Jokowi Teken Perpres Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025


210 view
Jokowi Teken Perpres Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025
Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi

Jakarta (SIB)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025. Perpres itu mengatur terkait pihak yang ditunjuk menjadi panitia nasional RANHAM.


Perpres RANHAM ini diteken Presiden Jokowi pada 8 Juni 2021. Perpres RANHAM ini memuat 4 sasaran strategis:


Pasal 3

(1) RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran:

a. perempuan;

b. anak;

c. penyandang disabilitas; dan

d. Kelompok Masyarakat Adat.


(2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan RANHAM dan/atau kebijakan pemerintah.


(3) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.


Sementara itu, aturan mengenai panitia nasional RANHAM tertuang dalam pasal 4. Itu terdiri dari Menkum HAM hingga Mendagri.


Pasal 4

(1) Dalam rangka menyelenggarakan RANHAM dibentuk Panitia Nasional RANHAM.


(2) Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan

e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.


(3) Panitia Nasional RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.


Adapun tugas dari panitia nasional RANHAM itu yaitu merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, panitia juga harus menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Presiden. (detikcom/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com