Jokowi-PM Malaysia Sepakat Turis Kedua Negara Bebas Keluar Masuk

* Malaysia Minta Ikut di Proyek Ibu Kota Baru

211 view
Jokowi-PM Malaysia Sepakat Turis Kedua Negara Bebas Keluar Masuk
Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden/Kompas/Fitria Chusna Farisa
MELAMBAIKAN TANGAN: Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob melambaikan tangan kepada media saat menerima kunjungan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11).
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob beserta rombongannya di Istana Kepresidenan Bogor Rabu (10/11). Dalam pertemuan keduanya dibahas beberapa hal, salah satunya mengenai travel corridor arrangement (TCA).

Jokowi mengatakan, terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi dirinya menyambut baik kenaikan angka perdagangan sebesar 49% pada Januari-Agustus 2021 dibanding periode yang sama tahun lalu.

Oleh karena itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi itu kedua negara sepakat untuk mulai membuat TCA dan membuka secara bertahap koridor perjalanan antar kedua negara.

"Dan untuk mendukung pemulihan ekonomi tadi kita sudah sepakat dibuat travel corridor arrangement yang secara bertahap kita buka satu per satu," tuturnya dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (10/11).

Dato' Sri Ismail Sabri menambahkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang semakin membaik pihaknya sepakat untuk dibuat TCA antar kedua negara.

"Saya sudah bersetuju dengan Bapak Presiden. Menteri-menteri yang berkaitan akan lihat lebih detail supaya kita boleh memulai membuka border kita," ucapnya.

Dia menjelaskan, koridor perjalanan yang akan dibuka terkait penerbangan dari Kuala Lumpur-Jakarta dan Kuala Lumpur-Bali.

"Jika dipercepat untuk detailnya ktia bersetuju tadi supaya joint statement akan kita buat untuk mengumumkan pembukaan border Indonesia dan Malaysia," ucapnya.

Silakan Mengadu
Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob menjamin Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bisa melakukan pengaduan jika mengalami kerugian. Termasuk jika pembayaran gaji telat.

Hal itu disampaikannya saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor.

Sri Ismail menjelaskan Kementerian Sumber Daya Manusia atau Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia membuka diri untuk menerima aduan bagi para pekerja yang mengalami kecurangan. Hal itu juga berlaku bagi pekerja asing termasuk TKI.

"Kementerian Sumber Daya Manusia telah mewujudkan e-gaji dan juga fotel, khusus kepada pekerja di Malaysia utamanya yang melibatkan pekerja-pekerja dari luar Malaysia. Jika ada isu yang berkaitan dengan kelewatan membayar gaji atau segala isu yang berkaitan dengan pekerja yang tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh majikan atau employer mereka, mereka boleh boleh membuat aduan direct kepada Kementerian Sumber Daya Malaysia," ucapnya.

Dia mengatakan, komitmen itu dibuat untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja yang mungkin merasa teraniaya dan selama ini tidak bisa melakukan pengaduan.

"Ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang mungkin teraniaya mengenai gaji dan lain-lain perkara yang selama ini mereka tidak dapat membuat aduan," tuturnya.

Sri Ismail juga menambahkan, setiap TKI yang telah habis masa kerja akan diberikan amnesti atau tetap diperbolehkan berada di Malaysia. Dalam kebijakan sebelumnya setiap TKI yang sudah habis masa kerjanya harus pulang ke Indonesia.

"Kalau mengikut UU Imigrasi mereka tidak boleh berada di negara kita, tapi kita telah membuat keputusan untuk program rekaliberasi yaitu kita membuat amnesti atau pemutihan supaya mereka yang ingin terus bekerja. Walau setelah tamat permit kerja mereka diberi sambungan tanpa perlu pulang ke Indonesia," tuturnya.

TKI di Malaysia juga akan diberikan kebebasan untuk memilih apakah mereka memilih ingin melanjutkan kerja di Malaysia atau pulang ke Indonesia.

Malaysia Minta
Kunjungan Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob ke Indonesia diiringi dengan perjanjian investasi dunia usaha antar kedua negara. Dalam perjanjian tersebut Malaysia berkomitmen untuk menambah investasi di Indonesia hingga Rp 44 triliun.

Ismail Sabri mengatakan setelah pertemuan antar pimpinan negara itu akan dilakukan penandatanganan 5 nota kesepahaman atau MoU di sektor usaha. Dalam perjanjian itu akan ada komitmen investasi senilai US$ 3,1 miliar atau setara Rp 44 triliun (kurs Rp 14.200).

"Saya pun memaklumkan kepada Bapak Presiden bahwa petang ini kita akan ada pertemuan antara satuan atau business chamber Malaysia dan Indonesia dan petang ini akan ada beberapa MoU. 5 MoU kalau tidak silap dengan jumlah pelaburan (investasi) dari Malaysia ke Indonesia US$ 3,1 miliar," ucapnya dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Dia melanjutkan, investasi Malaysia di Indonesia sudah cukup besar. Dia juga meminta Jokowi agar memperbolehkan investor Malaysia ikut serta dalam proyek Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

"Jadi saya percaya pelaburan Malaysia di Indonesia begitu besar dan saya mohon kepada Bapak Presiden, karena Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangun Kalimantan yang bersepadan dengan Malaysia yaitu Sabah dan Serawak, saya mohon usahawan-usahawan Malaysia dan bisnis ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat dengan pembangunan di Kalimantan," ucapnya.(Detikfinance/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com