KPU Anggarkan Pemilu 2024 Rp 86 T, Mendagri Pertimbangkan Efisiensi

* Pemungutan Suara Pemilu Diusulkan April 2024

130 view
KPU Anggarkan Pemilu 2024 Rp 86 T, Mendagri Pertimbangkan Efisiensi
(Foto: dok. detikcom)
Ilustrasi KPU
Jakarta (SIB)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan Rp 86 triliun untuk Pemilu 2024. Mendagri Tito Karnavian meminta anggaran itu diefisiensi.

Hal itu diungkapkan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (16/9). Tito awalnya mengatakan saat ini pandemi masih menjadi persoalan seluruh dunia.

"Pandemi Covid-19 ini adalah masalah kita bersama, masalah bangsa, masalah dunia dan kita sudah mengalami ini dari tahun 2020, 2021 Alhamdulillah kita saat ini melandai dan mendapat pujian dan berbagai pimpinan dunia maupun para ahli, tapi kita juga masih berusaha untuk mempunyai tugas penting memulihkan ekonomi nasional yang sempat minus," kata Tito.

Jadi, pemulihan ekonomi masih menjadi tugas penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, Tito meminta rencana anggaran Pemilu 2024 diefisiensi.

"Ini yang mungkin berbeda pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," ujarnya.

"Sebagai catatan misalnya di tahap pemilu di tahun 2014, Pemilu tahun 2014 itu total anggaran pemilu adalah Rp 16 sekian triliun kemudian Pemilu tahun 2019 itu berjumlah Rp 27,479 triliun," lanjut Tito.

Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran untuk perhelatan Pemilu 2024 ke Komisi II DPR RI. KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 86 triliun.

"Usulan anggaran KPU untuk Pemilu 2024, totalnya ada Rp 86 triliun. Tapi ini harus dilihat bahwa merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu KPU yang diterima tahun 2021. Jadi anggarannya tahun 2021 Rp 8,4 triliun, tahun 2022 Rp 13,2 triliun, tahun 2023 Rp 24,9 triliun, tahun 2024 Rp 36,5 triliun, dan terakhir tahun 2025 Rp 3 triliun. Jadi totalnya Rp 86 triliun," kata Plt Ketua KPU, Ilham Saputra, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3).

"Kemudian perkiraan kebutuhan anggaran pemilihan serentak tahun 2024, jika kita mengacu ke UU Pilkada, unsur anggaran untuk provinsi dan kabupaten/kota berjumlah Rp 26,2 triliun, sumber APBD tahun 2023 dan 2024," lanjut Ilham.

Pemungutan Suara
Dalam rapat kerja tersebut Tito juga mengusulkan waktu yang berbeda dengan KPU terkait jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Tito mengusulkan Pemilu digelar pada April atau Mei.

"Kami mengusulkan hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024," kata Tito.

Tito mengatakan pemungutan suara pemilu berdampak terhadap mulainya tahapan Pemilu. Menurutnya, jika pemungutan pada Februari 2024, setidaknya tahapan Pemilu dimulai sekitar Januari 2022.

Jika pemilu dimulai lebih awal, kata Tito, hal itu bakal berdampak pada polarisasi, stabilitas politik, dan keamanan. Menurutnya, hal itu juga bakal memberi dampak terhadap eksekusi program pemerintah pusat dan daerah.

Karena ada perbedaan pandangan dengan KPU, Tito meminta Komisi II menunda pengambilan keputusan terkait tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Tito mengatakan pihaknya meminta waktu agar hari pemungutan suara diputuskan dalam rapat berikutnya sebelum masa reses selesai.

Sebelumnya, KPU membeberkan alasan dan tahapan Pemilu 2024 yang dilakukan bersamaan dengan Pilkada 2024. KPU berharap persetujuan tahapan Pemilu 2024 dapat dipercepat.

"Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu nasional kita diselenggarakan pada 21 Februari 2024 tentu dengan pertimbangkan memberikan waktu memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan. Karena sekali lagi ini pertama kali pemilu dan pilkada di tahun yang sama tentu perlu dipertimbangkan bagaimana nanti parpol harus punya kursi yang disyaratkan atau suara yang disyaratkan oleh UU pemilihan UU 10/2016," kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Senin (6/9).

"Kemudian memperhatikan beban kerja badan ad hoc pada tahapan pemilu yang beririsan dengan tahapan pemilihan. Kemudian agar hari pemungutan suara tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan, kami sudah hitung Ramadan di bulan April, kemudian rekap perhitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri," imbuhnya.

Tahapan Pemilu 2024 ini, menurut Ilham, juga sudah menghitung dan mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 yang juga perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 dan juga Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Bahwa disebutkan di situ pemilihan berlangsung November 2024.

Kampanye
Terkait waktu kampanye Pemilu 2024, KPU mengusulkan agar dilaksanakan selama 7 bulan. Usulan ini berbeda dengan rencana awal, yakni kampanye digelar selama 4 bulan.

"Dengan durasi kampanye pemilu selama 120 hari, yaitu 21 Oktober 2023-17 Februari 2024, maka proses pengadaan yang berkaitan dengan calon hanya berlangsung selama kurang-lebih 4 bulan," kata Ketua KPU, Ilham Saputra, dalam rapat bersama itu.

Ilham mengatakan penambahan durasi kampanye menjadi 7 bulan ini ditujukan untuk menghindari potensi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS. Dia mengatakan durasi masa kampanye selama 7 bulan itu sama dengan Pemilu 2019.

"Oleh karenanya, usulan KPU kita menambahkan durasi kampanye dengan menyamakan durasi kampanye pada pelaksanaan Pemilu 2019, yaitu selama 209 hari atau 7 bulan, untuk menghindari potensi tidak tepatnya logistik datang ke TPS," ujarnya.

Dalam waktu 7 bulan itu, KPU bakal melakukan proses pengadaan logistik selama 1 bulan. Durasi tersebut termasuk potensi penambahan waktu jika ada gagal lelang 2 bulan.

"Lalu pelaksanaan pekerjaan ini termasuk proses produksi sampai pengiriman kabupaten kota 3 bulan, pengelolaan gudang itu 50 hari," kata Ilham. (detikcom/c)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com