Jakarta (SIB)
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengkritik kerja pemerintah dalam mengelola bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
KMHDI menilai kesalahan tata kelola BBM subsidi ini akhirnya membuat persoalan BBM makin pelik.
"Kesalahan tata kelola BBM bersubsidi oleh pemerintah selama ini telah membuat persoalan BBM semakin pelik. Subsidi dan kompensasi malah justru lebih banyak diterima atau dinikmati oleh kelompok mampu. Sementara kelompok miskin yang tidak mampu hanya menikmati sedikit," ujar Ketua Presidium KMHDI, I Putu Yoga Saputra, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9).
Putu Yoga menuturkan KMHDI telah membuat kajian strategis atas rencana kenaikan BBM subsidi ini. Kesimpulannya, menurut KMHDI, wacana kenaikan BBM bersubsidi tak mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat yang baru mulai pulih.
"Berdasarkan Kajian strategis atas wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang dikeluarkan PP KMHDI, menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak mempertimbangkan situasi ekonomi rakyat yang baru saja bangkit karena adanya kondisi transisi dari pandemi menuju endemi," ungkap Putu Yoga.
Untuk diketahui, KMHDI merupakan bagian dari organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) Cipayung Plus.
Putu Yoga sendiri merupakan salah satu dari 12 perwakilan mahasiswa-pemuda yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (23/3) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
"Lebih lanjut, kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberi dampak langsung bagi rakyat. Hal ini lantaran BBM merupakan komoditi yang dibutuhkan semua masyarakat. Sehingga dengan naiknya harga BBM bersubsidi berimplikasi pada seluruh sektor industri, ekonomi, gerak kehidupan masyarakat," imbuh dia.
KMHDI lalu menyinggung soal oknum di lembaga-lembaga nasional terkait migas.
"Terlebih ada banyak oknum mafia migas yang beroperasi di lembaga-lembaga strategis nasional yang selama ini mencari keuntungan dengan menghisap subsidi BBM yang pada gilirannya membuat rakyat menderita," tutur Putu Yoga.
KMHDI menyeru seluruh kadernya di 34 provinsi untuk menggelar unjuk rasa. Putu Yoga meminta para kadernya menggelar aksi membela hak-hak rakyat kecil.
"Bersamaan dengan momentum diperingatinya HUT KMHDI ke 29. Maka saya menginstruksikan seluruh kader KMHDI turun aksi membela hak-hak rakyat kecil yang terancam terjebak jurang kemiskinan akibat naiknya harga BBM bersubsidi," tegas Putu Yoga.[br]
Berikut 5 poin sikap KMHDI soal wacana kenaikan BBM subsidi:
1. Menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi.
2. Berantas mafia migas yang berdampak pada sulitnya kehidupan rakyat Indonesia.
3. Revisi lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang masih memungkinkan negara mensubsidi operasional korporasi.
4. Bubarkan lembaga-lembaga negara yang tidak berfungsi secara optimal dan membebankan APBN.
5. Tunda proyek strategis nasional yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia dan alihkan untuk subsidi BBM. (detikcom/a)
