KPK Minta Masyarakat Tak Antusias Pada OTT: Tak Selesaikan Permasalahan


129 view
KPK Minta Masyarakat Tak Antusias Pada OTT: Tak Selesaikan Permasalahan
Foto: Denita br Matondang-Kumparan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Polda Bali. 
Jakarta (SIB)
Indikator Politik merilis tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merosot. Dalam survei tersebut, KPK menempati posisi keempat sebagai lembaga yang paling dipercayai publik di bawah TNI, Presiden dan Polri.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, meminta kinerja pemberantasan korupsi tidak dinilai hanya dari sektor penindakan saja. Seperti jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan.

Terlebih, kata Alex, kegiatan OTT tidak menyelesaikan pemberantasan korupsi.

"Sekali lagi keberhasilan pemberantasan korupsi tidak diukur dari banyaknya orang yang dipenjara atau diproses hukum kemudian dipidana, bukan itu ukurannya," kata dia saat mengunjungi Polda Bali, Senin (4/10).

"Jadi kami sebetulnya juga berharap masyarakat tidak begitu antusias ketika seolah-olah KPK melakukan OTT ini masyarakat merasa terhibur. Ini kan satu sisi kita melihat kalau rasa-rasanya seperti ini terus, melakukan OTT-OTT itu tidak akan menyelesaikan persoalan dan itu faktanya," sambung dia.

Ia mengatakan KPK tetap berkomitmen memberantas korupsi namun sejalan dengan visi pemerintah seperti halnya polisi dan jaksa. Hal ini dipertegas melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Komitmen pemberantasan korupsi, kata Alex, berfokus pada pencegahan korupsi pada penyelenggara negara dan penyelesaian perkara di luar meja hijau.

Dia pun kembali bicara soal OTT yang kerap berulang dan tak menyelesaikan masalah korupsi. Saat ini, kata dia, hal tersebut tengah dikaji penyebabnya.

"Pasti ada sesuatu yang salah, kenapa kita sering melakukan OTT terhadap kepala daerah misalnya? itu yang sedang kita kaji, dimanakah persoalannya? Misalnya mahalnya biayanya sebagai kepala daerah dan itu fakta," kata dia.

"Dan itu didukung fakta bahwa masyarakat begitu permisif ketika menerima sesuatu dari kepala daerah atau caleg untuk memilih seseorang, kan seperti itu yang terjadi," pungkas dia.

Adapun survei Indikator Politik ini digelar pada 17-21 September 2021 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.

Survei terhadap 1.200 responden itu dilakukan melalui telepon karena situasi pandemi. Margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. (kumparan/a)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com