Junta Militer Myanmar Tetapkan Pemerintah Bayangan sebagai Kelompok Teroris

* Tolak Kunjungan Utusan ASEAN Sampai Stabilitas Pulih

181 view
Foto: Stringer/REUTERS
Massa bergabung dalam unjuk rasa menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, Selasa (9/2).
Naypyidaw (SIB)
Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing menetapkan pemerintahan bayangan sebagai kelompok "teroris".

Pemerintah bayangan ini dibentuk sebagian besar anggota parlemen dan politikus partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang telah digulingkan.

"Pemerintah Persatuan Nasional" atau NUG adalah nama resmi pemerintahan tersebut, yang sengaja dibentuk untuk melemahkan kekuatan militer. Mereka menggaungkan semangat "kekuatan pertahanan rakyat" untuk melindungi warga sipil yang menghadapi kekerasan militer.

Pada Sabtu (8/5) malam, televisi yang dikelola pemerintah mengumumkan NUG, pasukan pertahanan rakyatnya, dan kelompok afiliasi yang dikenal sebagai Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) diklasifikasikan sebagai "organisasi teroris".

"Kami meminta masyarakat untuk tidak mendukung aksi teroris, memberikan bantuan aksi teror yang mengancam keamanan masyarakat dari CRPH, NUG, dan PDF," kata siaran berita malam itu dikutip AFP, Minggu (9/5).

Pengumuman itu muncul saat ledakan bom sporadis lebih sering meledak di berbagai wilayah Myanmar, terutama di pusat komersial Yangon. Pihak berwenang menyebut ledakan tersebut sebagai bentuk "penghasut".

Junta militer telah menyatakan CRPH dan NUG sebagai "perkumpulan yang melanggar hukum", dan mengatakan warga yang berinteraksi dengan mereka dianggap sebagai pengkhianatan tingkat tinggi.

Namun penentuan sebagai "organisasi teroris" berarti siapa pun yang berbicara dan berhubungan kepada mereka, termasuk jurnalis, dapat dikenakan dakwaan di bawah undang-undang anti-terorisme.

Lusinan jurnalis telah ditangkap sepanjang kudeta tersebut, sementara outlet media telah ditutup dan berbagai izin penyiaran telah dicabut untuk beberapa stasiun TV, menempatkan Myanmar di bawah upaya pemadaman informasi.

Protes berdarah masyarakat Myanmar melawan kekuatan militer telah menewaskan lebih dari 770 jiwa sejak kudeta dilancarkan pada 1 Februari lalu. Militer merasa Suu Kyi dan NLD mencurangi hasil pemilu November 2020, meski sampai sekarang tak ada kebenarannya.
Tolak
Sebelumnya, Junta Myanmar, yang menghadapi protes nasional atas kudeta yang mereka lancarkan untuk menggulingkan pemerintah terpilih tiga bulan lalu, menyatakan tidak akan menyetujui kunjungan utusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sampai dapat membangun stabilitas di negara itu.

Para pemimpin negara-negara ASEAN telah mencapai konsensus tentang lima poin pada pertemuan puncak tentang krisis Myanmar bulan lalu. Pertemuan itu dihadiri oleh perancang kudeta 1 Februari, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Konsensus tersebut mencakup seruan untuk mengakhiri kekerasan, dialog antara militer dan lawan-lawannya, mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan kunjungan utusan khusus ASEAN.

"Saat ini, kami memprioritaskan keamanan dan stabilitas negara," kata juru bicara dewan militer Mayor Kaung Htet San dalam pengarahan yang disiarkan televisi, Jumat (7/5).

"Hanya setelah kami mencapai tingkat keamanan dan stabilitas tertentu, kami akan bekerja sama mengenai utusan itu."
Kaung Htet San menegaskan bahwa junta akan mempertimbangkan saran yang telah dicapai dalam pertemuan ASEAN jika itu membantu visi junta untuk negara.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang memicu kemarahan masyarakat yang tidak mau menoleransi kembalinya kekuasaan militer setelah lima dekade pengelolaan ekonomi yang berantakan dan keterbelakangan.
Protes dan pawai telah berlangsung hampir setiap hari.

Demonstrasi besar terbaru pro demokrasi berlangsung pada Jumat di ibu kota komersial, Yangon, dan protes yang lebih kecil di setidaknya muncul di 10 tempat lain di seluruh negeri.

Pertemuan ASEAN pada 24 April lalu di Jakarta dipuji sebagai keberhasilan oleh mereka yang hadir. Tetapi, kalangan analis dan aktivis tetap skeptis bahwa para jenderal Myanmar akan menerapkan rencana lima poin ASEAN, yang tidak memiliki kerangka waktu atau menyebutkan pembebasan tahanan politik, termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.

Kaung Htet San mengatakan para pemimpin ASEAN telah memberikan saran-saran positif kepada Min Aung Hlaing, tetapi apakah masukan tersebut akan diikuti atau tidak tergantung pada situasi di Myanmar, dan apakah gagasan mereka "membantu visi kami selanjutnya". (Kumparan/Antaranews/Reuters/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com