KPU DKI Perbolehkan Ahok Cari Dana Kampanye dari Makan Berbayar


215 view
Jakarta (SIB)- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan, rencana bakal calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menerapkan makan berbayar diperbolehkan. Sumarno menyebut hal tersebut sebagai sumbangan dana kampanye.
"Boleh-boleh saja. Maksimal individu (menyumbang) Rp 75 juta, perusahaan Rp 750 juta," ujar Sumarno, di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10).

Pembatasan dana sumbangan kampanye hanya diberlakukan untuk pihak luar. Sementara untuk partai pengusung, jumlah dana kampanye tidak dibatasi.
"Kalau dari partai pengusungnya tidak apa, cuma harus transparan," kata Sumarno.

Semua dana yang digunakan untuk kampanye pasangan cagub-cawagub harus ada dalam rekening dana kampanye yang diserahkan kepada KPU DKI.
"Semua nanti kan menyerahkan rekening khusus dana kampanye. Masuk dari mana, siapa penyumbang. Semua harus disebutkan buktinya untuk diaudit," ucap Sumarno.

Ahok berencana menerapkan tarif bagi warga yang ingin menemui dan mengajaknya makan bersama selama masa kampanye Pilkada DKI 2017. Tujuannya menerapkan tarif adalah untuk membantu pendanaaan kampanye. 

Menurut Ahok, tarif yang akan dikenakannya sangat bervariatif. Mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 2-3 juta. Ia menyerahkan waktu pertemuan sesuai keinginan warga yang ingin menemuinya. 

Selain itu, Ahok juga mempersilakan warga yang ingin mengundangnya sebagai pembicara dalam sebuah seminar, maupun sebagai komedian stand up comedy.

"Saya datang kalau bicara kan enggak jelek-jelek amat, banyak stand up comedy saya kan. Kalau stand up comedy dibayar Rp 10 juta aku OK-OK saja dong," ucap Ahok, di Balai Kota, Kamis (29/9).

Akun Resmi Kampanye
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mewajibkan semua akun resmi media sosial yang digunakan untuk kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017 didaftarkan.

Hal itu dilakukan agar KPU DKI, Bawaslu, dan Polda Metro Jaya dapat mengawasi konten-konten kampanye tersebut.

"Jangan sampai nanti melalui akun yang resmi digunakan untuk menistakan kelompok yang lain, mempersoalkan dasar negara misalnya, mengampanyekan SARA, menghina, menghasut kekerasan, provokasi, melecehkan, dan sebagainya," ujar Sumarno.

Sumarno menuturkan, akun-akun resmi media sosial tersebut maksimal didaftarkan pada 27 Oktober 2016, satu hari sebelum masa kampanye. Akun tersebut juga harus ditutup maksimal satu hari setelah masa kampanye, yakni 12 Februari 2017.

"Kampanye melalui media sosial, akunnya harus didaftarkan ke KPU, paling lambat sehari sebelum masa kampanye. Akun ini harus ditutup paling lambat sehari setelah selesainya masa kampanye," kata dia.

Setelah pendaftaran akun media sosial oleh tim pemenangan ketiga pasangan bakal cagub-cawagub, KPU DKI akan mengumumkan akun resmi mana saja yang digunakan tim pemenangan pasangan cagub-cawagub.

KPU DKI memberikan waktu sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 untuk masa kampanye. (Kps.com/d)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com