Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Diminta Mulai Belajar Tatap Muka

* Konser-Resepsi Diizinkan di Wilayah Terkendali Covid

135 view
Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Diminta Mulai Belajar Tatap Muka
Biro Pers Sekretariat Presiden
Wiku Adisasmito
Jakarta (SIB)
Satgas Covid-19 mendorong perguruan tinggi di daerah yang menerapkan PPKM level 1-3 untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM). Satgas juga meminta kampus menyiapkan sejumlah fasilitas demi mencegah penularan Corona.

"Pemerintah mendorong institusi perguruan tinggi di wilayah PPKM level 1 sampai dengan 3 untuk memulai pertemuan tatap muka terbatas sesuai yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud-Ristek Nomor 4/2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik tahun 2021-2022 yang terbit pada tanggal 13 September 2021, demi menekan risiko learning lost dan menjaga kualitas pembelajaran mahasiswa," kata jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers virtual, Selasa (28/9).

Wiku pun memaparkan sejumlah hal yang harus dilakukan oleh kampus untuk mencegah penularan Corona. Pertama kampus diminta untuk menyiapkan ruangan sanitasi.

"Kampus diharapkan menyediakan sarana sanitasi, mengurangi tempat berkumpul tertutup dan menimbulkan kerumunan. Kedua seluruh pengajar, peserta didik, dan individual lainnya yang berada di lingkungan kampus wajib menggunakan masker dan menjaga jarak," tutur Wiku.

Kapasitas kelas, kata Wiku, juga dibatasi sebanyak 50 persen. Kampus juga diminta untuk membentuk Satgas Covid-19.

"Ketiga kapasitas maksimal kelas untuk setiap belajar mengajar adalah 50%. Selain itu, demi menjaga kelancaran dan keamanan proses belajar-mengajar di kampus Satgas mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk Satgas Covid-19," kata Wiku.

Pembentukan Satgas itu diharapkan dapat mengawasi mahasiswa dalam menerapkan protokol kesehatan. Kepada mahasiswa yang berasal dari luar daerah juga dianjurkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

"Untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, menerbitkan pedoman aktivitas kampus menyediakan ruang isolasi sementara dan dukungan tindakan kedaruratan bagi sivitas akademika di kampus dan memastikan mahasiswa dari luar daerah dalam keadaan sehat dan telah melakukan karantina mandiri 14 hari atau tes swab," jelas dia.

Wiku mengatakan bahwa kampus juga diminta untuk menghentikan aktivitas sementara jika ditemukan kasus positif. Penghentian dilakukan di area yang ditemukan kasus positif.

"Jika mendapati kasus positif di kampus, maka pemimpin perguruan tinggi harus menghentikan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi," kata Wiku.

Konser-Resepsi Diizinkan di Wilayah Terkendali COVID

Dalam jumpa pers tersebut, Wiku juga mengatakan, pemerintah mengizinkan konser musik hingga resepsi pernikahan digelar di daerah dengan kasus Corona terkendali. Akan tetapi ada sejumlah syarat yang harus dilakukan panitia acara.

"Kembali kami tegaskan bahwa pemerintah baru akan memberikan izin pembukaan sektor, jika kondisi kasus (Corona) di sekitar penyelenggaraan acara terkendali dan telah adanya komitmen serta persiapan yang matang sebelum kegiatan beroperasi kembali," kata Wiku.

"Termasuk telah terbentuknya panitia khusus atau Satgas yang berdedikasi khusus yang mengawasi kepatuhan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung sebagai bentuk kehati-hatian," kata dia.

Mengenai rincian aturannya, tambah Wiku, hal telah tertuang dalam Instruksi Mendagri terbaru. Aturan tersebut disesuaikan dengan pemberlakuan PPKM di tiap wilayah.

"Rincian pengaturan tiap-tiap jenis kegiatan sudah ditetapkan di Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 untuk wilayah Jawa-Bali dan Nomor 44 Tahun 2021 untuk wilayah non-Jawa-Bali. Di dalamnya telah diatur pengaturan kapasitas, tata kelola kegiatan maupun tambahan peraturan lainnya yang dapat dipedomani sesuai level daerah kabupaten/kota," jelasnya.

Wiku menekankan bahwa pembukaan aktivitas masyarakat secara bertahap dilakukan agar masyarakat tetap produktif. Akan tetapi pembukaan aktivitas itu dilakukan di daerah yang bisa mengendalikan kasus Corona dengan baik.

"Prinsipnya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ialah berusaha mewadahi masyarakat agar tetap produktif melakukan pembangunan, namun tetap aman Covid-19," jelasnya.

"Pembukaan sektor sosial masyarakat secara bertahap bukanlah hal yang patut dikhawatirkan secara berlebihan asalkan seluruh elemen berkomitmen menjalankan protokol kesehatan secara kolektif. Sudah saatnya kita bergerak maju untuk memulihkan produktivitas masyarakat setelah cukup baik mengendalikan kasus," lanjutnya.

Lebih lanjut, Wiku juga meminta pemerintah daerah mensosialisasikan pemberlakuan PPKM di wilayahnya. Hal itu agar masyarakat mengetahui aturan PPKM.

"Ke depannya selama masa evaluasi PPKM nasional yang dilakukan per dua mingguan mohon pemerintah daerah untuk memanfaatkan rentang waktu yang ada sebaik mungkin untuk melakukan sosialisasi semasif mungkin agar masyarakat mengetahui betul kebijakan yang sedang berlaku," ucap Wiku. (detikcom/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com