Kapolri Perintahkan Jajaran di Daerah Gelar Vaksinasi Massal Bersama NU

* Pemda Dilarang Mengurangi Jumlah Tes Covid Per Hari

217 view
Kapolri Perintahkan Jajaran di Daerah Gelar Vaksinasi Massal Bersama NU
(Foto: dok. Istimewa)
Panglima TNI dan Kapolri meninjau vaksinasi massal di Jakarta 
Jakarta (SIB)
Seminggu belakangan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto makin gencar meninjau program vaksinasi massal. Berbagai pihak, termasuk ormas Nahdlatul Ulama (NU), juga digandeng untuk melaksanakan vaksinasi massal di berbagai wilayah.

Kemarin, misalnya, setidaknya ada tiga titik vaksinasi massal yang ditinjau Jenderal Sigit bersama Marsekal Hadi. Mulai Mal Evenue PIK, Jakarta Utara, lalu di Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, hingga vaksinasi massal di Yayasan Al-Mahbubiyah, Jakarta Selatan.

Dalam peninjauan vaksinasi massal di Yayasan Al-Mahbubiyah, tampak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendampingi Panglima TNI dan Kapolri.

Vaksinasi di titik ini diselenggarakan atas kerja sama PWNU DKI Jakarta dengan Polri mulai 7 Juli 2021 dengan target vaksinasi 750 orang dari warga PBNU Jaksel dan masyarakat umum. Stok vaksin yang disiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 750 dosis jenis Sinovac milik Polri. Petugas vaksinator yang dipersiapkan sebanyak 20 orang dari Polri.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa bekerja sama dengan NU untuk melakukan vaksinasi massal," kata Kapolri kepada wartawan di Yayasan Al-Mahbubiyah, Jakarta Selatan, Rabu (7/7).

"Kami harap ini tidak hanya ada di pusat, namun juga sampai ke daerah-daerah. Kami juga sudah memerintahkan kepada jajaran kewilayahan untuk melaksanakan hal yang sama untuk melaksanakan vaksinasi massal bersama NU," sambungnya.

Jenderal Sigit mengatakan dirinya bersama Panglima TNI akan terus melanjutkan akselerasi vaksinasi. Dia berharap, dengan kerja keras, target vaksinasi yang hendak dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terlaksana. "Pada hari awal Juli lalu kita sudah mencapai 1 juta suntikan per hari dan diharapkan akan mencapai 2 juta suntikan per hari di akhir Juli atau bulan Agustus dan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," ujarnya.

"Semoga dengan adanya vaksinasi ini, kita segera secepatnya bisa mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) dan segera kembali ke kehidupan normal," sambung Jenderal Sigit.

Kepada wartawan usai peninjauan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasannya terus berkeliling meninjau vaksinasi bersama Panglima TNI. Menurutnya, vaksinasi massal harus terus dikejar sesuai arahan dan target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jenderal Sigit mengatakan, dalam seminggu terakhir telah terjadi penambahan kasus konfirmasi positif harian tertinggi selama pandemi Covid-19. Puncaknya terjadi pada 6 Juli 2021 sebanyak 31.189 kasus. Melihat hal tersebut harus segera dilakukan langkah-langkah extraordinary, termasuk menggencarkan program vaksinasi.

"Kami imbau agar warga masyarakat memanfaatkan waktu yang ada untuk berbondong-bondong datang ke gerai vaksinasi atau ke tempat vaksinasi massal yang disiapkan TNI, Polri, pemerintah daerah, kawan-kawan aktivis, relawan serta para pegiat kemanusiaan," ujarnya.

Dilarang
Terpisah, pemerintah pusat menyatakan, pemerintah daerah dilarang mengurangi jumlah tes Covid-19 per hari, dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Pemerintah mendorong agar positivity rate terkait standar testing sesuai WHO. Dalam instruksi Mendagri yang baru target testing telah ditetapkan. Artinya minimal harus bisa dicapai jadi tidak ada daerah menurunkan positivity rate dengan menurunkan testing," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu (7/7).

Airlangga menegaskan, positivity rate sangat penting untuk memonitor perkembangan kasus, termasuk di dalamnya untuk mengambil kebijakan lanjutan. Apalagi varian Delta sangat menular dengan cepat.

Airlangga mengatakan, pemerintah membuka opsi penerapan PPKM Darurat di luar Jawa dan Bali. Opsi itu akan diambil apabila terjadi lonjakan kasus aktif Covid-19 secara signifikan disertai fasilitas layanan kesehatan penopang penanganan pasien Covid-19 yang semakin berkurang.

"Tentunya kita akan memonitor sesuai dengan kriteria yang ada. Seperti di Jawa kita tarik menjadi darurat karena tingkat persentase ketersediaan RS yang terbatas dan angkanya naiknya sangat signifikan dalam bentuk jumlah," katanya. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com