* Terima Suap Rp 8 Miliar

KPK Tetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej Tersangka

* Selesai Diperiksa, Helmut Hermawan Penyuap Eddy Ditahan

287 view
KPK Tetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej Tersangka
Foto: iNews/Riyan Rizki Roshali
DITAHAN: Mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan yang diduga menyuap Wamenkumham Eddy Hiariej Rp8 miliar ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan, Kamis (7/12). 
Jakarta (SIB)
KPK resmi mengumumkan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka. Eddy menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kemenkumham.
"KPK mengumumkan tersangka EOSH (Edward Omar Sharif Hiariej), Wamenkumham," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/12).
Eddy ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana selalu asisten pribadi Eddy. Ketiganya merupakan penerima suap dari tersangka eks Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM Mining) Helmut Hermawan.
Atas perbuatannya, Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan Eddy Hiariej, Yogi Arie dan Yosi Andika sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Terima Suap Rp 8 M
Eddy disebut menerima total Rp 8 miliar.
Alexander Marwata mengatakan, Eddy menerima suap dari Helmut Hermawan selaku Dirut PT CLM. Eddy, kata Alex, menerima suap dan gratifikasi melalui Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy dan Yogie Arie Rukmana selaku asisten pribadi Eddy.
"Berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 s/d 2022 terkait status kepermilikan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif untuk mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH. Sebagai tindak lanjutnya, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas," kata Alex.
Alex menyebut terjadi kesepakatan bahwa Eddy siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM. Eddy kemudian menugaskan Yosi dan Yogi sebagai representasi dirinya. "Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH pada EOSH sejumlah sekitar Rp 4 miliar," ucap Alex
Alex mengataka ada juga permasalahan hukum lain yang dialami Helmut di Bareskrim Polri. Eddy, kata Alex, bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp 3 miliar.
"Sempat terjadi hasil RUPS PT CLM terblokir dalam sistem adminitrasi badan hukum (SABH) Kemenkumham karena akibat dari sengketa internal PT CLM, sehingga HH kembali meminta bantuan EOSH untuk membantu proses buka blokir dan atas kewenangan EOSH selaku Wamenkumham maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. Informasi buka blokir disampaikan langsung EOSH pada HH," jelas Alex.
Atas hal tersebut, Helmut kembali memberikan uang sekitar Rp 1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). Dasar kesepakatan antara Helmut dan Eddy untuk teknis pengiriman uang di antaranya melalui transfer rekening bank atas nama Yosi dan Yogi.
"KPK menjadikan pemberian uang sejumlah sekitar Rp 8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAN sebagai bukti permulaan awal untuk terus ditelusurii dan didalami hingga dikembangkan," imbuhnya.
Sebelumnya, Eddy Hiariej sejatinya akan diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Pengacara Eddy Hiariej, Ricky Sitohang menjelaskan alasan kliennya tak memenuhi panggilan KPK Kamis (7/12) karena sakit.
"Tadi saya siap-siap udah mau berangkat, terus Pak Wamen tuh sudah limbung, obatnya banyak banget, sakit dia," kata Ricky kepada wartawan, Kamis (7/12).
Ricky mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat permohonan ke KPK. Eddy meminta pemeriksaan dirinya ditunda.
Eddy Hiariej absen dari panggilan pemeriksaan KPK karena sakit. KPK menjadwalkan ulang periksa Eddy.
"Informasi yang kami peroleh ada konfirmasi tidak hadir karena sakit," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (7/12).
"Kami akan jadwal ulang kembali dan akan diinformasikan kembali," tambahnya.
Teken Keppres
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Jokowi menyetujui surat tersebut.
Hal itu diungkap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Surat itu sampai di meja Jokowi pada Kamis (7/12) setelah menghadiri beberapa kegiatan.
"Tadi siang, Bapak Presiden telah menerima surat pengunduran diri Wamenkumham, Bapak Eddy OS Hiariej," kata Ari kepada wartawan, Kamis (7/12).
"Karena Bapak Presiden sedang berada di luar kota sampai kemarin (Rabu) petang, maka surat pengunduran diri baru diterima oleh Bapak Presiden siang tadi, setelah acara Rakornas Investasi dan UMKM Expo," lanjut Ari.
Ari mengatakan Jokowi langsung menandatangani Keppres pemberhentian Eddy Hiariej sebagai Wamenkumham. Surat itu ditandatangani per 7 Desember 2023.
"Bapak Presiden langsung menandatangani Keppres pemberhentian Bapak Eddy OS Hiariej sebagai Wamenkumham tertanggal 7 Desember 2023. Perlu diketahui, Wamenkumham menyampaikan surat pengunduran diri pada hari Senin petang, tanggal 4 Desember 2023," ujarnya.
Tahan
KPK telah selesai memeriksa Helmut Hermawan, tersangka penyuap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. KPK langsung menahan Helmut.
Pantauan wartawan, Helmut selesai diperiksa KPK pada pukul 19.30 WIB. Dia keluar ruang pemeriksaan memakai rompi oranye khas tahanan KPK.
Helmut terlihat memakai kursi roda. Ia digiring ke ruangan konferensi pers untuk pernyataan resmi penetapan tersangka sekaligus penahanan Helmut oleh KPK.
"Untuk kebutuhan penyidikan dan perkembangan perkara, tim penyidik melakukan upaya paksa penahana terhadap tersangka HH (Helmut Hermawan) selama 20 hari ke depan terhitung mulai 7 Desember sampai dengan 26 Desember 2023," ujar Alexander Marwata . (**)
Penulis
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com