KPK Ingatkan Kepala Daerah Sergai dan Binjai Benahi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

* Pantau Pemda untuk Cegah Tindak Pidana Korupsi

151 view
Istimewa
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, berbicara dalam Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kantor Bupati Sergai, Selasa (27/4/2021).
Medan (SIB)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengingatkan Bupati Serdang Bedagai dan Wali Kota Binjai serta jajarannya membenahi tata kelola pemerintahan daerah di wilayah kerjanya masing-masing.

"Kita ingin membantu dan memantau pemerintah daerah untuk dapat mencegah tindak pidana korupsi," tegas Lili.

Disebutnya, kalau pihaknya tiada henti-hentinya mengingatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pemberantasan korupsi.

"Kita berharap orang menjadi takut melakukan korupsi. Selain itu, kami meminta ada pembenahan sistem di internal pemerintah daerah," harap Lili.

Imbauan itu disampaikannya saat bertatap muka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, yang berlangsung secara bergantian dimulai di Kantor Bupati Serdang Bedagai lalu di Kantor Wali Kota Binjai, Selasa (27/4).

Disebutnya, pembenahan tata kelola pemerintahan daerah, terdapat dalam 8 fokus area yang didorong KPK.

Kedelapan fokus area itu terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan keuangan desa tercakup dalam aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Total skor MCP Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2020 adalah 54 %.Skor ini relatif menurun dibandingkan nilai MCP Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2019, yang dapat mencapai skor 87 %.

Rincian skor MCP Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2020 masing-masing adalah perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 73,1 %, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebesar 49,7 %, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebesar 51,6 %, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 46,1 %, manajemen ASN sebesar 57,7 %, optimalisasi pajak daerah sebesar 51,1 %, manajemen aset daerah sebesar 56,7 %, dan tata kelola dana desa sebesar 33,1%.

Sesuai skor MCP tersebut, KPK mendorong Bupati Serdang Bedagai untuk memberi perhatian kepada beberapa fokus area yang skornya di bawah 60 % yaitu area PBJ, PTSP, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. Target MCP di tahun 2021 ini minimal adalah 85 %.

Selain itu, total skor MCP Kota Binjai di tahun 2020 adalah 44 % Skor ini pun terlihat menurun ketimbang skor MCP Kota Binjai di tahun 2019, yang mencapai skor 66 %.

Rinciannya, skor MCP Kota Binjai di tahun 2020 masing-masingnya adalah pada area perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 50,5 %, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 28,3 %, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 37,8 %, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 66,6 %, manajemen ASN 42,5 %, optimalisasi pajak daerah 33,4 %, dan manajemen aset daerah 48,7 %.

Sesuai skor MCP itu, KPK mendesak Wali Kota Binjai untuk serius membenahi beberapa fokus area yang skornya di bawah 60 %, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, PBJ, PTSP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah.

Selanjutnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK Azril Zah menambahkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh KPK, pajak daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020 turun sebanyak 15 % dari tahun 2019.

Lalu, realisasi pelunasan piutang pajak Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2020 mencapai Rp61 miliar, dimana sisa saldo piutang pajaknya adalah Rp52 miliar.

Terkait manajemen aset di Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat ada total 585 bidang tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, di antaranya yang sudah bersertifikat mencapai 448 bidang.

Di samping itu, bidang tanah yang sudah diukur dan sedang dalam proses permohonan sertifikasi di Kantor Pertanahan sebanyak 16 bidang. Sedangkan, tanah yang belum bersertifikat 121 bidang.

Di sisi lain, terkait regulasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Binjai, tercatat,sudah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Binjai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemkot Binjai, Perwal Nomor 46 Tahun 2018 tentang LHKPN di Lingkungan Pemkot Binjai, dan Perwal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkot Binjai. Juga, Perwal Nomor 23 tahun 2018 tentang Kode Etik ASN di lingkungan Pemkot Binjai.

Terkait manajemen aset, Pemkot Binjai mencatat telah ada sebanyak 324 bidang tanah yang telah bersertifikat hingga 31 Desember 2021. Sementara itu, target usulan sertifikat tanah dari Pemkot Binjai tahun 2021 sebanyak 50 bidang tanah atau persil.

Sebagai penutup, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya dan Walikota Binjai Amir Hamzah secara umum menyatakan berkomitmen untuk terus melaksanakan rencana aksi MCP serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Kedua Kepala Daerah yakin dan percaya dengan koordinasi dan kerja sama dengan semua pemangku-kepentingan, termasuk dengan adanya pemantauan KPK, pihaknya dapat meminimalisir potensi tindak pidana korupsi. (A1/rel/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com