Jubir Menko Marves Nyatakan Dokumen PPKM Darurat yang Beredar Masih Usulan

* Legislator PDIP Wanti-wanti Politisi Pengkritik Luhut Pimpin PPKM Darurat

320 view
Jubir Menko Marves Nyatakan Dokumen PPKM Darurat yang Beredar Masih Usulan
(Herdi Alif Al Hikam/detikFinance)
Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi 
Jakarta (SIB)
Juru bicara (Jubir) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, buka suara terkait dokumen PPKM darurat Jawa-Bali. Jodi menyebut dokumen tersebut baru sebatas usulan.

"Belum (keputusan), itu kan masih usulan. Usulan waktu itu dari Pak Menko (Luhut) ke Presiden," kata Jodi kepada wartawan, Rabu (30/6).

Jodi menyebut PPKM darurat merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut, kata dia, hanya mengusulkan untuk menjadi bahan pertimbangan Jokowi.

"Ya nanti keputusannya tergantung Presiden. Presiden kan menerima berbagai masukan dari berbagai pihak," ucap Jodi.
Dia yakin Jokowi akan segera mengeluarkan keputusan terkait PPKM darurat itu. Jodi meminta semua pihak menunggu apa yang menjadi keputusan Presiden Jokowi.

"Kita tunggu pengumuman resmi dari Presiden, ya," ujarnya.

Usulan PPKM Darurat
Pemerintah bakal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat seluruh Jawa-Bali. Penerapan PPKM darurat ini diusulkan berlaku pada 3-20 Juli 2021.

Berdasarkan dokumen berjudul 'Intervensi Pemerintah dalam Penanganan Covid19', ada 15 poin aturan yang bakal diterapkan selama PPKM darurat berlaku. Pemerintah menargetkan penurunan tambahan kasus Covid-19 selama penerapan PPKM darurat.

"Periode Penerapan PPKM Darurat: 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian <10ribu/hari," demikian bunyi usulan penerapan PPKM darurat, seperti dalam dokumen yang diterima, Rabu (30/6).

Dari 15 poin usulan, salah satunya terkait operasi perkantoran. Selama PPKM darurat berlaku, seluruh kegiatan perkantoran, kecuali yang non-esensial, harus dilakukan dari rumah atau work from home (WFH).

"100% Work from Home untuk sektor non essential," begitu bunyi salah satu poinnya.

Bukan hanya perkantoran yang terdampak PPKM darurat. Selama PPKM darurat, mal-mal juga harus tutup.

Wanti-wanti
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo balik mengkritik politisi yang mempersoalkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin PPKM darurat. Rahmad heran dengan pihak yang mengkritisi penunjukan Luhut.

"Jadi saya kira Pak Luhut sudah teruji soal kepemimpinan, baik soal pemerintahan, baik dari militer, baik koordinasi dengan para pangdam, koordinasi dengan kepolisian, itu kan yang dibutuhkan, dan itu ada di diri Pak Luhut," kata Rahmad kepada wartawan, Rabu (30/6).

"Kita ingat bersama waktu itu Pak Presiden juga memberikan penugasan untuk Pak Luhut berkoordinasi dengan para pangdam dan juga dengan kapolda. Ternyata juga cukup bagus, cukup berhasil. Artinya waktu itu bisa dikendalikan untuk paparan yang dari naik bisa diturunkan," imbuhnya.

Rahmad menegaskan yang saat ini mesti disoroti bukan soal siapa yang memegang komando PPKM darurat. Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah penerapan aturan PPKM darurat.

"Kepemimpinan tidak perlu lah kita persoalkan. Ini adalah satu aturan kebijakan, yang harus diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan, bagaimana agar seluruh pihak, semua bergotong royong dengan seluruh masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri untuk bersatu padu mengendalikan Covid-19. Aturan ada, kalau tidak diterjemahkan, kalau tidak dijalankan dengan baik, terjadi bolong-bolong, terjadi pembiaran, kan sama saja," papar Rahmad.

Lebih lanjut, Rahmad menilai kritik atas keputusan penunjukan Luhut kontra produktif terhadap penanganan Covid-19 di Tanah Air. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengajak semua pihak bersatu menangani pandemi.

"Bukan soal kepemimpinan, soal siapa yang memimpin, kan jadi lucu mengkritik soal pemimpin yang akan menahkodai. Jadi seperti anak-anak, menjadi kontra produktif, menjadi pembicaraan banyak orang sehingga rakyat berkomentar hal-hal yang kontra produktif, sehingga jelek. Ayolah kita bersatu," sebut Rahmad.

"Ingat, para politisi untuk berhati-hati komentar. Ciptakan energi positif. Kasihan rakyat bila asal bicara," sambung dia.
Sebelumnya, penunjukan Luhut untuk memegang komando PPKM darurat mendapat sorotan dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Mardani mengatakan Luhut cukup dipandang keren oleh Jokowi.

"Pak Luhut ini keren di mata Pak Jokowi. Wajar nyebar itulah 4 L (Luhut Lagi-Luhut Lagi)," kata Mardani, kepada wartawan.
Tapi, menurut Mardani, tidak ada hasil yang memuaskan. Dia menyebut angka positivity rate saat ini masih tinggi. Mardani lantas menyinggung di mana sentuhan magic Luhut.

"Tapi, fakta positivity rate kita tinggi adalah kenyataan. Data bahwa ekonomi kita masih belum normal ada datanya di BPS. Bahkan antrian panjang di banyak RS kita dapat terlihat dalam foto-foto yang tersebar. Jadi di mana sentuhan magic Pak Luhut?," ujarnya. (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com