Jokowi Soroti Banyak Kegiatan Abai Prokes

* RI Harus Bisa Cegah Corona di Libur Natal dan Tahun Baru

123 view
Jokowi Soroti Banyak Kegiatan Abai Prokes
Foto: ANTARA
Ilustrasi pariwisata di Bali saat pandemi COVID-19.
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat mengenai evaluasi PPKM. Salah satu yang disorot Jokowi yaitu terkait sudah banyaknya kegiatan yang mengabaikan protokol kesehatan.

Arahan Jokowi itu disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (18/10). Salah satu kegiatan yang disebut mengabaikan prokes yaitu pernikahan.

"Presiden tadi mengingatkan juga sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang agak mengabaikan protokol kesehatan, baik itu di pernikahan maupun di tempat ... atau pun kegiatan-kegiatan lain," ujar Luhut.

Luhut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Dia mengingatkan soal kemungkinan gelombang ke-3 pandemi Covid-19.

"Kami sekali lagi mengimbau agar seluruh masyarakat patuh, karena kita masih berjaga-jaga terhadap kemungkinan gelombang 3 yang mungkin terjadi pada Natal tahun baru yang akan datang. Jadi semua harus berhati-hati," ujar Luhut.

Berstatus Endemi
Lebih lanjut Luhut mengatakan, RI harus bisa mencegah kasus Corona di masa libur Natal dan Tahun Baru. Jika berhasil, Indonesia bisa masuk status endemi.

"Presiden kembali menekankan kepada kami semuanya agar betul-betul berhati-hati dan menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga akibat libur Natal dan tahun baru," ujar Luhut.

"Oleh karena itu, kami akan melakukan beberapa kali rapat untuk persiapan itu, terutama mendorong penggunaan PeduliLindungi dan vaksinasi," ujar Luhut.

Jika berhasil dicegah, lanjut Luhut, status pandemi di Indonesia bisa berubah jadi endemi.

"Kalau ini terjadi saya kira kita akan bisa bagus, dan kalau kita bisa melampaui Nataru (Natal dan tahun baru) ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi. Karena pada waktu itu saya kira kita harapkan terdapat obat antivirus ini," kata Luhut.

Luhut yakin Indonesia mampu keluar dari pandemi. Dia mengatakan seluruh lapisan masyarakat harus kompak dalam penanganan Covid.

"Keberhasilan kita mengendalikan varian Delta hingga saat ini menegaskan bahwa Indonesia bisa mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan ke depan, jika kita melakukannya secara kompak. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama, bahu membahu terus menjaga agar Covid-19 tidak kembali melonjak. Tetap gunakan masker, ajak keluarga, saudara, dan teman-teman yang belum divaksin untuk segera divaksin, dan jangan lupa untuk terus secara disiplin menggunakan Peduli Lindungi," kata Luhut.

Terus Membaik
Luhut menyampaikan situasi Covid-19 terus membaik. Salah satu indikatornya adalah tingkat kematian di berbagai provinsi kawasan Jawa-Bali sudah mencapai 0 pada waktu belakangan ini.

"Situasi yang terus membaik juga tercermin dari kasus kematian di beberapa provinsi Jawa-Bali yang mencatat nol kematian akibat Covid-19," kata Luhut.

"Hingga saat ini, situasi pandemi Covid-19 terus terkendali pada tingkat yang rendah. Kasus konfirmasi Indonesia dan Jawa-Bali masing-masing telah turun hingga 99% dari kasus puncaknya pada 15 Juli lalu," kata Luhut.

Indikatornya adalah sebagai berikut:
Kasus konfirmasi Indonesia dan Jawa Bali masing-masing turun hingga 99% ketimbang 15 Juli lalu.

Tersisa 20 ribu kasus aktif nasional, jauh menurun ketimbang 570 ribu kasus aktif pada puncak varian Delta.
Kurang dari 8.000 kasus aktif di Jawa-Bali.

Kematian Covid-19 di DKI, Jawa Barat, DIY, Bali: 0 kematian. Di provinsi lain: kurang dari 5 kematian per hari.

"Namun langkah akselerasi tetap perlu dilakukan karena saat ini cakupan vaksinasi lansia Jawa Bali baru mencapai 43%. Kita ingin cakupan vaksinasi lansia dapat mencapai 70%," kata Luhut.

Diperpanjang
Pemerintah memastikan PPKM tetap diperpanjang di Indonesia. Ada perubahan level PPKM daerah, termasuk di Jawa-Bali.
"Mulai besok akan ada 54 kabupaten/kota di level 2, 9 kabupaten kota di level 1," kata Luhut.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya sudah menetapkan bahwa syarat vaksinasi menjadi salah satu parameter penentuan level PPKM suatu daerah. Salah satu daerah yang jadi sorotan soal vaksinasi adalah aglomerasi Jabodetabek.

"Sebagian besar kabupaten kota di wilayah Jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di Kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target," papar Luhut.

Ada perkembangan baru terkait kebijakan ini, yaitu mengenai wilayah aglomerasi. Pemerintah mengeluarkan kondisi Bogor dan Tangerang dari penilaian wilayah aglomerasi Jakarta.

"Tadi presiden memberikan arahan agar tidak menahan terus kabupaten yang lain maka Bogor Tangerang dikeluarkan dari Jabodebek," ucapnya.

"Syarat vaksinasi kabupaten kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kabupaten kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level," tegas Luhut. (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com