* Pengacara SYL Diperiksa Selama 6,5 Jam

KPK Sita Rp 30 Miliar Dari Rumah Mentan SYL

* Rumah Seorang Tersangka Digeledah, Uang Ratusan Juta Disita

379 view
KPK Sita Rp 30 Miliar Dari Rumah Mentan SYL
(Foto: Forum Keadilan/Ari Kurniansyah)
BERI KETERANGAN: Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat memberikan keterangan terkait penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian SYL kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/10). 
Jakarta (SIB)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, total uang yang diamankan dari rumah dinas Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sekitar Rp30 miliar.
Penggeledahan dilakukan pada Kamis 28 September hingga Jumat 29 September 2023. Selain uang, diketahui tim penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api.
"Jumlahnya lumayan besar, kurang lebih Rp30 miliar. Juga dugaan senjata api yang juga sudah diserahkan kepada Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (2/10).
Ali mengatakan, tim penyidik bakal mengonfirmasi temuan uang itu kepada para saksi untuk memperkuat dugaan uang tersebut berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani KPK.
"Ke depan perlu kami lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi," kata Ali.
Ali berharap semua pihak kooperatif terhadap proses hukum dan bersedia memberikan keterangan saat dibutuhkan tim penyidik.
Namun Ali belum memastikan kapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dipanggil untuk diperiksa.
"Nanti pemanggilan saksi-saksi seperti biasa setiap hari kami update perkembangan dari pemanggilan saksi ataupun siapa pun yang berhubungan dengan perkara ini, jadi sabar ditunggu dulu," terangnya.
Pasal Berlapis
KPK menetapkan tiga pasal berlapis dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menurut Ali Fikri, pasal-pasal tersebut ditetapkan tim penyidik atas pengembangan kasus yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Informasi terakhir dari tim penyidik, sudah ditetapkan pasal-pasal lain, yaitu pasal dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, dan pemerasan dalam jabatan," ujar Ali.
Meski demikian, Ali belum merinci soal nilai gratifikasi yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi di Kementan. Ia berjanji akan memberi tahu perkembangannya lebih lanjut ke depannya.
"(Nilai gratifikasi) nanti kami update, ya, mengenai secara teknis lebih lanjut perkara dan sebagainya nanti sambil berjalan, karena ini kan masih berproses, begitu ya," tuturnya.
Awalnya, KPK hanya mengenakan pasal 12 e UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Sebelumnya, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait sejumlah kasus dugaan korupsi Kementan. Ketiga orang tersebut yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Kemudian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. "Ya sudah jadi tersangka," kata sumber saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka ketiganya, Jumat (29/9).
Sementara itu, Ali Fikri menjawab diplomatis saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka tersebut.
Ali menerangkan bahwa pihaknya saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan kasus yang sedang disidik.
"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses penyidikan cukup dilakukan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi terpisah.
Diperiksa
Sementara itu, Pengacara Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz dipanggil KPK terkait kasus korupsi di Kementan. Apakah pemanggilan itu terkait pelenyapan bukti kasus Kementan di lokasi penggeledahan?
"Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, ketika proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, di Gedung A termasuk ruangan Sekjen dan ruangan Menteri, dan kemudian kami memperoleh informasi ada dugaan barang bukti yang sengaja oleh pihak-pihak tertentu dihancurkan tentu dalam rangka untuk menghilangkan jejak," kata Ali Fikri.
Ali mengatakan setiap temuan akan ditelusuri. Sebab, penghilangan dokumen merupakan bagian dari perintangan penyidikan yang telah diatur dalam undang-undang.
Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang menjalani pemeriksaan selama sekitar 6,5 jam.
"Kami sudah selesai memberikan keterangan," ujar Febri kepada wartawan usai pemeriksaan.
Sebelumnya, Febri dan Rasamala Aritonang tiba di gedung Merah Putih KPK. Dia dipanggil oleh KPK sebagai saksi kasus korupsi yang terjadi di Kementan.
Sejatinya, Febri, Rasamala, dan Donal Fariz yang dipanggil KPK. Namun, hanya Febri dan Rasamala yang tiba di KPK.
Febri menjelaskan hanya dia dan Rasamala yang mendapat surat kuasa sebagai pengacara pihak Kementan.
"Ini biar nggak simpang siur, karena yang dipanggil tiga orang, yang mendapatkan surat kuasa di tahap penyelidikan itu di antara bertiga hanya saya dan Rasamala. Jadi Donal Fariz tidak masuk dalam surat kuasa tersebut," ujar Febri.
"Saya nggak tahu juga kenapa dipanggil tiga-tiganya, apa karena kami satu kantor begitu," sambung dia.
Febri Diansyah membantah isu yang disebutnya mengaitkan dirinya dengan upaya pemusnahan dokumen kasus dugaan korupsi di Kementan.
"Kami juga mencermati ada beberapa isu yang simpang siur dikait-kaitkan dengan penghilangan barbuk (barang bukti) atau sejenisnya," kata Febri kepada wartawan.
Febri mengaku, baru mengetahui upaya penghilangan bukti tersebut melalui pemberitaan. Dia mengatakan, tidak terlibat dalam upaya pemusnahan dokumen tersebut.
"Itu juga baru kami ketahui lewat pemberitaan yang ada, jadi kami tegaskan bahwa kalau ada isu-isu seperti itu adalah isu-isu yang tidak benar," tuturnya.
"Kenapa? Tentu kami sampaikan di sini, tapi tidak bisa disampaikan semuanya ya karena kita belum tahu pemeriksaan seperti apa. Perlu kami sampaikan di sini kami ini adalah advokat, saya advokat, Rasamala advokat, dan kalau di keterangan itu pemanggilan sebagai pengacara," sambung Febri.
Febri Diansyah, mengaku diberi surat kuasa sebagai pengacara Syahrul Yasin Limpo saat penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dia mengaku diberi tugas untuk memetakan titik rawan pelanggaran hukum di Kementan.
"Di tahap penyelidikan kemarin, kami diminta bantuan sebagai advokat tentu saja untuk melakukan pemetaan, asesmen, risiko titik rawan pelanggaran hukum atau sejenisnya di Kementerian Pertanian," kata Febri.
Geledah
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan. Namun KPK belum menyebut siapa tersangka yang rumahnya digeledah itu.
"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan lanjutan di lokasi kediaman dari salah satu tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini," kata Ali Fikri.
Penggeledahan dilakukan pada Minggu (1/10) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti diamankan dari rumah itu, antara lain uang tunai ratusan juta rupiah.
"Ditemukan dan diamankan bukti di antaranya uang dalam jumlah ratusan juta rupiah dalam bentuk mata uang rupiah maupun asing, bukti elektronik, dan dokumen lainnya," sebutnya.
"Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," tambah Ali. (Liputan6/detikcom/CNNI/Okz/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com