KPK Ungkap Terpidana Korupsi Ramai-ramai Ajukan PK ke MA di 2020

* Juru Bicara MA: Hanya 8 Persen yang Dikabulkan

332 view
KPK Ungkap Terpidana Korupsi Ramai-ramai Ajukan PK ke MA di 2020
Foto: Ari Saputra/detikcom
Gedung KPK
Jakarta (SIB)
KPK mengungkap ada fenomena terpidana korupsi ramai-ramai mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) pada 2020. Setidaknya ada 65 koruptor mengajukan PK.

"Kalau dari catatan KPK sendiri itu ada sekitar 65 terpidana korupsi yang mengajukan upaya hukum luar biasa, PK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam sebuah diskusi online, Jumat (22/1).

Ali menyadari bahwa PK merupakan hak dari para terpidana. Namun fenomena tiba-tiba mengajukan PK beramai-ramai itu setidaknya terjadi dimulai sejak Agustus 2020 hingga kini.

"Kemudian begitu ramai para napi koruptor ini tiba-tiba, karena dalam waktu yang relatif belakangan ini kalau kemudian dimulai sekitar bulan Agustus-September 2020 sampai hari ini, tadi juga ada persidangan PK," ucap Ali.

"Tiba-tiba kemudian ramai para napi korupsi ini mengajukan upaya hukum luar biasa dengan berturut-turut sehingga jumlahnya kurang lebih kalau tahun 2020 tadi ada 65 napi korupsi," tambahnya.

Ali menyebut ada hal tak biasa ketika PK sebagai upaya hukum luar biasa, beberapa kali diajukan tanpa melewati upaya hukum biasa. KPK mencatat, beberapa tahun sebelumnya pengajuan upaya hukum luar biasa itu harus melewati beberapa tingkatan lebih dulu. "Yang lalu itu di tingkat PN tingkat pertama, kemudian tingkat banding, kemudian di tingkat kasasi, setelah itu baru mereka mengajukan PK, tapi belakangan itu ramai-ramai para napi ini menerima putusan di tingkat pertama atau pengadilan tipikor, kemudian eksekusi, beberapa bulan kemudian, ini hitungannya yang menarik juga di bulan, itu mereka mengajukan upaya hukum luar biasa melalui PK," katanya.

HANYA 8 PERSEN
Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro meluruskan anggapan bahwa MA banyak mengabulkan pengajuan PK para napi koruptor. Andi menyebut MA hanya mengabulkan 8% PK para koruptor.

"Saya melihat, menurut data yang ada hanya 8% yang memang dikabulkan. Jadi masih ada 92% yang ditolak," kata Andi dalam diskusi online bersama KPK, Jumat (22/1).

Andi menegaskan bahwa majelis hakim PK dalam memutuskan tak bisa didikte. Menurutnya, majelis hakim memiliki independensi dalam mengadili hukuman terpidana.

"Beberapa ada pandangan sinyalemen bahwa maraknya pemotongan hukuman di tingkat peninjauan kembali sebagai pelemahan dan suramnya pemberantasan. Tentu memerlukan suatu penelitian bahwa karena kami ini badan peradilan, lembaga peradilan tentu tidak semata-mata melihat dan menerapkan efek jeranya semata," ucap Andi.

"Karena kami penegak hukum dan keadilan tentu kami juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatannya. Tapi bukan semata-mata ya menegakkan ada pelanggar hukum sudah memenuhi rumusan delik langsung ini, ya tidak," tambahnya.

Dia membantah jika MA tutup mata dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Tapi segala keputusan MA tentu demi keadilan untuk semua.

"Kami mempertimbangkan semua, kami sinergikan semua kemudian melahirkan sebuah putusan berdasarkan ya kami akan pertimbangkan juga, kami tidak gegabah begitu, kami juga pertimbangan pada hati nurani, apakah ini sudah adil, apakah ini sudah tepat," katanya.

Andi menyebut pengajuan PK negara telah mengatur dalam Undang-Undang yang merupakan hak bagi terpidana. "Tolong dipahami bahwa itu merupakan tugas kami, tetapi bagi saya bahwa tentu Undang-Undang sudah mengatur ini jangan semudah itu ya, kita perlu ketat betul-betul itu alasan untuk melihat," katanya.

TIGA ALASAN
MA menjelaskan alasan mengabulkan pengajuan PK para napi koruptor. Setidaknya ada tiga alasan yang diungkapkan oleh MA.

"Berdasarkan pengamatan kami bahwa perkara yang terkait dengan hukuman atau pidana terpidana itu ya dikurangi pada pokoknya ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa MA mengabulkan," kata Andi Samsan Nganro.

Alasan pertama yakni terkait disparitas pemidanaan. Dalam alasan ini ada fakta yang menunjukkan bahwa ada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, namun dalam persidangan itu mulai dari awal.

"Karena itu adalah kewenangan penuntut umum untuk di dalam berkas perkara itu dijadikan ke pengadilan, apakah diajukan secara berbarengan atau dipisah-pisah, di split. Artinya beberapa berkas," katanya.

"Akan tetapi pada hakekatnya bahwa tindak pidana itu adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi pengakuannya itu dan pemeriksaan serta penyelesaiannya dilakukan dengan pemeriksaan yang terpisah dengan beberapa berkas," sambungnya.

Alasan kedua yang menjadi alasan MA mengabulkan PK, yaitu terdakwa melihat perkara lain yang menurutnya lebih berat namun dihukum lebih ringan.

"Nah dalam beberapa perkara ada pemohon PK yang merasa keberatan juga tatkala melihat split split atau melihat perkara yang terpisah dengannya, yang notabene menurut pemohon PK terpidana itu bahwa dia pelaku utama kenapa dihukum ringan, kenapa hukuman saya lebih berat padahal saya cuma membantu. Dari segi hukum pidana membantu itu ya itu salah satu alasan yang bisa meringankan artinya tidak sama dengan pelaku pemeran utama," katanya.

Alasan yang ketiga menurut Andi, adanya alasan-alasan lain masuk dalam independensi Hakim. Seperti mengenai rasa keadilan untuk menentukan berat ringannya pidana itu sendiri.

"Ketiga adanya alasan-alasan lain yang masuk independensi hakim, ya soal rasa keadilan, sebab menentukan berat ringannya pidana juga itu merupakan seni, suatu pertimbangan memerlukan suatu bekerjanya fungsi fungsi rasio, fungsi hari nurani dan lain lain sebagainya sehingga melahirkan sebuah angka," kata Andi.

KPK pada September 2020 lalu pernah mengungkapkan ada 20 terpidana kasus tindak pidana korupsi yang PK-nya dipotong MA. Seluruh perkara itu disebut KPK ditangani sepanjang 2019-2020.

"Kami mencatat hingga saat ini sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dipotong," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (21/9/2020). (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com