Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Jaksa Pinangki ke Pengadilan Tipikor Jakarta


331 view
Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Jaksa Pinangki ke Pengadilan Tipikor Jakarta
Foto: iNews.id/Irfan Ma`ruf
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono 
Jakarta (SIB)
Dalam waktu dekat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi (gratifikasi) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat jaksa, Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka.
Pasalnya, Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpah berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (17/9).

"Tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI bersama-sama dengan Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, melimpahkan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari SH, MH (PSM) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,"kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/09).

Hari menjelaskan tersangka Pinangki akan diajukan sebagai terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan kumulatif yaitu tindak pidana korupsi dan dakwaan tindak pidana pencucian uang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka maupun para saksi-saksi, beber Hari, perkara tersebut berawal sekira bulan November 2019.
"Tersangka Pinangki Sirna Malasari, selaku seorang jaksa pada Kejaksaan Agung bersama-sama dengan Anita Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra yang merupakan buronan terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali di kantornya yang terletak di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia,"beber Hari.

Kemudian, lanjut Hari, Joko Soegiarto Tjandra setuju meminta Pinangki dan Anita Kolopaking (pengacara Joko Tjandra) untuk membantu pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung dengan tujuan agar pidana terhadap Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/ Pid.Sus/2009 Tanggal 11 Juni 2009, tidak dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Atas permintaan tersebut, sambungnya, tersangka Pinangki dan Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut.
Joko Soegiharto Tjandra pun bersedia menyediakan imbalan berupa sejumlah uang sebesar $ 1.000.000 USD untuk tersangka PSM untuk pengurusan untuk kepentingan perkara tersebut namun akan diserahkan melalui pihak swasta yaitu Andi Irfan Jaya selaku rekan dari terdakwa Pinangki.

Hal itu, sambungnya, sesuai dengan proposal “Action Plan” yang dibuat oleh tersangka PSM dan diserahkan oleh Andi Irfan Jaya kepada Joko Soegiarto Tjandra. Selain itu, tersangka PSM, Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah $ 10.000.000 USD kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.

Selanjutnya, Joko Soegiarto Tjandra memerintahkan adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui, Andi Irfan Jaya di Jakarta sebesar $ 500,000 United State Dollar (USD) sebagai pembayaran Down Payment (DP) 50 % dari $ 1,000,000 USD yang dijanjikan.

Selanjutnya Andi Irfan Jaya memberikan uang sebesar $ 500,000 USD tersebut kepada Pinangki. Kemudian dari uang $ 500,000 USD tersebut, tersangka Pinangki memberikan sebagian kepada Anita Kolopaking yaitu sebesar $ 50,000 USD sebagai pembayaran awal jasa penasehat hukum, sedangkan sisanya sebesar $ 450.000 USD masih dalam penguasaan tersangka Pinangki.

Namun dalam perjalanannya ternyata rencana yang tertuang dalam “Action Plan” di atas tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan DP sejumlah $ 500.000 USD kepada tersangka Pinangki melalui Andi Irfan Jaya, sehingga Joko Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan Action Plandengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari Action Plan tersebut dengan tulisan tangan “No”.

Atas perbuatan tersebut, lanjut Hari, tersangka Pinangki termasuk perbuatan tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi terpidana Joko Soegiarto Tjandra dan permufakatan jahat untuk melakukan penyuapan.

Kemudian sisa uang sebesar $ 450,000 USD yang berada dalam penguasaan tersangka Pinangki lalu dilakukan penukaran valas melalui sopirnya Sugiarto dan Beni Sastrawan yang kemudian dari hasil penukaran valas tersebut, tersangka Pinangki membeli mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, pembayaran sewa apartemen/hotel di New York, Amerika, pembayaran dokter home care, pembayaran kartu kredit, dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi tersangka serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai USD sehingga atas perbuatan tersangka Pinangki tersebut patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

"Pelimpahan berkas perkara tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19,"tukasnya.

Seperti diketahui keterlibatan Jaksa Pinangki dalam pusaran kasus Djoko Soegiarto Tjandra pertama kali viral di media massa. Fotonya tersebar di dunia Maya. Pinangki sempat berfoto bersama seorang pria yang diduga Djoko Soegiarto Tjandra saat berada di Malaysia. Lantaran hal inilah, pihak Kejagung langsung mengusut keterlibatannya. Hasilnya, Pinangki diketahui pernah bertemu dengan JST. Pinangki pun dicopot dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tersangka kasus dugaan TPPU.
Selain Pinangki, Kejagung juga menetapkan Djoko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya sebagai tersangka. Ketiganya saat ini sudah dijebloskan ke rutan berbeda (J02/c)
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com