Kasus Dugaan Mega Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Pejabat


242 view
Kasus Dugaan Mega Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Pejabat
(Istimewa)
Ilustrasi
Jakarta (SIB)
Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung kembali memeriksa 8 pejabat dari berbagai perusahaan secara intensif sebagai saksi kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 23,7 triliun.

"Penyidik Pidsus memeriksa 8 orang pejabat dari berbagai perusahaan securitas sebagai saksi,"kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leornad Eben Ezer Simanjuntak, Senin (5/4).

Kapuspenkum Kejagung yang akrab dipanggil Leornad Simanjuntak mengungkapkan, para saksi yang dimintai keterangannya di gedung bundar, yakni Ketua KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Properti, TK, Direktur PT Mega Capital Investama, FF, pengelola saham PT Oso Management HB, karyawan PT. Hanson International, Tbk, JI, Komisaris PT. Agro Artha Surya, PAY, Direktur PT. Bukit Berlian Plantations, RDS, Direktur PT. Agro Artha Surya, ISA, dan karyawan PT. Agro Artha Surya F.

Dijelaskan Leonard Simanjuntak, pemeriksaan para saksi diperiksa untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi pada PT Asabri.

Seperti diketahui, dalam kasus ini,Kejagung menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Mereka antara lain, mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purn) Adam R. Damiri, Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, dan Benny Tjokrosaputro.

Selain itu mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Direktur Investasi dan Keuangan Asabri Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri Bachtiar Effendi.

Para tersangka dijerat pasal sangkaan yakni Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mantan wakil Kepala kejaksaan Tinggi Papua Barat menambahkan para tersangka langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Rutan kelas I Jambe Tigaraksa, Tangerang.

Seperti diketahui, dalam kasus ini penyidik kejagung telah menetapkan 9 tersangka yang dijerat Kejagung. Mereka ialah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purn) Adam R. Damiri, Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, dan Benny Tjokrosaputro.

Selain itu mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Direktur Investasi dan Keuangan Asabri Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri Bachtiar Effendi dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS).

Diduga dalam kasus ini, para tersangka untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. Asabri dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portofolio PT. Asabri terlihat seolah-olah baik.

Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. Asabri lanjut Leo Simanjuntak, saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direksi PT. Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid, Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan pihak HH, BTS dan LP serta merugikan investasi atau keuangan PT. Asabri, karena PT. Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut.

“Untuk menghindari kerugian investasi PT. Asabri, maka saham-saham yang telah dijual dibawah harga perolehan, ditransaksikan (dibeli) kembali dengan nomine HH, BTS dan LP serta ditransaksikan (dibeli) kembali oleh PT. Asabri melalui underlying Reksadana yang dikelola oleh MI yang dikendalikan oleh HH dan BT,”beber mantan asintel Kejati Sumut.

Selanjutnya, seluruh kegiatan investasi PT. Asabri pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2019 tidak dikendalikan oleh PT. Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh HH, BTS dan LP.

“Kerugian Keuangan Negara sedang dihitung oleh BPK dan untuk sementara sebesar Rp23.739.936.916.742,58,”katanya. (H3/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Tag:Kejagung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com