Kejagung Jebloskan 3 Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo ke Rutan Salemba


290 view
Kejagung Jebloskan 3 Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo ke Rutan Salemba
Foto: Dok/Puspenkum Kejagung
DITAHAN: Petugas Keamanan Dalam (Kamdal) Kejaksaan Agung membawa seorang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, Senin (11/9). 

Jakarta (SIB)

Kejaksaan Agung menjebloskan Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan alias JS tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

"Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) telah menahan Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan alias JS, tersangka di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana di Jakarta, Senin (11/9).

Ketut mengatakan JS ditetapkan sebagai tersangka lantaran secara melawan hukum menyerahkan sejumlah uang yang diperuntukkan memenangkan paket pekerjaan kepada tersangka AAL, IH, GMS dan MFM.

Diduga PT Sansaine Exindo merupakan salah satu sub kontraktor dalam proyek BTS Kominfo. Dari proyek BTS itu, PT Sansaine Exindo diduga menerima Rp100 miliar.

"Dari PT Sansaine (Exindo). Ya, sekitar 100 miliar lah. Baru hari Selasa dia menyatakan kesanggupannya (mengembalikan)," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi, di Kejagung, Rabu (29/3).

Kejagung pun meminta PT Sansaine Exindo untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, uang yang dikembalikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebesar Rp100 miliar.

“Tetapi, yang dikembalikan itu tidak sesuai. Tidak sejumlah itu (Rp 100 miliar). Yang kita terima kemarin itu sekitar (Rp) 38 miliar,” katanya.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jemy juga sempat dicekal ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan bersama 22 saksi lainnya.

Dua juga Dijebloskan

Selain JS, tim penyidik yang bermarkas di gedung Budar juga menjebloskan dua tersangka lainnya ke Rutan Salemba. Keduanya yakni, Elvano Hatorangan (EH) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1,2,3,4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan MFM selaku Kepala Divisi Lastmile/Backhaul pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tersangka EH ditahan di Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung sementara Tersangka MFM ditahan di Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Terkait peranan kedua tersangka tersebut, Ketut mengungkapkan Tersangka EH secara melawan hukum bersama-sama dengan tersangka AAL membuat kajian seolah-olah penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan 100% jika diberikan perpanjangan waktu, walaupun pada saat itu diketahui pekerjaan dalam kontrak kritis dan penyedia tidak mampu melanjutkan pekerjaan.

Kemudian Tersangka MFM secara melawan hukum bersama-sama dengan tersangka AAL mengkondisikan perencanaan sehingga memenangkan penyedia-penyedia tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Akibat perbuatannya, para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan delapan tersangka, yakni mantan Menkominfo Johnny G Plate; Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL); Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak (GMS).

Lalu, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS); Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA); Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH); dan Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki (YUS).

Sita Rp 27 Miliar

Kejagung akhirnya menyita Rp 27 miliar dari kasus dugaan korupsi BTS 4G dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Windi Purnawa (WP). Dalam kasus ini, Kejagung terus melakukan pendalaman.

"Mengenai jumlah uang Rp 27 miliar yang disita dalam perkara WP, jumlah uang Rp 27 miliar statusnya telah disita oleh penyidik dalam perkara WP," kata Ketut Sumedana.

Ketut mengatakan Kejagung akan terus mendalami kasus BTS Kominfo ini. Dia juga berbicara potensi uang ini akan dirampas untuk negara.

"Nanti kita dalami semuanya dalam proses persidangan, apakah nanti ending-nya dirampas untuk kepentingan negara atau seperti apa nanti kita lihat di persidangan," tuturnya.

Pada Agustus lalu, sebanyak lima saksi telah dikonfrontasi Kejagung untuk memperjelas status uang Rp 27 miliar dalam bentuk USD yang dikembalikan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo. Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (18/8).

Lima saksi yang dikonfrontasi ialah mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, mantan Dirut Bakti Anang Achmad Latief, WP, Maqdir, Handika, dan Dasril. Satu orang saksi berinisial RYB tidak memenuhi panggilan penyidik.

Maqdir Ismail dalam kasus ini dikonfrontasi selama 6 jam. Maqdir mengaku ditanya soal uang Rp 27 miliar yang diserahkan ke Kejagung pada beberapa waktu lalu.

Maqdir menyebutkan uang itu untuk kepentingan Irwan. Saat konfrontasi, kata Maqdir, Irwan yang hadir pun mengamini itu.

"Uang itu sudah kami jelaskan bahwa uang ini adalah untuk kepentingan Irwan dan tadi Irwan dipanggil untuk ditanya dan Irwan membenarkan bahwa uang itu untuk kepentingan Irwan," ungkap Maqdir di Kejagung, Jumat (18/8). (H3/detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com