KPK Gandeng Kementerian ATR/BPN Cegah Mafia Tanah

* Mafia Tanah Berpotensi Masuk Pengadilan, KY Diminta Turun Tangan

152 view
KPK Gandeng Kementerian ATR/BPN Cegah Mafia Tanah
Ari Saputra/detikcom
Lili Pintauli Siregar
Jakarta (SIB)
KPK serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pengkajian setelah menerima banyaknya keluhan soal kasus mafia tanah. Pencegahan itu dilakukan melalui kajian sistem pengelolaan administrasi penerbitan sertifikat tanah dan kajian pelayanan publik terkait pengukuran tanah untuk kepastian hukum.

Kesepakatan ini diawali pertemuan awal pada Rabu (13/10) yang membahas kajian tindak pidana korupsi pada bidang pertanahan. Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

"Hal ini menjadi tugas monitoring terkait kajian sistem pengelolaan administrasi untuk lembaga negara dan lembaga pemerintahan," kata Lili dalam keterangan tertulis, Jumat (15/10).

Lili menyebut kajian sistem pengelolaan pertanahan kali ini berfokus pada pendaftaran, pengukuran, serta penyelesaian sengketa dan konflik. Tercatat sejak 2017 hingga 2021 ada 841 keluhan terkait dengan pertanahan yang diterima KPK.

"Isu ini juga menjadi substansi yang sangat tinggi jika kita lihat, termasuk di pengadilan tipikor, PTUN, isu ini juga menjadi salah satu yang sering disengketakan," ujar Lili.

Sofyan menyambut baik upaya KPK dalam menertibkan tata kelola pertanahan ini. Dia juga setuju bahwa problematika pengelolaan pertanahan harus segera dibenahi.

"Ada dilema besar dan pengawasan yang kurang dan tidak terlalu efektif, sehingga jutaan hektar HGU dan HGB yang diberikan kurang sesuai. Tetapi kita juga tidak punya kapasitas dan mandatory untuk mengawasi," ujar Sofyan.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan kerja sama dengan dengan beberapa instansi di pemerintah pusat dan daerah serta BUMN/BUMD dalam penataan tata kelola bidang tanah sebagai salah satu upaya penyelamatan aset negara.

Lebih lanjut, Lili berharap langkah awal ini dapat menimbulkan sistem pengarsipan pertanahan didorong yang bisa terdigitalisasi. Hal itu guna menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang supaya tidak semakin menyulitkan penegakan hukum saat proses pembuktiannya dan dapat menutup celah korupsi di sektor ini.

Masuk Pengadilan
Sementara itu, Dekan FH Universitas Tarumanagara (Untar) Jakarta, Prof Ahmad Sudiro, menyatakan oknum lembaga peradilan, seperti hakim dan panitera, termasuk ke dalam pihak yang sangat potensial terlibat dan merupakan bagian dari mafia peradilan. Untuk itu, Komisi Yudisial (KY) harus secara aktif memantau persidangan kasus-kasus pertanahan. Sebab, KY adalah lembaga yang diberi kewenangan Konstitusional untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

"Mafia tanah yang secara terstruktur dan sistematis melakukan berbagai akrobat untuk menguasai hak atas tanah dengan berbagai modus, misalnya pemalsuan dokumen (untuk hak), mencari legalitas di pengadilan, pendudukan ilegal/tanpa hak (wilde occupatie), rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah," kata Prof Amad Sudiro kepada wartawan, Jumat (15/10).

Lebih lanjut, Amad Sudiro menyampaikan bahwa keberadaan mafia tanah ini membahayakan kepentingan rakyat dan negara dalam tata kelola pertanahan. KY harus memantau dan mengawasi hakim-hakim yang memeriksa kasus pertanahan, agar peradilan yang bersih dapat terwujud.

"Jangan sampai mafia tanah bekerja sama dengan oknum pengadilan untuk merampas hak-hak atas tanah yang bukan menjadi miliknya dengan menggunakan instrumen hukum putusan pengadilan," ujar Prof Ahmad Sudiro.

Peranan KY sangat vital untuk mewujudkan peradilan bersih dalam kasus-kasus pertanahan yang sangat meresahkan.

"Sebagai garda terakhir penegakan hukum dan keadilan maka peradilan yang bersih dari intervensi mafia tanah, harus menjadi concern dari KY, termasuk juga Badan Pengawasan MA," pungkas Ahmad Sudiro. (detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com