Kasus Jual Beli Data Pribadi Marak

* Kemendikbud Bantah Jadi Sumber Kebocoran Data 175 Ribu Guru Honorer

215 view
Edi Wahyono
Foto: Ilustrasi
Jakarta (SIB)
Kasus kebocoran atau jual beli data kembali terjadi. Kali ini datang dari aplikasi Muslim Pro yang dikabarkan telah menjual data lokasi puluhan juta umat Islam di seluruh dunia ke Militer Amerika Serikat (AS). Sebelumnya kasus serupa juga terjadi pada aplikasi e-commerce dalam negeri seperti Tokopedia dan Bukalapak. Lalu, kepada siapa sebenarnya data-data pribadi tersebut diperjualbelikan?

Menurut Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy/ELSAM) Wahyudi Djafar, data pribadi bisa diperjualbelikan kepada berbagai pihak seperti swasta bahkan hingga kepada pemerintah. Kegunaannya pun berbeda-beda bagi masing-masing pihak tersebut.

"Data ini ketika dilakukan proses datafikasi akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang bisa digunakan untuk pengembangan bisnis, pengembangan pemasaran dan sebagainya. Dari itulah, semua pihak hari ini baik pemerintah maupun swasta semuanya berkepentingan untuk mencari data, untuk menambang data, untuk melakukan datafikasi terhadap data," ujar Wahyudi, Jumat (20/11).

Pemerintah misalnya, sambung Wahyudi, mempunyai kepentingan untuk mengidentifikasi atau memprediksi kerusuhan sosial misalnya, atau untuk kepentingan mengontrol warganya.

Sedangkan swasta punya kepentingan yang lebih beragam tergantung masing-masing platformnya.

Hal yang sama diungkap oleh Pengurus Divisi Akses Informasi Southeast Asia Freeedom of Expression Network (SAFEnet) Nabillah Saputri. Paling umum, data pribadi diperjualbelikan untuk kepentingan algoritma menarik konsumen.

"Pihak swasta ini biasanya menggunakan untuk iklan, untuk mengisi algoritma-algoritma di platformnya, hingga akhirnya ada personalisasi iklan yang sebenarnya kita nggak mau lihat jadi ngelihat," ucapnya.

Sebab, bagi pihak swasta data seperti tambang emas. Namun, masyarakat di Indonesia ini tampaknya belum terlalu sadar betapa berharganya data pribadinya buat pihak swasta tersebut.

"Di Indonesia ini masih belum punya budaya bahwa data pribadi itu adalah sebuah tambang emas sebenarnya nggak keliatan, karena kan ketika kita mengakses sesuatu memang sih gratis, tapi tidak melihat dibalik itu sebenarnya data pribadi itu justru malah yang dipegang dan sebagainya, itu digunakan apa kita nggak tahu pasti," timpalnya.

Kemendikbud Bantah
Sementara itu, Data lengkap guru honorer penerima bantuan subsidi upah (BSU) di Indonesia bocor dan tersebar via WhatsApp group (WAG). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tidak ada kebocoran data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Tidak terjadi kebocoran data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," kata Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud M Hasan Chabibie kepada wartawan.

Hasan mengatakan sumber kebocoran bukan berasal dari Kemendikbud. Namun ia menegaskan akan terus melakukan investigasi terkait kebocoran itu.

"Saat ini Kemendikbud telah menelusuri detil data dimaksud dan hasilnya tidak bersumber dari Kemendikbud. Kami terus melakukan investigasi dengan pihak-pihak lain terkait hal ini," ujarnya.

Lebih lanjut Hasan menilai antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam menyambut bantuan subsidi upah (BSU) guru honorer. Kemendikbud pun menegaskan komitmennya menjaga perlindungan data pribadi sesuai peraturan undang-undang.

"Kami juga menegaskan kembali komitmen menjaga perlindungan data pribadi yang dikelola melalui sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku tetap terus terlaksana," ucapnya.

Sebelumnya, beredar via WAG kebocoran data lengkap guru honorer penerima bantuan subsidi upah (BSU) di Indonesia. Data itu tak hanya memuat nama lengkap dan asal sekolah, tetapi juga disertai nomor rekening, bahkan nama orang tua guru honorer tersebut.

Rizki Safari Rakhmat dari Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Jawa Barat mengatakan baru mengetahui data yang terhimpun dalam file berekstensi Ms. Excel itu pada Kamis (19/11) siang.

"Jadi ada yang tersebar di grup WA, pas saya cek kok data penerima BSU. Saya pikir hanya nama-nama saja, ternyata setelah diperiksa saksama, ternyata ada data pribadi guru honorer tersebut secara lengkap. Tersebar gini, apalagi di dalamnya ada NIK, nomor rekening, nama ibu kandung. Kecuali nomor handphone, lengkap sekali data BSU itu," ujar Rizki saat dihubungi.

"Saya tidak tahu dari mana ini menyebar dan dari mana rujukannya. Tapi, setelah dicek, data tersebut sesuai," ia menambahkan.

Ia mengkhawatirkan terjadi penyalahgunaan informasi data pribadi guru honorer itu. Sebab, isu mengenai pencairan BSU sebesar Rp 1,8 juta dari Kemendikbud itu tengah jadi perhatian guru honorer.

"Dalam kondisi begini, takutnya disalahgunakan, penipuan. Karena sekarang guru kesulitan mengakses laman info GTK Kemendikbud. Dalam laman kan bisa diketahui apakah kita merupakan penerima bantuan atau tidak. Takutnya nanti ada pihak yang menipu dengan modus membantu pencairan dan lain-lain," tuturnya.

"Memang kalau dalam info GTK itu, data kita sebagai guru honorer menjaga privasi kita, yang bisa itu masing-masing guru saja yang punya akun," kata Rizki melanjutkan. (detikcom/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com