* Ada Proyek Waduk tapi Tak Ada Irigasinya

Jokowi Jengkel, Soroti Program Pemerintah yang Buruk

* Minta Menteri dan Kepala Daerah Tindaklanjuti Rekomendasi dari BPKP dan APIP

161 view
Jokowi Jengkel, Soroti Program Pemerintah yang Buruk
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
BUKA RAKORNAS: Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kualitas perencanaan program pemerintah yang buruk. Hal itu tercermin dalam beberapa proyek yang tak karuan.

Perencanaan program yang buruk ini menurutnya sering terjadi juga di proyek infrastruktur. Dia mengaku sejauh ini dia sering melakukan peninjauan di beberapa proyek, di sana Jokowi melihat ada yang tidak beres.

Misalnya saja ada waduk namun tak memiliki irigasi. Mulai dari irigasi primer, sekunder, maupun tersier. Jokowi tak menyebut waduk itu apa namanya dan di mana letaknya.

"Saya melihat. Saya ini di lapangan terus. Ada waduk tapi nggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier, ini nggak ada, ada itu saya temukan di lapangan," ungkap Jokowi.

Ada juga sebuah pelabuhan yang baru dibangun, namun tak memiliki jalan akses. Jokowi jengkel dan bertanya-tanya, bagaimana bisa pelabuhan itu digunakan. Lagi-lagi, dia tak menjelaskan pelabuhan apa dan di mana letaknya.

"Kemudian, bangun pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan," tegas Jokowi.

Hal semacam ini, menurut Jokowi, dapat menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit dari program yang dilaksanakan. Masyarakat juga yang akan dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat yang besar.

Dia memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk lebih dalam terlibat melakukan pengawasan pada perencanaan program pemerintah. Utamanya pada proyek infrastruktur.

"Jangan hanya mengulang terus mengulang-ulang perencanaan dari tahun tahun sebelumnya, sehingga tidak pas tidak adaptif terhadap situasi hari ini," tegas Jokowi.

Jangan Ditutup-tutupi
Jokowi juga meminta menteri serta kepala daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari APIP dan BPKP terkait keberlanjutan program-program yang digagas pemerintah.

"Saya tekankan kepada Bapak Ibu, Menteri, kepala lembaga dan kepala daerah tindak lanjut dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya menjadi masalah hukum," katanya.

Jokowi juga meminta agar mereka bisa menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional. Sebab itu diberikan askes dan informasi yang akurat.

"Jangan ada yang ditutup-ditutupi. Jangan karena kerja lambat verifikasi dan APIP jadi terhambat banyak terjadi, dampaknya program pemerintah menjadi terhambat dan terlambat," bebernya.

Jokowi mengingatkan kembali agar BPKP dan APIP untuk membantu melakukan pencapaian tujuan pembangunan. Jokowi juga meminta agar tidak menakut-nakuti dan tidak mencari-cari kesalahan.

"Tetapi saya ingin ingatkan lagi, pada BPKP dan seluruh jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakuti-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini, jangan menunggu bertindak setelah ada kesalahan, setelah terjadi kesalahan," ungkapnya.

Terlebih saat ini, di masa pandemi yang penuh ketidakpastian, sangat diperlukan kerja cepat dan bersinergi. Tanpa melupakan cek and balance.

"Saling bekerja sama, koreksi, perbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dan kita bisa segera bangkit dari pandemi," katanya.

BELUM PUAS
Jokowi juga mengatakan, masih belum puas dengan realisasi anggaran belanja pemerintah. Dia meminta kementerian dan lembaga lebih banyak melakukan belanja untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Jokowi memaparkan realisasi belanja APBN masih di angka 15%, sementara untuk APBD masih 7%. Serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6%, padahal Rp 700 triliun disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.

"Saya minta percepatan belanja pemerintah dikawal dan ditingkatkan, dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% untuk APBN, dan 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6%, sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran," ungkap Jokowi.

Sementara itu, kecepatan pengadaan barang dan jasa juga dipaparkan Jokowi masih sangat lambat. Di kuartal pertama realisasi pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98%. Sementara di pemerintah daerah cuma 5%.

Dia meminta BPKP dan APIP mencari apa penyebab lambatnya belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga, baik yang di pusat maupun di daerah.

Kalau perlu BPKP dan APIP juga lebih banyak memberikan rekomendasi sebagai solusi masalah lambatnya belanja pemerintah ini.

"Ini yang harus terus diikuti, dikawal, dibantu. Maka saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah ini melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa," ungkap Jokowi.

Dia menyebutkan di kuartal kedua, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Hal itu menurutnya tidak mudah, namun bisa dicapai dengan memperbanyak belanja pemerintah untuk mengungkit perekonomian.

"Karena target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7%. Dari, bayangkan, minus 0,74% melompat ke 7%, saya yakini kalau bekerja keras belanja segera dikeluarkan realisasinya maka itu bukan suatu yang mustahil," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan angka pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal ke dua harus dicapai. Bila hal itu tidak bisa dicapai, maka target pertumbuhan ekonomi tahunan di angka 4,5-5,5% tidak akan bisa dirasakan.

"Karena target year on year untuk growth pertumbuhan ekonomi kita sampai 4,5-5,5%. Ini kalau nggak ketemu angka 7 untuk kejar ke pertumbuhan ekonomi 2021 juga bisa nggak tercapai," ungkap Jokowi.

Wanti-wanti
Selain itu, Jokowi juga mewanti-wanti jika ada pejabat yang berani melakukan korupsi anggaran negara. Dia menegaskan pihaknya tidak memberikan toleransi sedikit pun soal penyelewengan anggaran.

"Dan pengawasan (BPKP) harus menjamin tidak ada serupiah pun salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan berikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran," tegas Jokowi .

Menurutnya, salah satu fungsi pengawasan BPKP adalah menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. Hal itu pun harus dicapai dengan akuntabel, efektif, dan efisien. (detikcom/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com