KPAI: Kekerasan pada Anak Menurun Setelah Perppu Kebiri Diberlakukan

* IDI Konsisten Tolak Jadi Eksekutor, Silakan Cari Opsi Lain

191 view
Jakarta (SIB)- Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu Elvina menyebutkan, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menurun. Penurunan tersebut terjadi setelah presiden Joko Widodo mengumumkan keberadaan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau yang lebih dikenal dengan Perppu kebiri.

"Tahun 2014 total kasus 5.000, menurun jadi 4.309 kasus di tahun 2015 setelah wacana tentang hukuman kebiri dihembuskan, memang di titik tingginya karena Perppu kebiri diumumkan. Di 2016 sampai April 1.134 kasus yang masuk, menurut data kami," ujar Elvina dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

Ia menambahkan, Perppu ini betul- betul harus memberikan efek jera terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

"Bicara public safety masih jadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Sehingga ada wacana pemberatan hukuman, ini baik," ungkapnya.

Menurutnya, pemberlakuan hukuman kebiri ini sudah diberlakukan di negara-negara lain. Dalam data yang Ia peroleh, pemberlakuan hukuman tersebut berhasil mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap anak.

"Banyak negara yang implementasikan kastrasi kimia. Contoh Korea Selatan. Kastrasi kimia dilakukan di Korea dan berhasil berikan efek jera," kata dia.
KPAI juga meminta anggota dewan segera menyelesaikan pembahasan soal Perppu ini sehingga disahkan menjadi undang-undang.

"Kejahatan seksual adalah masalah signifikan, usaha untuk mencegah residivisme adalah tanggung jawab negara," ujar  Putu Elvina.

Elvina menambahkan, masyarakat harus memandang Perppu ini dengan perspektif korban.

"Kalau kita berpikir secara perspektif pelaku nggak akan selesai Perppu ini. Bicara HAM dan perspektif itu harus berperspektif korban atau anak ini baru jelas," ungkapnya.

Ia menegaskan, harus ada hukuman yang tegas untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ditambahkan dia, hukuman kebiri harus diberlakukan disertai dengan rehabilitasi.

"Kami mendesak untuk mencari pola sistem pembinaan yang komprehensif, untuk menghindari penyaluran hasrat seksual secara imoral," kata Elvina.
"Kebiri mengurangi residivisme, layanan psikotropik yang diberikan secara komprehensif dan simultan akan memberikan efek jera. Saya kira IDI akan setuju," sambung dia.

IDI konsisten menolak
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) konsisten menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. IDI menyebut, menjadi eksekutor dalam penegakan hukum bertentangan dengan etika dalam dunia kedokteran.

"Jadi sebenarnya ketentuan etika kedokteran mulai dulu seperti itu, dokter dalam melakukan tindakan sesuai etika yang ada. karena kita dokter profesi yang menekankan pada pertolongan, kita harus melakukan tindakan dalam rangka memberikan pertolongan. Kalau dalam rangka menghukum nggak kena," ujar Wakil Ketua IDI Daeng Muhammad Faqih di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

Daeng menyampaikan hal tersebut sebelum rapat dengar pendapat dengan komisi VIII DPR RI.

Perhimpunan dokter sedunia pun, kata Daeng, memiliki aturan untuk tidak memperbolehkan seorang dokter melakukan hal-hal yang menghukum menyiksa atau menyakiti. Daeng merekomendasikan pemerintah mencari altenatif eksekutor dari pihak lain jika Perppu No. 1 Tahun 2016 ini nantinya disahkan.

"Ada persoalan kebiri kimia kita sampaikan ke pemerintah. Kalau menurut saya tidak berarti kita menolak atau menerima kita hanya tidak bisa sebagai eksekutor silahkan pemerintah kalau tetap melakukan mencari alternatif eksekutor lain," jelasnya.

Dalam penjelasannya, Daeng menyebut kebiri kimia itu bisa dilaksanakan dalam beberapa cara. Ditambahkan dia, yang paling sederhana kan diminum kalau cuma minum kan tinggal diawasi

" Kalau dalam suntik , suntik tidak perlu menilik keahlian khusus, siapa saja bisa. Bisa dilatih, injeksi bukan keterampilan yang khusus. Jangankan perawat kalau dilatih bisa karena ini berkaitan dengan hukuman," ungkapnya.

"Kalau saya merekomendasikan pelayan pada fasilitas kesehatan," imbuhnya.

Daeng meminta pemerintah untuk menghormati sikap IDI ini. "Etika adalah hal krusial di profesi kedokteran jangan sampai etika itu ada alasan kemudian dokter melanggar etika. Di kedokteran akan berat," tegasnya. (detikcom/d)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com