KSP Kawal “Pandemic Fund” dan Transfer Teknologi Vaksin dari KTT G20


134 view
KSP Kawal “Pandemic Fund” dan Transfer Teknologi Vaksin dari KTT G20
(Foto: Antara/HO-Kantor Staf Presiden)
Ikuti rapat : Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat mengikuti rapat tindak lanjut kesepakatan KTT G20 bersama seluruh kementerian dan lembaga nonkementerian di Jakarta, Kamis (12/1). 

Jakarta (SIB)

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan pihaknya akan mengawal implementasi dari program pandemic fund, transfer teknologi vaksin, dan beberapa program lainnya yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022.


Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan selain pandemic fund dan teknologi vaksin, pihaknya juga akan mengawasi penerapan program untuk mengantisipasi perubahan iklim dan mengantisipasi krisis pangan.


"Intinya tiga isu prioritas berupa transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global bisa diimplementasikan dalam program-program kementerian/lembaga (K/L). Kita akan cek dan pastikan secara berkala bahwa K/L mengerjakan itu semua," kata Moeldoko dalam rapat tindak lanjut kesepakatan KTT G20 bersama seluruh K/L di Jakarta, Kamis (12/1).


Program pandemic fund merupakan penghimpunan dana yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi bersama oleh negara-negara di dunia jika terjadi lagi suatu pandemi di masa depan.


Pada rangkaian KTT G20 bulan November 2022, terdapat 226 proyek multilateral dengan nilai sebesar 238 miliar dolar AS dan 140 proyek bilateral dengan nilai 71,4 miliar dolar AS.


Presiden RI Joko Widodo telah membentuk task force atau gugus tugas guna menindaklanjuti berbagai kesepakatan hasil KTT G20 dan memastikan komitmen investasi bisa terlaksana.


"Masyarakat perlu tahu tentang apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah maka Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengkomunikasikan kepada publik tentang kerja-kerja kementerian/lembaga sebagai outcome dari KTT G20," ujarnya.


Moeldoko menjelaskan KSP juga akan mengawasi dan mengevaluasi sebanyak 52 poin kesepakatan yang termuat dalam dokumen G20 Bali Leader Declaration.


Kesepakatan itu, antara lain penyelesaian semua permasalahan yang mengganggu rantai pasok barang, inflasi, kerawanan stok komoditas energi dan pangan, dan meningkatnya risiko stabilitas keuangan.


"Berbagai proyek G20 perlu dielaborasikan pengaruhnya. Contohnya, di bidang kesehatan, masyarakat perlu tahu apa dampak G20 bagi sistem kesehatan di level masyarakat. Jadi, pertanyaan publik terkait urgensi KTT G20 bisa terjawab. Saya menugaskan kepada seluruh kedeputian di KSP untuk mengawal pekerjaan ini bersama kementerian terkait," kata Moeldoko. (Antaranews/d)



Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar