KPU Beberkan Rencana Tahapan Pemilu 2024, Harap Persetujuan Dipercepat

* Pemilu Nasional Diusulkan 21 Februari 2024, Pilkada 27 November 2024

99 view
KPU Beberkan Rencana Tahapan Pemilu 2024, Harap Persetujuan Dipercepat
Foto: Rifkianto Nugroho
Ilustrasi kotak suara pemilu
Jakarta (SIB)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan alasan dan tahapan Pemilu 2024 yang dilakukan bersamaan dengan Pilkada 2024. KPU berharap persetujuan tahapan Pemilu 2024 dapat dipercepat.

"Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu nasional kita diselenggarakan pada 21 Februari 2024 tentu dengan pertimbangkan memberikan waktu memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan. Karena sekali lagi ini pertama kali pemilu dan pilkada di tahun yang sama tentu perlu dipertimbangkan bagaimana nanti parpol harus punya kursi yang disyaratkan atau suara yang disyaratkan oleh UU pemilihan UU 10/2016," kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Senin (6/9).

"Kemudian memperhatikan beban kerja badan adhoc pada tahapan pemilu yang beririsan dengan tahapan pemilihan.

Kemudian agar hari pemungutan suara tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan, kami sudah hitung Ramadan di bulan April, kemudian rekap perhitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri," imbuhnya.

Tahapan Pemilu 2024 ini menurut Ilham juga sudah menghitung dan mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 yang juga perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 dan juga Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Bahwa disebutkan di situ pemilihan berlangsung November 2024.

"Dengan dasar hukum tersebut kami usulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wali kota 27 November 2024 dengan melihat pada mengacu pada persiapan pemilihan 2018 yang 12 bulan, 2019 yang 20 bulan dan persiapan pemilihan 2020 September-Desember yang berlangsung 15 bulan. Seperti memang yang kita ketahui bahwa pemilihan 2020 kita sempat postpone pelaksanaannya," ucapnya.

Ilham menjelaskan, tim yang sudah dibentuk menyepakati yaitu tahapan 25 bulan sebelum hari pemungutan suara, sebagai berikut:

Verifikasi kepengurusan parpol penelitian dan perbaikan itu 30 hari, Durasi verifikasi faktual parpol provinsi, kabupaten, kota, selama 53 hari,Durasi pembentukan PPK, PPS, PPLN 90 hari, Durasi pemutakhiran data pemilih 30 hari, Kampanye 120 hari, Masa kerja PPK, PPS, untuk pilkada 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah pilkada, Durasi pencalonan kepala daerah selama 18 hari, Durasi masa kampanye calon kepala daerah selama 60 hari.

"Terkait persiapan pemilu ini tentu akan lebih baik jika persetujuan untuk menetapkan pemilihan dan pemilu ini bisa dipercepat, karena memang banyak sekali hal yang perlu kita persiapkan," imbuh Ilham.

Rancang
KPU merancang pendaftaran hingga verifikasi partai politik atau parpol dimulai pada April 2022.
Ilham kemudian menjelaskan bahwa KPU sudah merancang soal pendaftaran dan verifikasi parpol Pemilu 2024. Tahapan ini dirancang mulai April 2022.

"Kemudian, persiapan pendaftaran dan parpol, kalau di dalam program kita, tahapan rancangan kita, itu dilaksanakan pada bulan April, dan Agustus 2022, Desember 2022 itu ada pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol," kata Ilham.

Persiapan pendaftaran dan verifikasi parpol Pemilu 2024 diusulkan dimulai pada April. Lalu bergulir sepanjang tahun.

"Persiapannya bulan April, kemudian kita start untuk bulan Agustus, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan paprol.

Kemudian juga harus kita tetapkan pembentukan PPK, PPLN, dan PPS, kemudian juga penyusunan usulan dapil DPRD tingkat II," ujarnya.

Masuk tahun 2023, Ilham menjelaskan tahapan Pemilu 2024. Termasuk pencalonan Pilpres 2024 diusulkan pada 2023.

"Nah, tentu 2023 jauh lebih banyak sekali tahapan yang harus kita lakukan, pemutakhiran data pemilih, kemudian juga pendaftaran calon, termasuk juga pencalonan untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, kemudian pencalonan pilpres, jadi 2023 akan sangat padat," imbuhnya.

Tahapan Pemilu 2024 ini belum disepakati oleh pemerintah dan DPR. Rencananya kesepakatan akan diambil pada rapat kerja DPR RI 16 September nanti. (detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com