KPK Targetkan Pendidikan Antikorupsi di Semua Daerah Akhir Tahun Ini


179 view
KPK Targetkan Pendidikan Antikorupsi di Semua Daerah Akhir Tahun Ini
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) atau setingkat Tanam Kanak Kanak mengikuti Play Day di Gedung KPK, Jakarta, 19 Mei 2016. Play Day itu bertujuan untuk membangun karakter antikorupsi sejak dini. 

Jakarta (SIB)

KPK memfokuskan implementasi pendidikan antikorupsi dalam bidang pendidikan formal.

Harapannya, pendidikan antikorupsi itu dapat berdampak jangka panjang terhadap perilaku antikorupsi yang dimulai di bangku pendidikan.

"Yang pertama yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jejaring Pendidikan, bagaimana mengimplementasikan pendidikan antikorupsi terutama pada pendidikan formal," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam kepada wartawan, Selasa (9/8).

"Di mana harapannya, anak didik kita dari mulai pendidikan usai dini dasar, menengah bahkan sampai perguruan tinggi itu akan berubah sikap dan perilaku peserta didik terhadap antikorupsi," sambungnya.

Selain memberikan pendidikan antikorupsi kepada siswa, kata Wawan, KPK berfokus soal ekosistem pendidikan berintegritas. Oleh sebab itu, KPK melaksanakan program implementasi pendidikan antikorupsi.

"Yang pertama, di dalam implementasi antikorupsi di kurikulum pendidikan formal, dini, dasar menengah dan pendidikan, termasuk di kedinasan," jelasnya.

Menurut Wawan, hingga saat ini sudah ada 387 peraturan kepala daerah tentang implementasi kurikulum antikorupsi di sekolah dasar. Dia menyebutkan tahun ini 521 daerah dapat terimplementasi dengan pendidikan korupsi.

"Itu sampai hari ini, sudah 387 peraturan kepala daerah, karena untuk daerah-daerah di pendidikan dasar dan menengah itu butuh regulasi dari kepala daerahnya.... Tapi sekali lagi, sampai hari ini sampai semester 1, ada 387 peraturan daerah yg sudah terimplementasi dari 521," tutur Wawan.

Meskipun belum mencapai target, Wawan percaya tahun ini KPK bakal menuntaskan target di keseluruhan daerah soal regulasi implementasi pendidikan antikorupsi.

Dia membandingkan hal itu dengan target tahun 2021, yakni 360 daerah, tetapi KPK berhasil merealisasi 369.

"Harapannya tahun ini, kita bisa menyelesaikan seluruh daerah agar memiliki regulasi untuk digunakan mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di daerah," sebut Wawan.

"Kalau kita bandingkan... di tahun 2021 itu, tahun yang lalu cuman 360. Tapi terealisasi 369, sehingga harapannya tahun ini bisa menyelesaikan seluruh daerah itu memiliki regulasinya," jelasnya.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com