Kadishut Sumut Siap Fasilitasi Proses Tanah Adat Warga Desa Natumingka

* Nursedima Parhusip Imbau Warga Desa Jangan Mau Diprovokasi LSM

269 view
Kadishut Sumut Siap Fasilitasi Proses Tanah Adat Warga Desa Natumingka
Foto : Budi Hermansyah Saragih/tiraipesisir.com
Dinas Kehutanan Provinsi Sumut (Dishut Sumut)
Medan (SIB)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumut (Dishut Sumut) bersama Pemkab Toba dan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)-IV Balige (cabang Dishut Sumutdi wilayah Toba), siap mendukung upaya penyelesaian sengketa lahan antara warga Desa Natumingka Kecamatan Borbor dengan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL), pasca terjadinya bentrokan fisik di lokasi areal HTI yang dikelola TPL pada 18 Mei lalu.

"Kalau masyarakat Desa Natumingka, khususnya keluarga Ompu Panduraman Simanjuntak (pihak yang mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat), ingin agar lahan itu dijadikan hutan adat, harus buat permohonan ke Kementerian (Men-LHK) disertai data dan peta resmi dengan kronologi dan nama warga atau keluarga yang berkepentingan. Sembari proses berjalan, tentu lahan itu jangan diganggu karena itu bukan tanah adat dan secara resmi statusnya masih tetap HTI yang dikelola TPL. Soal berapa lama prosesnya, sudah ada aturan dan tahapannya, karena pihak Pemda juga harus menerbitkan Perda-nya," ujar Ir Herianto MSi, Kadishut Sumut kepada pers di Medan, Jumat (4/6).

Herianto mengutarakan hal itu ketika memaparkan hasil kunjungan dan pertemuan dengan warga Desa Natumingka, pada Kamis (3/6). Pertemuan itu dihadiri anggota Komisi A DPRD Sumut, Muspida Kabupaten Toba, Kapolres Toba, Uspika (Camat Borbor dan Kades Natumingka), serta warga desa termasuk perwakilan warga keturunan Ompu Panduraman Simanjuntak plus beberapa anggota LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Bersama Kepala KPH-IV Balige Leonard Sitorus, Herianto menjelaskan pertemuan diawali dengan mengunjungi lokasi sengketa (konflik fisik) di areal konsesi TPL di Desa Natumingka, kemudian dilanjutkan tatap muka dengan masyarakat dan LSM AMAN. Inti dialog dalam pertemuan itu, masyarakat bermohon agar tanah yang diklaim sebagai lahan adat seluas 2.409 hektare, segera menjadi lahan mereka (milik warga desa).

"Lalu, dalam pertemuan dengan pihak TPL pada malam harinya, Janes Silalahi (salah satu Direktur TPL) menegaskan TPL selalu siap bermitra dengan masyarakat, termasuk warga Desa Natumingka, seperti yang sudah terlaksana dengan baik di sejumlah desa selama ini. Esoknya, Tim Komisi A DPRD SU bertemu Kapolres Toba untuk meminta pembebasan dari tahanan warga Desa Natumingka yang bentrok degan pihak karyawan TPL pada 18 Mei lalu.

Sebelum Tim Komisi A DPRD SU tiba, Tim Muspida Kabupaten Toba sudah berjumpa dengan masyarakat Desa Natumingka membahas pentingnya proses verifikasi status dan legalitas organisasi LSM yang mengklaim memfasilitasi keinginan masyarakat untuk percepatan identifikasi dan verifikasi lahan yang berkaitan dengan Perda-Perda Hutan Adat.

Warga Jangan Terprovokasi
Sementara itu, seorang warga Dusun II Nagahulambu, Kabupaten Simalungun, Nursedima Parhusip (67), selaku seorang 'mantan mitra LSM', menegaskan warga Desa Natumingka sebaiknya jangan terprovokasi oleh pihak-pihak LSM dalam penanganan kasus sengketa lahan dengan pihak TPL.

"Tidak ada gunanya bentrok antara masyarakat dan perusahaan, sebaiknya bermitra dan kerjasama agar pemerintah atau Dinas Kehutanan bisa merekomendasi masyarakat, untuk program pengembangan dan pengelolaan, terlebih itu di lahan adalah milik negara dan bukan milik ompung kita," katanya kepada pers menanggapi perkembangan kasus Natumingka.

Nursedima Parhusip mengungkapkan, selama 12 tahun pihaknya berteman dengan LSM, untuk pendampingan masyarakat menuntut hak tanah adat. Namun hasilnya tidak pernah jelas dalam setiap gerakan dan perjuangan. Masyarakat hanya diajak melakukan aksi protes melawan pemerintah dan perusahaan. Waktu terkuras hanya mendengarkan dan mengikuti arahan mereka.

"Menyesal saya mengenal dan ikut program LSM itu. Semuanya hanya membual dan tidak ada hasil sedikitpun. Malah kami sebagai masyarakat dirugikan dengan sumbangan biaya dan waktu, Jadi, saya harap masyarakat Natumingka tidak terprovokasi dengan LSM itu. Jangan mau dibenturkan dengan perusahaan, karena kerugian terbesar akhirnya terjadi pada masyarakat selaku korban," ungkap Nursedima prihatin. (A05/a)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com