* Tidak Boleh Minta Dilayani

Jokowi Ingatkan ASN Tidak Bergaya Kolonial

* Tjahjo Minta ASN Disiplin Protokol Kesehatan

190 view
Jokowi Ingatkan ASN Tidak Bergaya Kolonial
ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 25 Juli 2021. Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat akan kebijakan PPKM.
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh ASN untuk selalu melayani masyarakat. Jokowi tidak ingin ASN bergaya kolonial.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam launching core values dan employer branding ASN secara virtual, Selasa (27/7). Jokowi awalnya berbicara tentang semboyan dan slogan dari tiap daerah yang menurutnya sah-sah saja selama sesuai dengan nilai Pancasila.

"Variasi semboyan antar daerah itu baik-baik saja setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing, bahkan banyak daerah semboyannya menggunakan bahasa daerah. Kekhasan daerah itu memperkaya keberagaman kita asalkan sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal," ujar Jokowi.

Namun, di samping itu, Jokowi mengingatkan agar seluruh ASN juga mempunyai nilai dasar yang sama. ASN di pusat ataupun di daerah harus mempunyai rujukan yang sama.

"ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, setiap administratur juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN, pegawai-pegawai lain juga sebaiknya proposisi, nilai rujukan sama," ujar Jokowi.

Jokowi menginginkan ASN berorientasi terhadap pelayanan publik. Jangan sampai, kata Jokowi, ASN justru minta dilayani.

"Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar seluruh pemerintah daerah memiliki semboyan yang sama yaitu sesuai dengan pancasila dan nilai-nilai universal.

Disiplin
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN/PNS) patuhi aturan yang diperintahkan pemerintah pusat. Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 saat ini.

Tjahjo mengatakan seluruh PNS harus tegak lurus mengikuti perintah pemerintah pusat untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan dalam kehidupan dan tugas sehari-hari.

"Kami mengajak seluruh ASN sebagai bagian dari aparatur instansi pemerintah bersama-sama dengan elemen masyarakat, tokoh masyarakat, ormas-ormas dan khususnya keluarga besar ASN harus tegak lurus mengikuti perintah pemerintah pusat khususnya arahan dari Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan dalam kehidupan dan tugas sehari-hari," katanya dalam Launching Core Values ASN & Employer Branding, Selasa (27/7).

Selain itu, seluruh PNS juga diminta untuk mengorganisir lingkungan masyarakat demi memastikan bahwa setiap orang mematuhi anjuran pemerintah pusat dalam disiplin protokol kesehatan. Hal ini dilakukan demi percepatan penghentian kasus Covid-19.

"ASN di seluruh tingkatan harus ikut bersama-sama TNI/Polri, BIN dan elemen masyarakat lainnya untuk mempelopori, mengorganisir lingkungan masyarakat terutama dalam mengikuti setiap perintah dan anjuran pemerintah pusat maupun pimpinan kepala daerah demi percepatan menghentikan pandemi Covid yang sekarang sedang menimpa negara kita dan seluruh dunia," tuturnya.

Tjahjo juga meminta PNS di jaman sekarang harus lebih lincah dan inovatif demi tercapainya reformasi birokrasi sesuai visi misi Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini sebagai usaha untuk mempercepat pengambilan keputusan, dan cepat dalam proses pelayanan publik.

"Birokrasi pada dasarnya dimulai dari mengubah pola pikir aparatur yang harus lebih lincah dan inovatif. Birokrasi sebagai sumber motor utama dalam pembangunan, digerakkan oleh sumber daya aparatur karena itu jadi sangat signifikan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan," imbuhnya. (Detikcom/Merdeka/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com