KPK Bawa 5 Boks Usai Geledah Gedung Patra Jasa Terkait Korupsi Bansos Corona


223 view
KPK Bawa 5 Boks Usai Geledah Gedung Patra Jasa Terkait Korupsi Bansos Corona
Farih/detikcom
Penyidik KPK membawa 5 boks usai geledah Gedung Patra Jasa terkait kasus korupsi bansos Corona.
Jakarta (SIB)
KPK mendatangi gedung Patra Jasa, Jakarta, untuk menggeledah dua kantor perusahaan, yakni PT ANM dan PT FMK, tersebut terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Penyidik KPK terlihat membawa 5 boks usai melakukan penggeledahan.

Pantauan, Jumat (8/1) sekitar pukul 16.05 WIB, penyidik meninggalkan tempat penggeledahan. Penyidik membawa 5 boks tersebut usai menggeledah selama 6 jam.

Selain membawa 5 boks, penyidik KPK terlihat membawa 1 koper berwarna hitam. Penggeledahan kali ini juga tampak didampingi oleh aparat kepolisian.

Belum diketahui apa saja isi dalam koper dan boks yang dibawa KPK. Boks dan koper itu kemudian dibawa penyidik dimasukkan ke mobil.

Seperti diketahui, KPK menjerat mantan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona. Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang-lebih sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," imbuh Firli.

Periksa
Penyidik KPK juga memeriksa tersangka penyuap mantan Menteri Kelautan dan Periksanan Edhy Prabowo dalam kasus ekspor benih lobster atau benur. KPK mendalami soal pertemuan Edhy dengan penyuap yang membahas perizinan ekspor.

Penyuap itu yakni tersangka Suharjito (SJT).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Suharjito diperiksa pada Kamis (7/1) kemarin. Terhadap Suharjito, KPK mengkonfirmasi soal aktifitas PT DPP terkait perijinan ekspor benih lobster di KKP.

"Didalami juga dugaan adanya pertemuan tersangka SJT dengan EP selaku Menteri KKP yang membicarakan masalah pengajuan izin ekspor oleh PT DPP," kata Ali, kepada wartawan, Jumat (8/1).

Ali mengatakan KPK juga mendalami terkait dugaan adanya pemberian uang oleh Suharjito kepada Edhy. Uang itu diserahkan kepada Edhy melalui Safri (SAF), stafsus Edhy Prabowo, sebagai perantara.

"Termasuk mengenai dugaan adanya pemberian uang oleh tersangka SJT kepada EP melalui staf pribadinya SAF terkait pengurusan perijinan dan pengiriman benih lobster di KKP," ujar Ali.

Dalam perkara ini, KPK menjerat Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam jabatannya sebagai Menteri KKP. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Selain Edhy, ada enam orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka.

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

KPK menduga suap untuk Edhy Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edhy Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS), seperti jam tangan Rolex, tas LV, dan baju Old Navy. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com