KPK Tepis Anggapan Kalah dari Kejagung Usut Kasus Kelas Kakap


241 view
KPK Tepis Anggapan Kalah dari Kejagung Usut Kasus Kelas Kakap
Foto: Ist/harianSIB.com
Ilustrasi kantor KPK.

Jakarta (SIB)

Kejaksaan Agung (Kejagung) belakangan mengejutkan publik karena mengusut perkara korupsi dengan dugaan nilai kerugian negara yang fantastis, yaitu Rp 78 triliun.

Sebagai sesama penegak hukum, KPK menepis kalah pamor dibanding kejaksaan perihal itu.

Dalam konferensi pers di KPK, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, yang mengepalai urusan koordinasi dan supervisi, awalnya memaparkan pencapaiannya dalam semester pertama 2022.

Setelah itu, lantas Nawawi menjawab pertanyaan mengenai salah satu perkara di KPK yang beririsan dengan Kejagung, yaitu terkait Surya Darmadi.

Perkara Surya Darmadi di KPK masih berproses tetapi dugaannya memberikan suap Rp 3 miliar dari janji Rp 8 miliar ke mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Sedangkan di Kejagung, kasus yang menjerat Surya Darmadi diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 78 triliun.

Lantas apa kata KPK?

Nawawi mengawali penjelasannya mengenai salah satu tugas KPK dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019). Menurut Nawawi, pasal itu menugaskan KPK sebagai koordinator pemberantasan korupsi.

"Ada rumusan di dalam Pasal 8 huruf a UU 19/2019, dalam Pasal 8 ini disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang. Itu pada huruf a disebutkan mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi demikian rumusan yang diberikan UU bahwa KPK adalah koordinator dalam kaitannya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Bersifat imperatif rumusan pasal ini," ucap Nawawi.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com