Kebut Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Hapus Syarat KTP Domisili

* Pastikan Keuangan Negara Cukup Kuat untuk Penanganan Covid-19

145 view
Kebut Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Hapus Syarat KTP Domisili
©2021 Merdeka.com/Imam Buhori
Vaksinasi
Jakarta (SIB)
Kementerian Kesehatan mengebut pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pelayanan vaksinasi juga diperluas. Selain itu, akses masyarakat untuk vaksinasi dipermudah. Salah satunya menghapus syarat KTP domisili untuk vaksinasi.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan. SE itu dikeluarkan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

Ditujukan kepada Seluruh Direktur RS Vertikal Kemenkes, Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, seluruh direktur Poltekkes, dan seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.

"Pemerintah memiliki rencana percepatan vaksinasi Covid-19 dengan target 1 juta dosis per hari melalui penyediaan vaksin dan logistik vaksin yang memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan keamanan," dalam SE yang diteken Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu dikutip merdeka.com, Jumat (25/6).

Dalam surat itu dijelaskan, untuk memudahkan akses masyarakat serta memperluas cakupan vaksinasi, maka diperlukan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi pada pos pelayanan. Termasuk UPT vertikal kementerian.

Vaksinasi Covid-19 dapat dilakuan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan TNI, Polri, Organisasi masyarakat. Kemudian bisa melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes serta peran aktif dunia usaha.

Pos Kemenkes yang melayani vaksinasi di antaranya berada di Hang Jebat dan semua UPT Vertikal Kementerian Kesehatan. Seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, dan Poltekkes. Pos pelayanan tersebut dapat memberikan pelayanan kepada semua target sasaran. Karena itu, syarat KTP domisili pun dihapus. Untuk mempermudah pelayanan vaksinasi.

"Tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP," dalam aturan tersebut.

Selanjutnya kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 disediakan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 yang dialokasikan serta didistribusi pada setiap termin dapat dimanfaatkan untuk pemberian vaksinasi dosis ke 1 dan dosis ke 2 bagi yang memerlukan dan datang ke tempat pelayanan vaksinasi.

"Mempertimbangkan interval vaksin Covid-19 Sinovac dosis 1 ke 2 adalah 28 hari. Vaksin Covid-19 AstraZeneca adalah 8 – 12 minggu. Maka tidak perlu menyimpan vaksin untuk dua dosis pada waktu yang bersamaan," bunyi SE tersebut.

Cukup Kuat
Kementerian Kesehatan juga menyatakan, tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp131 triliun. Secara keseluruhan dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk sektor kesehatan dialokasikan Rp172 triliun.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, hingga Juni 2021 serapan anggaran khusus penanganan Covid-19 sudah mencapai 50 persen.

"Penyerapannya sekarang sampai bulan Juni masih sekitar 50 persen. Itu pun banyaknya di anggaran yang di Kementerian Kesehatan," katanya dalam konferensi pers Update Penanganan Covid-19 yang disiarkan melalui YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat (25/6).

Selain berasal dari pemerintah pusat, dana penanganan Covid-19 juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, serapan anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD masih rendah.

"Saya tidak ingat angka pasnya, tapi seingat saya masih belasan persen," jelasnya.

Budi memastikan, anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia masuk kategori aman. Kepastian ini berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

"Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan beberapa kali bahwa tidak perlu khawatir karena uangnya disiapkan. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa memakai se-efisien mungkin," ujarnya. (Merdeka.com/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com