* Mendagri Tegur 53 Petahana di Pilkada

Jokowi Sentil Konser Deklarasi Bapaslon Pilkada: Tak Bisa Dibiarkan

* Langgar Protokol Corona Bakal Disekolahkan 6 Bulan, Pelantikan Ditunda

245 view
Jokowi Sentil Konser Deklarasi Bapaslon Pilkada: Tak Bisa Dibiarkan
Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi 
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, protokol kesehatan harus ditegakkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Jokowi menyoroti konser deklarasi bakal pasangan calon.

"Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar," tegas Jokowi dalam ratas yang disiarkan YouTube Setpres, Selasa (8/9).

Jokowi mengaku mengikuti perkembangan pilkada di lapangan. Jokowi tak ingin lagi ada konser deklarasi bapaslon pilkada yang disebutnya dihadiri ribuan orang.

Untuk diketahui, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pohuwato, Gorontalo, Saiful A Mbungia-Suharsi Igirisa (SMS), menggelar konser deklarasi dan menimbulkan kerumunan.

"Karena saya mengikuti situasi di lapangan masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan bakal pasangan calon," ucap Jokowi.
"Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang dihadiri ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa. Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan," tegas Jokowi.

Ditegur
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menegur 53 calon kepala daerah petahana yang maju Pilkada 2020 karena mengabaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Tito mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki akses menegur peserta non-petahana.

"Bahwa Mendagri memberikan teguran keras terhadap 53 petahana. Tapi untuk kontestan yang bukan dari ASN, Kemendagri tidak memiliki akses memberikan sanksi kepada mereka. Untuk itulah, Bawaslu sudah melakukan. Saya lihat Bawaslu daerah sudah melakukan peneguran," kata Tito seusai rapat terbatas yang disiarkan di saluran YouTube Setpres, Selasa (8/9).

Teguran kepada 53 calon kepala daerah petahana karena mereka melanggar ketentuan seperti arak-arakan saat mendaftarkan diri ke KPU hingga memancing kerumunan di acara seperti konser. Teguran ini juga sudah ditembuskan kepada gubernur di masing-masing daerah.

"Dari Kemendagri memiliki akses memberikan punishment terhadap kontestan yang ASN, misalnya kepala daerah petahana. hari ini, sudah 53 kepala daerah petahana yang ikut berkontestasi dan melakukan kerumunan sosial itu kami berikan teguran kepada mereka. Teguran. Nanti implikasinya ada," ujar Tito.

Tito mengatakan, aturan mengenai protokol kesehatan Covid-19 selama Pilkada sudah diatur dalam PKPU. Namun waktu sosialisasi disebutnya mepet karena baru diundangkan pekan ini.

"Artinya waktu sosialisasi sangat mepet sekali, 2-3 hari. kami melihat bahwa kemungkinan besar terjadinya kerumunan massa ada 2 faktor. Bisa terjadi karena memang sudah diketahui. Ketua Bawaslu sudah menyampaikan, KPU juga sampaikan PKPU kepada jajaran masing-masing," ujar Tito.

Di samping itu, Tito menduga bisa saja peserta dan parpol pendukung sudah mengetahui PKPU tersebut, tetapi tetap mengabaikannya. Sehingga, mereka tetap melakukan 'show off'.

"Dari Bawaslu daerah sudah sampaikan surat kepada parpol pendukung paslon, sehingga kemungkinan kontestan sudah tahu aturan ini, parpol sudah tahu, tapi mungkin sengaja mau show off force. Unjuk kekuatan, sehingga aturan Covid-19 yang diatur PKPU itu dilanggar," ucap Tito.

Kaji Tunjuk Pjs
Untuk itu, Tito mempertimbangkan menunjuk pejabat sementara (Pjs) langsung dari Kemendagri di pilkada yang diikuti petahana.
"Pada masa kampanye tanggal 26 September-5 Desemberi itu 71 hari, beberapa daerah yang kami anggap bahwa petahananya yang ikut bertanding dan kemudian melakukan pelanggaran, berpotensi atau berkali-kali melakukan pelanggaran, seperti kasus yang di Bulukumba misalnya... ini saya terus terang saja saya sampaikan, Bulukumba, Pohuwato yang ada konser segala macam," kata Tito.

Petahana yang mengikuti pilkada bakal cuti selama masa tahapan kampanye. Bakal ada pjs di daerah tersebut.
Tito menjelaskan penunjukan Pjs bisa dari provinsi setempat atau dari Kemendagri pusat. Demi menekan penyebaran Corona, Tito mempertimbangkan betul menunjuk Pjs dari Kemendagri, bukan provinsi. "Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur. Pada masa itu mereka cuti 71 hari dan menurut aturan penggantinya dapat dari provinsi atau dapat ditentukan oleh Mendagri," sebut Tito.

