi batu bata masa minta SNI, kapan mereka bisa masuk ke e-catalogue, nggak mungkin. logika-logika kita ini kadang nabrak-nabrak. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI," ucapnya. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com