Kejagung Kabulkan Penghentian Penuntutan Lima Tersangka Perkara Pidum

* Perkara Kekerasan/Penganiayaan Empat Tersangka Ditolak

109 view
Kejagung Kabulkan Penghentian Penuntutan Lima Tersangka Perkara Pidum
Foto: KOMPAS/JITET
Ilustrasi.

Medan (SIB)

Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr Fadil Zumhana, Selasa(9/8) menyetujui lima dari enam permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ), setelah terlebih dahulu dilakukan gelar perkara secara virtual yang dihadiri JAM-Pidum, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, Koordinator pada JAM Pidum serta Kajati dan Kajari yang mengajukan permohonan RJ.


Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam siaran persnya via WA kepada wartawan, Rabu (10/8) menjelaskan, kelima permohonan itu adalah; satu tersangka perkara pencurian(pasal 362 KUHP) yang diajukan Kejari Majalengka, satu tersangka perkara pencurian dari Kejari Kejari Indramayu, satu tersangka dari Kejari Flores Timur dalam perkara Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), satu tersangka dari Kejari Tulang Bawang dalam perkara pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP) dan atau Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan dan satu tersangka lagi dari Kejari Lombok Timur dalam perkara penadahan (Pasal 480 ke-1 KUHP).


Disebutkan, sebagai alasan disetujuinya penghentian penuntutan perkara pidana umum(Pidum) berdasarkan keadilan restoratif yaitu, karena telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf; tersangka belum pernah dihukum dan tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.


Pertimbangan lainnya karena ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, pertimbangan sosiologis karena masyarakat merespon positif.


Akan tetapi menurut Kapuspenkum, ada satu permohonan yang tidak disetujui yaitu 1 (satu) berkas perkara atas nama 4 tersangka yaitu Agus Adrian Saputra bin Patredi, Kevis Surya Adi Saputra bin Yulizar, Arya Dwi Putra bin Antoni dan Tubas Nata Negara bin Markus dari Kejari Lampung Utara, yang disangka melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama.


Menurut Kapuspenkum, permohonan untuk perkara tersebut tidak dikabulkan untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative, karena perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan para tersangka bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.


“Untuk permohonan yang dikabulkan, JAM-Pidum telah memerintahkan para Kajari untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).


Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,”kata Kapuspenkum. (BR1/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com