"Saya berpikir mempertimbangkan untuk menunjuk Pjsnya dari Kemendagri, jadi bukan dari daerah, dari pusat, supaya bisa mengendalikan kampanye di daerah itu sesuai dengan protokol Covid. Ini akan kami lakukan secara tegas," imbuh Tito.

Disekolahkan 6 Bulan
Tito Karnavian membuka opsi menunda pelantikan bagi pasangan calon yang menang Pilkada 2020, tetapi 3 kali atau lebih melanggar protokol Covid-19. Selama pelantikan ditunda, pasangan calon akan disekolahkan.

"Selain kami beri teguran, kami ingatkan kalau ada dalam catatan Bawaslu terjadi 3 kali pelanggaran atau lebih oleh 1 kontestan dan kontestan itu terpilih sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, presiden dapat memerintahkan mendagri untuk menunda pelantikan selama 6 bulan dan mereka disekolahkan dulu," kata Tito seusai rapat terbatas itu.

Kemendagri akan menyiapkan jaringan IPDN kepada pasangan calon pemenang Pilkada, tetapi melanggar protokol kesehatan Covid-19. Tito mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Kami siapkan jaringan IPDN untuk jadi pemimpin yang baik. Tolong disampaikan ke publik bahwa Kemendagri akan dapat memberikan sanksi atau mempertimbangkan sanksi kepada kontestan yang berkali-kali melanggar protokol Covid-19, maka pelantikannya ditunda dan disekolahkan," kata Tito.

Pelanggaran yang dilakukan pasangan calon juga berdasarkan catatan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Aturan soal protokol kesehatan selama Pilkada 2020 sudah tercantum dalam peraturan KPU.

Jelaskan
Tito Karnavian juga angkat bicara mengenai surat telegram yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis. Tito menjelaskan Telegram Kapolri terkait arahan menunda proses hukum peserta Pilkada itu untuk menjaga netralitas.
Tito menjelaskan maksud Kapolri mengeluarkan telegram itu adalah untuk menjaga netralitas Polri agar tidak dijadikan sebagai 'alat' menyerang lawan politik di Pilkada.

"Sebagai mantan kapolri, dan juga pernah menangani Pilkada, Pilpres, dan lain-lain, sekaligus juga kami pernah pengalaman 2 kali kapolda, menghadapi beberapa Pilkada. Dan juga dalam konteks sebagai Mendagri, kami melihat bahwa langkah penundaan terhadap kepala daerah itu saya kira lebih banyak baiknya daripada negatifnya. Lebih banyak positifnya, kenapa? Karena persoalan yang ditangani oleh Polri itu sangat banyak sekali," ujar Tito.

Dia lantas membandingkan KPK dengan Polri. Menurut Tito, Polri tidak bisa dibandingkan dengan KPK karena KPK hanya mengurusi perkara sebatas korupsi saja, sedangkan Polri itu mengurusi banyak kasus. "Spectrum kasus yang ditangani mulai dari Tipidum, dan Tipidsus. Kalau KPK memang spesifik mengenai tetap menangani kasus-kasus korupsi, kita tahu ini extraordinary, sesuatu yang luar biasa, kejahatan luar biasa untuk Tipikor," jelas Tito.

Tunda Pelantikan
Kemengdagri juga mempertimbangkan opsi menunda pelantikan bagi pemenang Pilkada 2020 yang terbukti melanggar protokol Covid-19. Opsi ini dilakukan untuk memastikan keseriusan paslon dalam ikut menyelesaikan penanganan Covid.
"Opsi ini untuk memastikan keseriusan para paslon, termasuk stakeholder lainnya seperti parpol pengusung dalam turut mencegah dan membantu penyelesaian penanganan wabah Covid-19," ujar Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9).

Opsi ini, disebut muncul dan mendapatkan sambutan positif dalam rapat koordinasi antara Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. Kastorius mengatakan kepatuhan para paslon hingga pendukung juga telah tercantum dalam peraturan KPU (PKPU). "Selain itu, kepatuhan para paslon, timses dan massa pendukungnya terhadap protokol kesehatan aman Covid-19 mutlak diperlukan sebagaimana tercantum dalam PKPU dan juga aturan lainnya sehingga memang tidak ada pilihan kecuali menjalankannya," tuturnya. (detikcom/d)
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com