Jokowi Mania Sentil 'Menteri P' Sibuk Bisnis-Politik, Gerindra Bela Prabowo


317 view
Jokowi Mania Sentil 'Menteri P' Sibuk Bisnis-Politik, Gerindra Bela Prabowo
Grandyos Zafna/detikcom
Prabowo Subianto
Jakarta (SIB)
Partai Gerindra membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari sentilan relawan Jokowi Mania soal 'Menteri P sibuk berbisnis dan berpolitik'. Gerindra pun menyinggung lawatan Prabowo ke luar negeri menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bener nggak Pak Prabowo, tanyain. Kalau Pak Prabowo sibuk bisnis, bisnis yang mana?" tanya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Minggu (25/10).

"Orang dia (Prabowo) kan ke luar negeri itu penjajakan sistem pertahanan, menjaga keseimbangan di antara negara-negara yang ingin masuk ke Indonesia, dan itu menjalankan perintah Presiden, Pak Jokowi," tegasnya.

Di sisi lain, Dasco menilai 'Menteri P' yang disindir Jokowi Mania bukanlah Prabowo. Dasco pun meminta kelompok relawan Jokowi itu secara jelas menyebutkan nama 'Menteri P' agar tidak menimbulkan persepsi di masyarakat.

"Apa yang disampaikan ini kan masih belum jelas menteri berinisial P itu siapa. Menurut saya, apa yang disampaikan, kalau menurut saya, itu bukan ditujukan kepada Pak Prabowo. Tapi memang supaya terang dan tidak menimbulkan opini yang macam-macam ya dibuka aja, biar masyarakat tahu yang dimaksud siapa," ujar Dasco.

Menurut Dasco, tidak ada langkah yang diambil Prabowo selama menjalankan tugas Menhan tanpa persetujuan maupun perintah dari Jokowi. Terkait reshuffle menteri, Dasco menyerahkannya kepada Jokowi, yang memiliki hak prerogatif terkait kabinetnya.

"Yang pasti dan tahu tentang kebutuhan reshuffle itu adalah Pak Jokowi, dan terhadap siapa saja yang mau di-reshuffle itu tentunya Pak Jokowi yang tahu, karena menteri itu adalah pembantu Presiden dan hak prerogatif daripada Presiden," tuturnya.

Terpisah, juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, tak mau berspekulasi soal siapa 'Menteri P' yang disindir relawan Jokowi Mania. Baginya, tak ada menteri yang hanya duduk manis dan sibuk berpolitik untuk 2024.

"Kami nggak mau menanggapi berlebihan. Kalau inisial P kan semua menteri laki-laki bisa, Pak ini, Pak itu. Namun demikian, kami lihat semua menteri bekerja keras laksanakan tugas masing-masing, kayaknya nggak ada yang duduk manis," ujar Habiburokhman.
"Kami juga nggak lihat ada menteri yang berpolitik untuk 2024, semua maksimal sukseskan program pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Jokowi Mania (Jokman), Immanuel Ebenezer, menyebut pihaknya sedang mempersiapkan rilis terkait nama-nama menteri yang layak diganti karena kinerjanya dinilai tidak memuaskan. Menurutnya, lebih dari 5 menteri yang layak di-reshuffle.

Ia menyebut Jokowi telah bekerja pagi hingga malam hari. Namun, menteri-menteri tersebut, kata Immanuel, malah asyik berbisnis dan berpolitik untuk Pilpres 2024.

"Inisial depannya P, yang kerjanya berbisnis dan berpolitik terus," kata Immanuel, Jumat (23/10).

Sudah Evaluasi
Sementara itu, pengamat politik menilai keputusan reshuffle seutuhnya berada pada Jokowi.

"Sebetulnya kode reshuffle itu disampaikan Presiden Jokowi sendiri saat mengkritik kinerja para menterinya untuk menegur kinerja para menterinya di publik gitu, kalau mau reshuffle sih nggak perlu nunggu Jokman sama Projo, mau reshuffle mah reshuffle aja," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat).

Hensat menyebut kewenangan reshuffle menteri sepenuhnya berada pada Jokowi. Menurutnya meski sebagian pihak merasa kinerja menteri buruk tapi Jokowi merasa tidak, maka bisa saja reshuffle tidak dilakukan.

"Sekarang mah tinggal nunggu Pak Jokowi, tidak ada yang lebih berhak dari Pak Jokowi. Kalau misalnya ada yang merasa kinerja menterinya tidak ok tapi presidennya nyaman, kan nggak perlu reshuffle juga, semua tergantung presiden," ucapnya.

Hensat pun menyebut sebetulnya Jokowi sudah melakukan sejumlah evaluasi terhadap kabinetnya. Dia memastikan tidak ada posisi menteri yang aman saat ini.

"Evaluasi-evaluasi presiden juga menurut saya sudah dilaksankan, maka terserah presiden mau reshuffle, rombak total hanya beberapa pos menteri, atau hanya digeser karena tak sesuai posnya, atau mungkin ada yang sakit gitu, sehingga tidak maksimal kerjanya, bisa macem-macem, tapi balik itu semua, menteri nggak ada yang aman kondisinya," ujarnya.

Hensat lalu menyinggung dua hal yang jelas menjadi pertimbangan Jokowi melakukan reshuffle.

"Pertama adalah kinerja, yang kedua ya kenyamanan presiden pada si menteri itu. Kalau tak nyaman lagi kemungkinan bakal di-reshuffle," imbuhnya. (detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com