Kasus Dugaan Gratifikasi Eks Dirut PT BTN

Kejagung Periksa 2 Pejabat PT Eingenering PT Titanium Propety


224 view
Karin Nur Secha/detikcom
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak 
Jakarta (SIB)
Tim jaksa pidana khusus Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Gratifkasi kepada Mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara kepada eks Direktur Utaman PT BTN, H Maryono.

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, melakukan pemeriksaan 2 orang saksi yang terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi pemberian gratifkasi kepada mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara,"kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leornad Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan di kantornya, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Selasa (15/12).

Leonard Simanjuntak menjelaskan kedua saksi yang dimintai keterangannya di gedung bundar adalah President Eingenering PT Titanium Propety, Yelfi Endri dan Direktur Opersional PT Titanium Property, Aris Syamsul.

Menurut mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu, kedua saksi dimintai keteranganya guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada PT Titanium Property pada BTN Jakarta Cabang Harmoni.

"Dimana pada akhirnya menyebabkan status kredit kedua perusahaan dalam kondisi macet dengan collectibilitas 5," tukas Leornad Eben Ezer Simanjuntak.

Dalam kasus ini, penyidik Kejagung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni H Maryono, Yunan Anwar Direktur Keuangan PT Megapolitan Smart Service sekaligus menantu H Maryono, Widi Kusuma Purwanto (WKP) dan Komisaris PT Titanium Property, Ichsan Hasan (IH).

H Maryono dan WKP ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Komisaris PT Titanium Property IH sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

H Maryono dan Yunan Anwar sudah terlebih dahulu dijebloskan ke rutan POM Guntur, Jakarta Selatan. Sementara WKP dan IH dijebloskan ke rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan.

Dijelaskan Leornad, kronologis kasus tersebut terjadi pada kurun waktu 2013 sampai tahun 2015, diduga H Maryono sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama WKP yang merupakan menantu dari H Maryono.

Kemudian, lanjutnya, penerimaan hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi tersebut diduga terkait dengan pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) kepada PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titanium Property.

Sebelum memperoleh Fasilitas Kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC. Samarinda pada 9 September 2014, PT Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana kepada WKP dengan total transaksi PT. Pelangi Putera Mandiri (yang dikirim oleh Rahmat Sugandi " Karyawan PT. PPM) Rp 2.257.000.000,.

Kemudian, Yunan Anwar selaku Direktur PT Pelangi Putera Mandiri yang sudah kenal dengan H Maryono dan WKP diduga melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan atas nama PT Pelangi Putera Mandiri.

Selanjutnya, pada 9 September 2014, PT Pelangi Putera Mandiri mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Samarinda sebesar Rp 117.000.000.000 dengan jenis fasilitas kredit Konstruksi BTN untuk take over utang PT Pelangi Putra Mandiri di Bank BPD Kalimantan Timur.

"Sampai akhir tahun 2018, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan 3 kali restrukturisasi pinjaman yaitu Restrukturisasi I pada 29 Juli 2016, Restrukturisasi II pada 18 Oktober 2017 dan Restrukturisasi III pada 30 November 2018," beber Leornad.

Kredit tersebut saat ini dalam kondisi macet (Kolektibilitas 5). Selanjutnya pada 31 Desember 2013 PT Titanium Property mendapatkan fasilitas kredit dari PT BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Harmoni sebesar Rp. 160.000.000.000 berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 31 Desember 2013, untuk pembiayaan pembangunan Apartement Titanium Square (3 Tower)

"Sampai tahun 2017 terhadap fasilitas kredit tersebut telah dilakukan restrukturisasi pada tanggal 30 Nopember 2017," tegas Leornad.

Bahwa terdapat beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan dari PT Titanium Property yang dalam hal ini dilakukan oleh IH selaku Komisaris PT Titanium Property yang ditujukan kepada WKP selaku Direktur Keuangan PT Megapolitan Smart Service dengan total transaksi sebesar Rp 870.000.000.

Selanjutnya, tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp 500.000.000, tanggal 16 Juni 2014 Rp 250.000.000, tanggal 17 September 2014 Rp 120.000.000.

"Keberhasilan pemberian fasilitas kredit kepada 2 perusahaan tersebut diduga atas peran H Maryono yang mendorong untuk meloloskan pemberian fasilitas kredit terhadap kedua debitur tersebut walaupun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BTN. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan didukung dengan adanya alat bukti permulaan yang cukup maka kedua orang yang awalnya diperiksa sebagai saksi kemudian ditetapkan tersangka," ucap Leornad. (J02/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com