Kapolda Belum Tahu Laporan 15 Anggota DPRD Humbahas Soal “Biaya Ketok Palu” di Akun FB Dosmar Banjarnahor


501 view
Kapolda Belum Tahu Laporan 15 Anggota DPRD Humbahas Soal “Biaya Ketok Palu” di Akun FB Dosmar Banjarnahor
Foto Dok/Aris Manalu
WAWANCARA: Kapolda Sumut Irjen Pol Panca RZ Simanjuntak saat diwawancarai wartawan di Mapolres Humbahas di sela-sela meninjau Pilkades serentak di Humbahas, Senin (22/11). 
Humbahas (SIB)
Kapolda Sumut Irjen Pol Panca RZ Simanjuntak mengaku belum mengetahui kasus postingan akun facebook Dosmar Banjarnahor II tertanggal 8 September 2021 yang telah dilaporkan 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbahas ke Polda Sumut beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Kapolda Sumut saat saat diwawancarai wartawan di Mapolres Humbahas di sela-sela meninjau Pilkades serentak di Humbahas, Senin (22/11/2021) lalu.

Pada kesempatan itu, Panca mengaku belum mengetahui kasus itu, sehingga dia menganjurkan bertanya langsung kepada Ditreskrimsus dan Humas Polda Sumut.

“Saya belum tahu kasus itu. Nanti saya cek dulu. Tapi untuk jelasnya, silahkan tanya sama Ditreskrimsus atau Humas," kata Panca.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi ketika dikonfirmasi SIB melalui telepon seluler, Rabu (24/11) malam mengatakan, saat ini Penyidik Subdit IV/Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumut masih mendalami laporan 15 anggota DPRD Humbahas terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik dalam postingan akun facebook Dosmar Banjarnahor II tertanggal 8 September 2021 yang dilaporkan kuasa hukum mereka, Robby Christian Tamba SH itu.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam kasus yang tercatat dalam surat tanda terima laporan polisi (STTLP) No : STTLP/B/1491/IX/2021/SPKT/Polda Sumut, tertanggal 24 September 2021 itu, penyidik sudah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Namun dia tidak merinci siapa saja saksi-saksi yang sudah dipanggil.

“Laporannya sedang didalami penyidik. Beberapa saksi sudah kita mintai keterangan, akun facebook tersebut juga kita dalami," kata Hadi.

Diberitakan sebelumnya, pelapor yang merupakan warga Kecamatan Medan Tembung itu melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 27 UU No19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam postingan pada akun facebook Dosmar Banjarnahor II tertanggal 8 September 2021.

Disebutkan pelapor, postingan dalam akun facebook Dosmar Banjarnahor II itu pertama kali diketahui pihaknya di Komplek Perkantoran Tano Tubu, Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbahas, Rabu (8/9) lalu.

Pelapor Robby Christian Tamba yang bertindak atas kuasa dari 15 anggota DPRD Kabupaten Humbahas itu mengaku, postingan tersebut dilaporkan karena kliennya merasa dirugikan atas postingan dalam akun sosial media tersebut. Terlebih katanya, dalam postingan akun facebook tersebut didapati tulisan "biaya ketok palu".

Menurutnya, isi postingan itu dinilai sangat merugikan kliennya karena menciptakan opini buruk di masyarakat luas dan merusak citra Paripurna P-APBD yang disebut bergantung pada "biaya ketok palu".

"Postingan itu sangat merugikan klien saya, karena menciptakan opini buruk di masyarakat serta merusak citra paripurna P-APBD dengan kata 'biaya ketok palu' yang identik dengan praktik suap. Sementara kita ketahui bersama, praktik suap merupakan tindak pidana dan melanggar undang-undang. Karena itu, kami melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Polda Sumut," akunya.

Terkait laporannya itu, Robby meminta Kapolda dan penyidik Subdit IV/Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumut bertindak tegas sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta ketentuan yang berlaku. Ketika ditanya dugaan kemungkinan akun facebook Dosmar Banjarnahor II itu milik Bupati Humbahas DB, Robby mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk membuktikannya.

Informasi diperoleh, dalam akun facebook Dosmar Banjarnahor II tertanggal 8 September 2021 terdapat postingan berisi tulisan : Menurut Laporan Ketua DPRD di hadapan BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Bahwa Paripurna P-APBD Tersebut Tidak Dilaksanakan Karena Tidak Ada Biaya Ketok Palu. Paripurna Pengambilan Keputusan Selalu Tidak Quorum, Semua Tahapan dan Dokumen P-APBD dari Pemkab Diserahkan ke DPRD Sesuai Ketentuan yang Berlaku.

Tidak Angkat Telepon
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler terkait rumor yang beredar tentang dugaan akun facebook Dosmar Banjarnahor II itu berkaitan dengan dirinya tidak mengangkat telepon. Bahkan, ketika konfirmasi wartawan melalui pesan singkat dan whatsapp, Dosmar juga belum menanggapi atau membaca pesan singkat tersebut, meski dari aplikasi whatsapp tersebut dapat dipastikan pesan singkat konfirmasi dari wartawan telah tersampaikan. (BR7/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com