Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Jalankan Rekomendasi dari BPK

* BPK Sampaikan Permasalahan Pengelolaan Keuangan dalam Penanganan Covid-19

140 view
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Jalankan Rekomendasi dari BPK
Instagram/©2021 Merdeka.com
Jokowi
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, LKPP untuk tahun 2020 kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya.

Atas capaian itu, Jokowi meminta menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK.

"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," kata Jokowi usai menerima LHP LKPP dari Ketua BPK Agung Firman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (25/6).

Sementara itu, Ketua BPK Agung, Firman Sampurna, menjelaskan pihaknya juga sudah melaksanakan pemeriksaan atas 86 laporan keuangan kementerian lembaga dan laporan keuangan bendahara umum negara. Termasuk pemeriksaan pada tingkat kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara (BUN) dan badan usaha operator belanja subsidi.

"Rincian opini terhadap LKKL atau LKBun adalah sebagai berikut 2 kementerian dan lembaga dengan opini wajar dengan pengecualian; dan 84 LKKL dan LKBUN dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP," katanya.

Sementara itu dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Sehingga opininya adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP," katanya.

PERMASALAHAN
Meskipun LKPP dan IHPS II mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pengelolaan keuangan negara, terutama menyangkut penanganan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

Pertama, pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP dalam rangka implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

"Lalu, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam PCPEN minimal Rp 1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan," ujar Agung, Jumat (25/6).

Lalu, pengendalian dan pelaksanaan program belanja PCPEN sebesar Rp 9 triliun pada 10 KL tidak memadai. Penyaluran belanja subsidi bunga KUR dan non KUR serta belanja lain-lain Kartu Prakerja juga belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana Rp 6,77 triliun.

Masalah lainnya ialah realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp 28,75 triliun tidak dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi. "Pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja atau pembiayaan PCPEN tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PCPEN tahun 2020 dan kegiatan PCPEN tahun 2020 yang dilanjutkan di 2021," kata Agung.

Bukan Tujuan Akhir
Presiden Joko Widodo menyebut, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah pusat bukan tujuan akhir. Sebab, kata dia, tujuan akhir pemerintah yakni menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya agar manfaatnya dirasakan betul oleh masyarakat.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara Penyampaian LHP LHKPP dan IHPS II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6).

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, karena kita ingin mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel," kata Jokowi.

"Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," tuturnya.

Kendati demikian, Jokowi mengaku tetap bersyukur. WTP, kata dia, merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat akibat krisis pandemi Covid-19.

WTP kali ini adalah yang kelima yang diraih pemerintah secara berturut-turut sejak tahun 2016. Jokowi mengaku, ke depan pemerintah akan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK untuk mengelola pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan akselerasi pemulihan ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur," ujarnya. (Merdeka.com/Kompas.com/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com