Kader Partai Demokrat Laporkan Moeldoko ke Ombudsman RI


148 view
Foto: dok. KSP
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Jakarta (SIB)
Partai Demokrat melaporkan Kepala KSP Moeldoko ke Ombudsman RI. Dalam laporan itu, Moeldoko diduga melakukan maladministrasi.

Dalam tanda terima surat Ombudsman RI yang diterima dari Parulian Gultom, yang merupakan kader Partai Demokrat, Senin (12/4), di bagian surat dituliskan bahwa dokumen pengaduan atau laporan dugaan maladministrasi KSP Moeldoko. Demokrat menduga Moeldoko melakukan maladministrasi terkait KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut.

"Sebagaimana isi surat laporan dan/ atau pengaduan yang kami sampaikan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2021, bersama ini kami sampaikan bahwa yang menjadi fokus laporan dan/ atau pengaduan kami adalah dugaan atas praktik maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Bapak Jenderal Purn DR H Moeldoko selaku Kepala Staff Presiden ('KSP Moeldoko') dalam serangkaian kegiatan politik yang ternyata adalah bertujuan untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," demikian bunyi klarifikasi dari surat yang diajukan kader Partai Demokrat.

Dalam surat laporan ke Ombudsman RI itu tertulis tiga nama kader Partai Demokrat, yakni Taufiqurrahman, Ahmad Usmarwi Kaffah, dan Parulian Gultom. Dijelaskan dalam surat klarifikasi tersebut bahwa Moeldoko memenuhi unsur dugaan maladministrasi.

Selain itu, di dalam surat klarifikasi tersebut dituliskan bahwa Moeldoko diduga melakukan pembohongan publik sehingga diduga melalaikan kewajiban hukumnya. Moeldoko disebut menghadiri dan menerima penunjukan selaku Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB Deli Serdang.

Padahal, masih dalam surat klarifikasi yang sama, Moeldoko disebut tak pernah jadi kader Partai Demokrat. Serta membantah ada keterkaitan dengan proses Partai Demokrat.

"Berdasarkan uraian fakta di atas, KSP Moeldoko diduga keras telah melakukan kebohongan publik yang merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum beliau terutama selaku Kepala KSP, oleh karenanya dapat dikualifikasi sebagai salah satu bentuk dan/ atau unsur praktik maladministrasi," bunyi dalam klarifikasi itu.

Dijelaskan pula dalam klarifikasi tersebut bahwa Moeldoko diduga melakukan pelanggaran atas tugas pokok dan fungsi selaku Kepala KSP sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

"KSP Moeldoko diduga keras telah menyalahgunakan wewenangnya yakni pada saat jam kerja selaku Kepala KSP melakukan kegiatan politik yang di luar dan bahkan menyalahi Tupoksi selaku KSP," demikian bunyi klarifikasi.

Alasan kader Partai Demokrat melaporkan Moeldoko karena telah dirugikan, baik secara materiil maupun imateriil. Kader Partai Demokrat itu ingin mencegah elemen kekuasaan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Sesat
Sementara itu tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin, beranggapan laporan tersebut keliru dan menyesatkan.

"Kalau dia melaporkan Pak Moeldoko sebagai kepala staf dengan pembohongan publik itu keliru, sesat, dan menyesatkan. Karena tidak ada hubungannya Demokrat itu dengan KSP," kata Ngabalin saat dihubungi.

Ngabalin mengatakan sejak dari awal Partai Demokrat berhadapan dengan Moeldoko bukan sebagai Kepala KSP. Dia menegaskan keputusan yang diambil Moeldoko tidak ada kaitannya dengan kantor KSP.

"Kan dari awal sudah kita sampaikan kepada mereka supaya urusanmu dengan Moeldoko, Jenderal TNI purnawiran dr Moeldoko, Anda bukan berurusan dengan kepala Kantor Staf Presiden. Orang boleh bilang bahwa itu tidak bisa dipisahkan, tetapi faktanya begitu, karena keputusan yang diambil Jenderal Moeldoko tidak ada hubungannya dengan keputusan yang dibuat oleh Kantor Staf Presiden," ucapnya.

Ngabalin mengaku heran dengan laporan yang diarahkan kader Partai Demokrat kepada Moeldoko sebagai Kepala KSP. Dia menuding laporan itu ngawur.

"Bagaimana mungkin dia mau datang lapor Pak Moeldoko di polisi atau di Bareskrim dalam kapasitas sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, hubungannya dengan KLB, apa urusannya, paham dong, mesti mengerti, kalau nggak mengerti nanti ngaco, ngawur gitu, jadi Kantor Staf Presiden maupun Istana maupun... sudah selesai," ujarnya.

Lebih lanjut, Ngabalin menyinggung persoalan KLB yang sudah selesai diputuskan oleh pemerintah. Dia menyebut Partai Demokrat tidak perlu lagi buat gaduh dan menyarankan untuk segera memperbaiki internal partainya.

"Jangan bikin gaduh lagi, nggak usah, nggak usah, sudah tenang perbaiki kalian orang punya partai nggak usah lagi ganggu ganggu kantor KSP, nggak usah lagi bilang KSP Moeldoko KSP Moeldoko. Kalau nggak ada bahan, kasih tahu biar nanti kita kasih tahu bahan cara berpolitik yang benar, nggak usah bikin gaduh gaduh begitu, capek kita," lanjutnya. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com