Jokowi Rangkul Oposisi, BPIP Usul 30 Desember Jadi Hari Perdamaian Politik


592 view
Jokowi Rangkul Oposisi, BPIP Usul 30 Desember Jadi Hari Perdamaian Politik
Foto: Erliana Riady/detikcom
Kepala BPIP di makam Bung Karno 

Blitar (SIB)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tanggal 30 Desember sebagai Hari Perdamaian Politik. BPIP menilai, Jokowi berhasil merangkul kekuatan oposisi dan lawan politiknya bersatu membangun Negara Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi, usai ziarah ke Makam Bung Karno (MBK) di Kota Blitar, Rabu (30/12). Rombongan BPIP memang melakukan ziarah napak tilas pemimpin Indonesia yang berperan penting dalam persatuan bangsa. Selain ke MBK, rombongan juga akan berziarah ke makam Gus Dur di Jombang.

Rombongan BPIP datang disambut hujan deras ini tiba di areal MBK sekitar pukul 11.40 WIB. Bacaan Yasin dan selawat nabi kemudian bergema di bangunan cungkup MBK cukup lama. Sebelum membaca Yasin, Prof Yudian tampak tak bisa menahan tangis haru mengenang jasa Ir Soekarno mempersatukan Kebhinekaan Nusantara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Prof Yudian, agenda ziarah BPIP ke makam Presiden RI yang pertama dan keempat ini, tak hanya memiliki signifikansi sebagai peringatan dan apresiasi atas sumbangsih kedua Bung Karno. Tetapi juga mengingatkan periode penting sejarah perdamaian nasional maupun di dunia Islam.

"Ini diakui PBB, Bung Karno dan Bung Hata tercatat dalam sejarah dunia, dua tokoh yang berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang tidak berdarah. Mereka adalah muslim yang berhasil meneladani politik lapangan Rasulullah," tutur Prof Yudian.

Dengan mendeklarasikan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, lanjut dia, Soekarno berhasil menyatukan wilayah dan komunitas dengan beragam latar belakang agama dan budaya. Menjadi satu entitas politik tunggal bernama Republik Indonesia.

Prestasi Bung Karno menyatukan entitas politik secara damai ini, meneladani perjuangan Rasulullah SAW yang berhasil menaklukkan Kota Mekkah dengan semangat rekonsiliasi dan tanpa pertumpahan darah. Peristiwa yang dikenal dengan Fatkhul Makkah ini terjadi pada bulan Desember 629 Masehi.

Prof Yudian menambahkan, pada bulan yang sama, tepatnya 30 Desember, juga bertepatan dengan hari meninggalnya tokoh pluralisme Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Presiden keempat Indonesia ini dikenal sebagai figur penting yang memperjuangkan toleransi beragama dan kesetaraan untuk semua kelompok agama.

"Titik sejarah yang mempertemukan prestasi Soekarno meneladani Rasulullah SAW dalam relasi berbangsa/bernegara. Serta kepemimpinan Gus Dur dalam hubungan antaragama pada tanggal 30 Desember ini patut diperingati sebagai jejak perdamaian Nasional. Dalam konteks itulah ziarah BPIP ke makam Bung Karno dan Gus Dur ini memiliki signifikansi historis," tandasnya.

Menurut Prof Yudian, kedua tokoh pemimpin bangsa ini menunjukkan bahwa toleransi dan perdamaian merupakan pilar penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin bangsa itu juga menunjukkan, bahwa toleransi juga memerlukan syarat, yaitu adanya konsensus. Dalam konteks ke-Indonesia-an, imbuhnya, konsensus itu ditunjukkan oleh penerimaan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur tertib sosial.

"Nah di pemerintahan Pak Jokowi ini, beliau juga mampu meneladani semangat kedua tokoh pemersatu bangsa itu. Yaitu dengan merangkul lawan politiknya, yakni Prabowo diangkat menjadi Menhan. Sementara Sandiaga Uno diangkat menjadi Menteri Pariwisata," tandasnya.

Dia berharap, agenda ziarah ini bisa menjadi momentum untuk menguatkan kembali semangat rekonsiliasi antarelemen bangsa dan memperkokoh perdamaian nasional. Semangat rekonsiliasi dan perdamaian ini terutama dibutuhkan, ketika bangsa tengah menghadapi ujian berat pandemi COVID-19 ini. Ziarah ke makam para tokoh pemimpin bangsa dan pahlawan nasional ini direncanakan akan menjadi agenda tahunan rutin BPIP untuk mengenang jejak perdamaian. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com